Update News

Musrenbang RKPD 2027 Tangerang Disorot: FKDM Kecamatan Belum Dapat Dana APBD Kerap Suarakan Kepentingan Publik, Uchok Sky Khadafi Terima Paket Bangkai Ayam Anggaran OMC DKI Jakarta Naik Tajam, CBA Minta Kejagung Selidiki BNBD dan BMKG Selamat, Wamenaker Afriansyah Noor Terima AFEO Honorary Fellow, AHY: Pengakuan dan Representasi Diduga Langgar Kode Etik Profesi, Ormas PP Bakal Laporkan Notaris Medi ke Ikatan Notaris Indonesia

Penulis: Penulis

Penjual Minuman Haram Berkedok Jamu di kabupaten Lebak Merajalela I Teras Media

Daerah11 Mei 202512 Januari 2026

Penjual Minuman Haram Berkedok Jamu di kabupaten Lebak Merajalela

Terasmedia.co Lebak – Warga dibuat resah, Maraknya penjualan minuman keras

Pandeglang, 11 Mei 2025 — SPBU Kadu Pereng yang berlokasi di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan mengalami kelangkaan Pertalite. Akibatnya, masyarakat yang ingin membeli bahan bakar bersubsidi tersebut terpaksa harus mengantre untuk mendapatkan Pertamax yang harganya jauh lebih mahal. Kondisi ini memicu keluhan dari warga. Deny, salah satu pembeli yang ditemui di lokasi, mengungkapkan rasa kecewanya. “Kalau beli Pertalite saja susah dan akhirnya harus beli Pertamax yang lebih mahal, rasanya seperti rakyat kecil yang jadi korban. Sementara kalau soal korupsi di Pertamina, tidak pernah diusut tuntas,” ujarnya. Sebagian warga menduga kelangkaan ini merupakan sinyal bahwa Pertalite akan segera dihapus dari peredaran. Dugaan tersebut muncul di tengah berbagai isu negatif terkait kasus dugaan mega korupsi di tubuh Pertamina, yang disebut-sebut merugikan negara hingga triliunan rupiah. "Negara ini seperti sedang tidak baik-baik saja. Seharusnya pejabat yang terlibat korupsi segera dicopot dan diusut hingga ke pucuk pimpinan, termasuk soal kasus oplosan minyak kemarin," tambah Deny. Saat dimintai keterangan, petugas SPBU hanya memberikan jawaban singkat: “Kosong, Pak.”

Nasional11 Mei 2025

Kelangkaan Pertalite di SPBU Kadu Pereng, Warga Keluhkan Harus Antre Pertamax

Terasmedia.co Pandeglang, 11 Mei 2025 — SPBU Kadu Pereng yang

Bandung – Dua Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di Jawa Barat, yakni Kabupaten Sukabumi dan Kota Banjar, dicopot dari jabatannya menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Jawa Barat. Keputusan ini menuai sorotan karena dianggap tergesa-gesa dan tidak transparan. Ketua DPD Golkar Jabar, Tubagus Ace Hasan Syadzily, menunjuk Deden Nasihin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Kabupaten Sukabumi menggantikan Marwan Hamami. Sementara di Kota Banjar, Dadang Ramdhan Kalyubi digantikan oleh Bambang Haryono. "Saya sendiri tidak begitu memahami alasan pencopotan dua Ketua DPD II ini, khususnya Pak Marwan. Pak Ace terlalu gegabah mencopot keduanya dan langsung menunjuk Plt," ujar Aris, salah satu kader senior Golkar, Sabtu (3/5/2025). Aris menilai keputusan tersebut bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) 02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tentang penyelenggaraan Musyawarah Partai Golkar di daerah. Dalam aturan itu, penunjukan Plt hanya dapat dilakukan jika ketua berhalangan tetap atau melakukan pelanggaran berat, serta harus melalui persetujuan pimpinan partai dua tingkat di atasnya. "Kalau memang ada pelanggaran, harusnya dijelaskan. Di mana pelanggaran beratnya?" lanjut Aris. Belum ada pernyataan resmi dari pihak DPD Golkar Jabar terkait dasar penggantian tersebut. Keputusan ini dikhawatirkan dapat memicu kegaduhan internal menjelang Musda.

Politik11 Mei 2025

Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi dan Kota Banjar Dicopot Jelang Musda, Dinilai Semena-mena

Terasmedia.co Bandung – Dua Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai

Mandailing Natal– Lesmanan Halawa, seorang warga Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, memohon perlindungan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kementerian HAM, 10 Mei 2025. Permintaan itu disampaikan menyusul ancaman pembunuhan yang diduga datang dari sekitar 70 bos tambang emas ilegal di wilayah tersebut. Lesmanan menyatakan bahwa dirinya menjadi target setelah melaporkan kasus penganiayaan yang dialaminya pada 2022, yang diduga dilakukan oleh salah satu pelaku tambang ilegal. “Sekarang saya diincar oleh 70 bos tambang emas ilegal dan anak buah mereka. Mereka ingin membunuh saya karena saya dianggap mengancam keberadaan tambang ilegal mereka,” tulis Lesmanan dalam pernyataan yang diterima redaksi. Ia mengaku menerima informasi tentang rencana ancaman tersebut dari keluarganya. Karena rasa takut, Lesmanan mengaku tak berani keluar rumah dan tak bisa lagi bekerja. Ia merasa hidupnya bersama istri dan tiga anaknya berada dalam ancaman serius. “Saya memohon kepada Bapak Presiden, Kapolri, Panglima TNI, dan Kemenham untuk melindungi saya dan keluarga. Kami tidak merasa aman lagi,” lanjutnya. Lesmanan juga mendesak aparat kepolisian, terutama Polda Sumatera Utara, untuk bertindak tegas terhadap para pelaku tambang ilegal yang, menurutnya, telah memperlakukan hukum seperti bisa dibeli. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari kepolisian maupun otoritas terkait.

Hukum dan Kriminal10 Mei 2025

Lesmanan Halawa Minta Perlindungan Presiden Usai Diancam 70 Bos Tambang Emas Ilegal

Terasmedia.co Mandailing Natal– Lesmanan Halawa, seorang warga Desa Tangga Bosi

Jakarta – Kementerian HAM (Kemenham) menggelar rapat penting pada Kamis, 8 Mei 2025 pukul 15.00 WIB di kantor pusat Kemenham, Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto Sipin, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain H. Mirwan (Bupati Aceh Selatan), Dr. Tuti Widyaningrum, SH., MH. (Kampus UTA’45 Jakarta), dan Revitriyoso Husodo (Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera), serta staf dari Kemenham. Dalam rapat tersebut, Wamen HAM menjelaskan tugas pokok dan fungsi Kemenham dalam menyelenggarakan lima P HAM: Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM. Ia juga menyampaikan bahwa Kemenham memiliki dua direktorat jenderal utama, yaitu Dirjen Instrumen Penguatan HAM dan Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Untuk daerah, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendampingan HAM, bukan audit formal. Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan, menyampaikan maksud kedatangannya untuk bersilaturahmi serta meminta arahan mengenai program Kemenham di Aceh Selatan, termasuk potensi kolaborasi dengan dua kampus yang ada di wilayah tersebut. Sementara itu, Revitriyoso Husodo menekankan pentingnya penyelesaian konflik agraria di wilayah Gurilla, Pematang Siantar dan pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok melalui pendekatan Restorative Justice dan sinergi antar pemangku kepentingan. Dr. Tuti Widyaningrum memaparkan rencana pelaksanaan Seminar Nasional HAM di Kampus UTA’45 Jakarta dan pembentukan Pusat Kajian HAM sebagai bagian dari kerja sama akademik dengan Kemenham. Sebagai hasil rapat, Wamen HAM menyampaikan beberapa rekomendasi: Menyambut baik pelaksanaan Seminar Nasional HAM di UTA’45 dan menyatakan kesediaan untuk hadir, serta meminta panitia berkoordinasi dengan staf Kerjasama. Mengagendakan kunjungan ke lokasi konflik agraria di Desa Gurilla, Pematang Siantar pada 16 Mei 2025. Menginstruksikan kepada Bupati Aceh Selatan untuk melakukan pendataan terhadap korban Jambo Keupok secara lengkap untuk keperluan program pemulihan. Selain itu, akan dibangun Memorial Park sebagai bentuk penghormatan kepada para korban, bekerja sama dengan Yayasan Gerak Nusantara. Rapat ini mencerminkan komitmen Kemenham dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM, serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di berbagai daerah secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Nasional10 Mei 2025

Wamenhan akan Hadiri Seminar Nasional HAM di Kampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Terasmedia.co Jakarta – Kementerian HAM (Kemenham) menggelar rapat penting pada

APH Diduga Melempem, Tambang Emas Ilegal di Mandailing Natal Merajalela I Teras Media

Daerah10 Mei 202512 Januari 2026

APH Diduga Melempem, Tambang Emas Ilegal di Mandailing Natal Merajalela

Terasmedia.co Sumatra Utara – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

«
1
…
34
35
36
37
38
…
67
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.