Dana Tak Cair dan Pemilihan Bermasalah, Pengurus Daerah Desak Evaluasi Kadin Banten

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 14 Mei 2026 - 17:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Kadin Banten, Kamis (14/5/2026)

i

Keterangan foto : Kadin Banten, Kamis (14/5/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia Serang – Kepemimpinan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten, M Azzari Jayabaya atau yang biasa disapa Amal, mulai mendapat sorotan tajam dari sejumlah pengurus Kadin kabupaten/kota di Banten. Mereka menilai organisasi pengusaha tersebut mengalami kekacauan internal, mulai dari persoalan dana perimbangan yang disebut belum dibayarkan hingga lima tahun, sampai polemik pemilihan ketua Kadin di sejumlah daerah.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah pengurus Kadin kabupaten/kota menyebutkan, dana perimbangan yang seharusnya menjadi hak daerah hingga kini belum diterima secara penuh. Kondisi tersebut disebut memicu keresahan dan menurunkan kepercayaan terhadap kepemimpinan Kadin Provinsi Banten.

“Banyak pengurus daerah mempertanyakan transparansi dan komitmen pengurus provinsi terkait dana perimbangan. Bahkan ada yang mengaku belum menerima haknya selama bertahun-tahun,” ujar salah satu pengurus Kadin kabupaten di Banten yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Tak hanya persoalan keuangan organisasi, dinamika internal Kadin juga disebut semakin memanas akibat kisruh pemilihan Ketua Kadin di sejumlah wilayah. Sedikitnya tiga daerah yakni Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan disebut mengalami polemik serius dalam proses pemilihan maupun penetapan kepengurusan.

Beberapa pengurus daerah menilai, konflik tersebut terjadi karena lemahnya komunikasi serta dugaan tidak netralnya pengurus tingkat provinsi dalam menyikapi dinamika organisasi di daerah.

“Kalau dibiarkan terus, ini bisa membuat marwah organisasi pengusaha di Banten semakin turun. Kadin seharusnya menjadi rumah besar dunia usaha, bukan malah dipenuhi konflik berkepanjangan,” kata sumber lainnya.

Situasi ini pun memunculkan desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola organisasi Kadin Banten, termasuk audit transparansi keuangan dan mekanisme pembinaan organisasi di tingkat kabupaten/kota.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kadin Provinsi Banten maupun Akmal belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Ketua DPRD Kota Serang Turun Tangan Bantu Warga Kasemen yang Butuh Rehabilitasi
Wamena, Papua Muda Progresif Dorong Dialog dan Perlindungan Warga di Tengah Konflik
Ketua PW Fatayat NU Banten Ajak Kader Fatayat NU Cikeusal Terus Bergerak Menebar Manfaat
Ketika Modal Melintasi Batas, Mengapa Tanggung Jawab Lingkungan Harus Berhenti di Perbatasan
Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal Masuk Banten, CDC Desak Evaluasi Kanwil Bea Cukai
PB PII Apresiasi Penguatan Peran Imam Masjid dalam Diplomasi Keagamaan
Perkuat SDM Banten, Polda Gandeng Dunia Usaha melalui Program Poliran
Plt Kadis PUPR Lebak Terjun Langsung Pantau Pembangunan Penataan  Fasilitas Alun-Alun Rangkasbitung Tahap 2 Tahun 2026
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 27 September 2026 - 14:51 WIB

Ketua DPRD Kota Serang Turun Tangan Bantu Warga Kasemen yang Butuh Rehabilitasi

Sabtu, 26 September 2026 - 22:35 WIB

Wamena, Papua Muda Progresif Dorong Dialog dan Perlindungan Warga di Tengah Konflik

Sabtu, 26 September 2026 - 08:13 WIB

Ketua PW Fatayat NU Banten Ajak Kader Fatayat NU Cikeusal Terus Bergerak Menebar Manfaat

Jumat, 25 September 2026 - 08:53 WIB

Ketika Modal Melintasi Batas, Mengapa Tanggung Jawab Lingkungan Harus Berhenti di Perbatasan

Kamis, 24 September 2026 - 18:49 WIB

Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal Masuk Banten, CDC Desak Evaluasi Kanwil Bea Cukai

Berita Terbaru