Kemenkumham Jawa Barat Pastikan 67 Narapidana Dapat Remisi Bebas

Teras Media

- Penulis

Rabu, 19 April 2023 - 11:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Barat, R Andika Prasetya, Rabu (19/4/2023)

i

Keterangan foto : Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Barat, R Andika Prasetya, Rabu (19/4/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat menyebutkan 67 narapidana mendapat remisi khusus II idul Fitri 2023. Data Rekapitulasi Perolehan Remisi Khusus (RK) Idul Fitri Tahun 2023 berdasarkan pengusulan dari Lapas dan Rutan di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang telah masuk ke Sistem Database Pemasyarakatan.

“Benar ada 67 orang narapidana yang menerima remisi khusus II Idul Fitri 2023, sementara untuk narapidana yang menerima remisi khusus I yaitu berjumlah 15.408 (Lima Belas Ribu Empat Ratus Delapan-red),” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Barat, R Andika Prasetya melalui rillisny, Rabu (19/4/2023).

“Untuk yang mebdapatkan remisi yaitu Lapas Kelas I Cirebon 1 orang narapidana, Lapas Kelas IIA Banceuy 5 orang, Lapas Kelas IIA Bekasi 3 orang, Lapas Kelas IIA Cibinong 4 orang, Lapas Kelas IIA Cikarang 7 orang, Lapas Kelas IIA Karawang 5 orang, Lapas Kelas IIA Kuningan 2 orang, Lapas Kelas IIA Subang 5 orang, Lapas Kelas IIB Banjar 1 orang, Lapas Kelas IIB Ciamis 3 orang, Lapas Kelas IIB Indramayu 3 orang, Lapas Kelas IIB Majalengka 1 orang, Lapas Kelas IIB Purwakarta 3 orang, Lapas Kelas IIB Tasikmalaya 3 orang, Lapas Kelas IIB Warungkiara 1 orang, Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur 5 orang, Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung 4 orang, Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon 4 orang, Rutan Kelas I Bandung 1 orang, Rutan Kelas I Cirebon 3 orang, dan Rutan Kelas I Depok 3 orang narapidana,” tambah Andika lagi.

Lebih lanjut, Andika menjelaskan, bahwa Remisi Khusus I adalah Remisi Khusus Idul Fitri yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana. Akan tetapi pada saat masa pidananya dikurangkan perolehan Remisi Khusus Idul Fitri tersebut yang bersangkutan masih harus menjalani sisa pidana dan belum bisa bebas.

Sementara itu, kata Andika, untuk remisi khusus II adalah Remisi Khusus Idul Fitri yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana, yang masa pidananya apabila dikurangkan perolehan remisinya yang bersangkutan akan bebas pada saat tanggal 22 April 2023 (Hari Raya Idul Fitri).

“Usulan Remisi terkait PP 28 tahun 2006 dan PP 99 tahun 2012 Jumlah Narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan Remisi Khusus Idul Fitri 2023 yang terkait pasal 34 ayat (3) PP 28 tahun 2006 dan pasal 34A ayat (1) PP 99 tahun 2012 (Perkara Narkoba, Korupsi, Teroris, Makar dan Kejahatan Transnasional lainnya) hingga per tanggal 22 April 2023 Idul Fitri 2023,” tutur Andika.

Dijelaskan Andika, untuk besarnya Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri yang diberikan untuk Narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan memperoleh remisi 15 hari. Selain itu, Narapidana yang telah menjalani 12 (dua belas) bulan atau lebih tahun Pertama (telah menjalani lebih 1 tahun) memperoleh Remisi 1 bulan, Tahun Kedua dan Ketiga memperoleh Remisi 1 bulan, Tahun Keempat dan kelima memperoleh Remisi 1 bulan 15 hari, Tahun Keenam dan seterusnya memperoleh Remisi 2 bulan.

“Syarat-syarat Narapidana yang berhak untuk memperoleh remisi berkelakuan baik dalam kurun waktu Remisi Berjalan. Kata Andika, untuk tindak pidana umum harus telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal penahanan.

” Untuk tindak pidana terkait PP 99 tahun 2012 pasal 34A tetap harus menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dengan melampirkan syarat-syarat sesuai ketentuan,” jelas Andika.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Ancaman PHK Massal, Pemerintah Diminta Jamin Hak Pekerja TPL
Polda Papua Barat Daya Musnahkan 8,288,57 Gram Ganja
Parkir Mahal Dicatat Tangan, CBA: Telusuri Juga Proses Tender dan Perusahaan Pengelolanya di Kemenaker
Dugaan Mark Up Anggaran Kendaraan Operasional Sekolah Rakyat Rp74 Miliar, CBA Minta KPK Periksa Saifullah Yusuf
Pengamat Minta Bareskrim Periksa Pejabat Bea Cukai Terkait Penyeludupan HP di Sidoarjo
Anggaran Karpet Rp400 Juta di Setda Empat Lawang Disorot, CBA Minta Kejati Sumsel Selidiki
Usut Kasus Kekerasan Siswa SMK Bekasi, Kuasa Hukum: Keadilan Bagi Korban Adalah Harga Mati
Kejari Palembang Terapkan Plea Bargaining, Terdakwa Penggelapan Dijatuhi Kerja Sosial 120 Jam
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 20:20 WIB

Ancaman PHK Massal, Pemerintah Diminta Jamin Hak Pekerja TPL

Senin, 27 April 2026 - 20:27 WIB

Polda Papua Barat Daya Musnahkan 8,288,57 Gram Ganja

Minggu, 26 April 2026 - 13:58 WIB

Parkir Mahal Dicatat Tangan, CBA: Telusuri Juga Proses Tender dan Perusahaan Pengelolanya di Kemenaker

Minggu, 26 April 2026 - 09:35 WIB

Dugaan Mark Up Anggaran Kendaraan Operasional Sekolah Rakyat Rp74 Miliar, CBA Minta KPK Periksa Saifullah Yusuf

Sabtu, 25 April 2026 - 00:18 WIB

Pengamat Minta Bareskrim Periksa Pejabat Bea Cukai Terkait Penyeludupan HP di Sidoarjo

Berita Terbaru

Keterangan foto : PT TPL di Toba Samosir, Senin (27/4/2026)

Headline

Ancaman PHK Massal, Pemerintah Diminta Jamin Hak Pekerja TPL

Selasa, 28 Apr 2026 - 20:20 WIB