Dana Tak Cair dan Pemilihan Bermasalah, Pengurus Daerah Desak Evaluasi Kadin Banten

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 14 Mei 2026 - 17:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Kadin Banten, Kamis (14/5/2026)

i

Keterangan foto : Kadin Banten, Kamis (14/5/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia Serang – Kepemimpinan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten, M Azzari Jayabaya atau yang biasa disapa Amal, mulai mendapat sorotan tajam dari sejumlah pengurus Kadin kabupaten/kota di Banten. Mereka menilai organisasi pengusaha tersebut mengalami kekacauan internal, mulai dari persoalan dana perimbangan yang disebut belum dibayarkan hingga lima tahun, sampai polemik pemilihan ketua Kadin di sejumlah daerah.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah pengurus Kadin kabupaten/kota menyebutkan, dana perimbangan yang seharusnya menjadi hak daerah hingga kini belum diterima secara penuh. Kondisi tersebut disebut memicu keresahan dan menurunkan kepercayaan terhadap kepemimpinan Kadin Provinsi Banten.

“Banyak pengurus daerah mempertanyakan transparansi dan komitmen pengurus provinsi terkait dana perimbangan. Bahkan ada yang mengaku belum menerima haknya selama bertahun-tahun,” ujar salah satu pengurus Kadin kabupaten di Banten yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Tak hanya persoalan keuangan organisasi, dinamika internal Kadin juga disebut semakin memanas akibat kisruh pemilihan Ketua Kadin di sejumlah wilayah. Sedikitnya tiga daerah yakni Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan disebut mengalami polemik serius dalam proses pemilihan maupun penetapan kepengurusan.

Beberapa pengurus daerah menilai, konflik tersebut terjadi karena lemahnya komunikasi serta dugaan tidak netralnya pengurus tingkat provinsi dalam menyikapi dinamika organisasi di daerah.

“Kalau dibiarkan terus, ini bisa membuat marwah organisasi pengusaha di Banten semakin turun. Kadin seharusnya menjadi rumah besar dunia usaha, bukan malah dipenuhi konflik berkepanjangan,” kata sumber lainnya.

Situasi ini pun memunculkan desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola organisasi Kadin Banten, termasuk audit transparansi keuangan dan mekanisme pembinaan organisasi di tingkat kabupaten/kota.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kadin Provinsi Banten maupun Akmal belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

FPK Lebak Bagikan 1.000 Bendera Merah Putih, Ajak Masyarakat Refleksikan Makna Kemerdekaan
Krisis Air 5 Bulan Tanpa Hujan: Karang Taruna Banten Turun Tangan, Warga Kasemen Rela Andalkan Air Payau
Sidang Perdana Gabriel Lumbantoruan Digelar, Kuasa Hukum Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur
Mahfuddin Cakra Saputra Resmi Jabat Kajari Sumbawa Barat, Bawa Semangat Penegakan Hukum Bersih
Unggul 4-2 di Putaran Kedua, Pieter Jerry Baru Nahkodai Pemuda Katolik Papua Barat Daya
Polda Banten Hadirkan Layanan SIM Keliling di Bayah, Ini Jadwal dan Syaratnya
Peduli Kesehatan Warga, Polda Banten Hadirkan Layanan Gratis di Bayah
HUT ke-10, Bank Banten Siap Menjadi Bagian Penting Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 Agustus 2026 - 15:59 WIB

FPK Lebak Bagikan 1.000 Bendera Merah Putih, Ajak Masyarakat Refleksikan Makna Kemerdekaan

Kamis, 13 Agustus 2026 - 13:14 WIB

Krisis Air 5 Bulan Tanpa Hujan: Karang Taruna Banten Turun Tangan, Warga Kasemen Rela Andalkan Air Payau

Selasa, 11 Agustus 2026 - 19:01 WIB

Sidang Perdana Gabriel Lumbantoruan Digelar, Kuasa Hukum Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur

Selasa, 11 Agustus 2026 - 05:15 WIB

Mahfuddin Cakra Saputra Resmi Jabat Kajari Sumbawa Barat, Bawa Semangat Penegakan Hukum Bersih

Selasa, 11 Agustus 2026 - 01:14 WIB

Unggul 4-2 di Putaran Kedua, Pieter Jerry Baru Nahkodai Pemuda Katolik Papua Barat Daya

Berita Terbaru