Smart Desak Polres Metro Tangerang Berantas Mafia Tanah

Avatar photo

- Penulis

Senin, 12 September 2022 - 15:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta  – Sentral Mahasiswa Agraris Revolusioner Tangerang (SMART) menuntut Polres Metro Tangerang Kota tidak ragu memberantas mafia tanah yang kerap merugikan masyarakat.

Tuntutan SMART itu disampaikan dengan menggelar aksi massa di jalan gang H. Mandor Muradih (Kuburan Portal), Ciledug Kota Tangerang pada 12 September 2022.

Ratusan massa yang terdiri dari elemen mahasiswa, pemuda, ormas menggelar aksi sekitar 30 menit dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian dari Polres MetroTangerang Kota hingga Polsek Ciledug.

Koordinator SMART, Ari Sujatmiko, dalam orasinya meneriakkan agar polisi bersikap atas adanya sengketa lahan dibilangan ciledug itu.

Baca juga : Ketua PWI Kota Tangerang Sebut Berita Penyekapan Hoax

Pasalnya, ungkap Ari, selama ini ada bentuk ketidaknyamanan yang dialami masyarakat dalam menempati ataupun menggunakan lahannya sendiri.

“Perlahan masyarakat di sini diusir dikit demi sedikit oleh oknum bayaran mafia tanah. Rakyat yang menggarap lahan itu juga terancam kehilangan mata pencahariannya,” kata Ari dalam orasinya, Rabu (12/9).

Sementara Warta Supriatna, selaku kuasa advokasi atas lahan seluas 1,3 Ha itu mengaku geram dengan sejumlah aparat hukum.

Warta mengisahkan, sejak dirinya dipercaya untuk membela hak atas tanah masyarakat di sekitar kediamannya, saat itu juga ia langsung melakukan proses hukum.

Anggota DPRD itu merasa kecewa ketika Polres Tangerang Kota tidak menggubris laporannya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada bidang tanah yang dimaksud.

“Sejauh 4 bulan ini tidak ada tindak lanjut apapun terkait laporan saya oleh Polres Metro Tangerang Kota. Jadi seolah tidak terjadi apa-apa,” kata Warta di rumah pribadinya.

Diketahui, terdapat sebidang lahan seluas 1,3 hektar atas nama masyarakat kekinian diklaim oknum mafia tanah dengan munculnya Sertipikat Hak Milik (SHM).

Kemudian, SHM tersebut dijadikan bukti kepemilikan sebagai modal jual-beli dengan pihak lain.

Alhasil, dari kondisi itu hak atas tanah masyarakat telah dirampas oleh oknum tidak bertanggung jawab. Lalu dengan orang suruhan, pemilik lahan aslinya digusur dengan cara-cara yang tidak sopan. (Jum/Red)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Poldasu Gelar Rakor Penanganan Antrean SPBU, Para Pihak Sepakati Percepatan Normalisasi Distribusi
Diduga Belum Bayar Pekerjaan Cut and Fill Rp662 Juta, Kades Panyirapan Dilaporkan Pengusaha
Bank Banten Salurkan Bantuan bagi Pihak Terdampak Kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang
Tak Puas Penjelasan BBWSC3, SEMARAK Ancam Laporkan Dugaan Masalah P3-TGAI ke Kementerian
Duduk Bersama Menentukan Arah Desa, Kampung Melayu Barat Gelar Musdes RKPDes 2027
Ketua DPRD Kota Serang Apresiasi Permainan Kolektif Spanyol Usai Singkirkan Prancis
Kapolda Banten Gaungkan Semangat pada Peringatan Hari Pajak Nasional 2026
Wabup Intan Hadiri Festival Berbagi Bahagia Bersama 200 Anak Yatim di Kecamatan Curug
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 21:45 WIB

Poldasu Gelar Rakor Penanganan Antrean SPBU, Para Pihak Sepakati Percepatan Normalisasi Distribusi

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:42 WIB

Diduga Belum Bayar Pekerjaan Cut and Fill Rp662 Juta, Kades Panyirapan Dilaporkan Pengusaha

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:15 WIB

Tak Puas Penjelasan BBWSC3, SEMARAK Ancam Laporkan Dugaan Masalah P3-TGAI ke Kementerian

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:14 WIB

Duduk Bersama Menentukan Arah Desa, Kampung Melayu Barat Gelar Musdes RKPDes 2027

Rabu, 15 Juli 2026 - 09:52 WIB

Ketua DPRD Kota Serang Apresiasi Permainan Kolektif Spanyol Usai Singkirkan Prancis

Berita Terbaru