Dana Tak Cair dan Pemilihan Bermasalah, Pengurus Daerah Desak Evaluasi Kadin Banten

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 14 Mei 2026 - 17:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Kadin Banten, Kamis (14/5/2026)

i

Keterangan foto : Kadin Banten, Kamis (14/5/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia Serang – Kepemimpinan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten, M Azzari Jayabaya atau yang biasa disapa Amal, mulai mendapat sorotan tajam dari sejumlah pengurus Kadin kabupaten/kota di Banten. Mereka menilai organisasi pengusaha tersebut mengalami kekacauan internal, mulai dari persoalan dana perimbangan yang disebut belum dibayarkan hingga lima tahun, sampai polemik pemilihan ketua Kadin di sejumlah daerah.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah pengurus Kadin kabupaten/kota menyebutkan, dana perimbangan yang seharusnya menjadi hak daerah hingga kini belum diterima secara penuh. Kondisi tersebut disebut memicu keresahan dan menurunkan kepercayaan terhadap kepemimpinan Kadin Provinsi Banten.

“Banyak pengurus daerah mempertanyakan transparansi dan komitmen pengurus provinsi terkait dana perimbangan. Bahkan ada yang mengaku belum menerima haknya selama bertahun-tahun,” ujar salah satu pengurus Kadin kabupaten di Banten yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Tak hanya persoalan keuangan organisasi, dinamika internal Kadin juga disebut semakin memanas akibat kisruh pemilihan Ketua Kadin di sejumlah wilayah. Sedikitnya tiga daerah yakni Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan disebut mengalami polemik serius dalam proses pemilihan maupun penetapan kepengurusan.

Beberapa pengurus daerah menilai, konflik tersebut terjadi karena lemahnya komunikasi serta dugaan tidak netralnya pengurus tingkat provinsi dalam menyikapi dinamika organisasi di daerah.

“Kalau dibiarkan terus, ini bisa membuat marwah organisasi pengusaha di Banten semakin turun. Kadin seharusnya menjadi rumah besar dunia usaha, bukan malah dipenuhi konflik berkepanjangan,” kata sumber lainnya.

Situasi ini pun memunculkan desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola organisasi Kadin Banten, termasuk audit transparansi keuangan dan mekanisme pembinaan organisasi di tingkat kabupaten/kota.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kadin Provinsi Banten maupun Akmal belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Krisis Pendidikan Papua Kian Mengkhawatirkan, Kornelius Kambu Usulkan Peta Jalan Pendidikan Berbasis Budaya
Bongkar Kafe Diduga Ilegal, Kapolresta Tangerang Tuai Pujian: Ini Polisi Paham Hati Rakyat
Bupati Herdiat Lepas 417 Jemaah Haji Ciamis, Pesan Jaga Kesehatan dan Kekompakan
Todung Mulya Lubis: Kasus Nadiem, Tom, Hasto dan Ira Bukti Negara Hukum Sedang Runtuh
Wacana Sanksi Blacklist dan Pembatasan Uang Tunai, Doli: Demi Pemilu Berintegritas
MataHukum Ngamuk Desak Audit Tambang Curugbitung dan Seret Korporasi Penadah
Pesta Babi dan Ibu yang Dijual: Pesan Menohok Bumi Alit untuk Para Pemimpin
Satgas PKH Serahkan Rp10,2 Triliun dan 2,3 Juta Hektar Hutan ​
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 17:56 WIB

Dana Tak Cair dan Pemilihan Bermasalah, Pengurus Daerah Desak Evaluasi Kadin Banten

Kamis, 14 Mei 2026 - 13:12 WIB

Krisis Pendidikan Papua Kian Mengkhawatirkan, Kornelius Kambu Usulkan Peta Jalan Pendidikan Berbasis Budaya

Kamis, 14 Mei 2026 - 12:59 WIB

Bongkar Kafe Diduga Ilegal, Kapolresta Tangerang Tuai Pujian: Ini Polisi Paham Hati Rakyat

Kamis, 14 Mei 2026 - 12:53 WIB

Bupati Herdiat Lepas 417 Jemaah Haji Ciamis, Pesan Jaga Kesehatan dan Kekompakan

Kamis, 14 Mei 2026 - 12:15 WIB

Todung Mulya Lubis: Kasus Nadiem, Tom, Hasto dan Ira Bukti Negara Hukum Sedang Runtuh

Berita Terbaru