Empat Bulan Terpendam, Kasus Dugaan Pelecehan Siswi di SMPN 1 Maja Kembali Meledak

Avatar photo

- Penulis

Minggu, 21 Juni 2026 - 13:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Lebak – Kasus dugaan pelecehan terhadap seorang siswi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Maja kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa yang disebut terjadi sekitar empat bulan lalu itu kembali mencuat setelah adanya keterangan dari seorang narasumber berinisial HD yang mengaku mengetahui kronologi kejadian, meski tidak mengetahui perkembangan lebih lanjut terkait penanganan kasus tersebut, Sabtu (20/6/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kepala SMPN 1 Maja, Nanang Sukendar, M.Pd., saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah telah ditangani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Daerah.

Menurut Nanang, hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat berujung pada pemberian sanksi administratif kepada oknum guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan. Sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan tunjangan atau penghasilan sebesar 25 persen selama 12 bulan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aspirasi Rakyat Bersatu (ARB) Kabupaten Lebak, Andi Ambrilah, menilai bahwa sanksi administratif yang diberikan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan.

Menurut Andi, apabila dugaan perbuatan yang dilaporkan mengandung unsur tindak pidana, maka penanganannya perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui aparat penegak hukum yang berwenang.

“Kami berpendapat bahwa apabila terdapat dugaan tindak pidana, maka proses hukumnya perlu ditangani secara profesional dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku agar seluruh pihak memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya unsur pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh informasi mengenai adanya proses hukum pidana terhadap pihak yang disebut dalam laporan tersebut. Sementara itu, pihak terkait masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari penanganan perkara tersebut.

Penulis : Welly

Editor : Redaksi

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga
Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga
LSM Gempur Desak BBPJN Segera Perbaiki Jalan Lingkar Sorong
Kapolda Banten Apresiasi Dedikasi Brimob di HUT ke-81
Ketum LMND Nilai Sufmi Dasco Ahmad Figur Tepat Dampingi Prabowo, Wacana Gantikan Gibran Mengemuka
Ini Jawaban Kedes Cipadang Terkait Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov
Sungguh Miris : Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov Desa Cipadang di Duga di Kerjakan Asal Jadi
Diduga Terjadi Saling Klaim Kepemilikan Lahan, Revitalisasi SDN 2 Sangiang Jadi Sorotan
Berita ini 93 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 21:04 WIB

Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga

Sabtu, 14 November 2026 - 21:01 WIB

Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga

Sabtu, 14 November 2026 - 19:07 WIB

LSM Gempur Desak BBPJN Segera Perbaiki Jalan Lingkar Sorong

Sabtu, 14 November 2026 - 15:40 WIB

Kapolda Banten Apresiasi Dedikasi Brimob di HUT ke-81

Jumat, 13 November 2026 - 00:18 WIB

Ketum LMND Nilai Sufmi Dasco Ahmad Figur Tepat Dampingi Prabowo, Wacana Gantikan Gibran Mengemuka

Berita Terbaru