Kejari Kabupaten Bandung Hentikan Kasus Buruh Harian Lepas

Teras Media

- Penulis

Kamis, 8 Juni 2023 - 12:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Kejaksaan Negeri (Kejari) hentikan kasus seorang buruh harian lepas, Kamis (8/6/2023)

i

Keterangan foto : Kejaksaan Negeri (Kejari) hentikan kasus seorang buruh harian lepas, Kamis (8/6/2023)

Ikuti kami di Google News

 

Terasmedia.co Bandung – Sulaeman (alm) adalah seorang kepala keluarga berusia 52 tahun yang dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh harian lepas. Bersama keluarganya, ia tinggal di Kampung Pesanggrahan RT. 003 RW. 006, Desa Pengalengan, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kapuspenkum Kejagung, Dr. Ketut Sumedana melalui Siaran Pers No.PR – 647/023/K.3/Kph.3/06/2023 tanggal 08 Juni 2023. Dikatakan oleh Kapuspenkum, Kejadian bermula pada 14 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB. Kala itu, ketika Sutiana tiba di rumahnya, ia melihat Aep Hidayat dan saksi Tito Wiliyanto sedang memanen buah alpukat di dekat kediaman Sutiana.

Awalnya, saat melihat kejadian tersebut, Sutiana tidak menghiraukannya dan memilih masuk ke dalam rumahnya. Namun tak lama kemudian, saat Sutiana keluar dari rumah, ia melihat Aep Hidayat dan saksi Tito Wiliyanto masih memanen buah alpukat, sehingga Sutiana menghampiri serta menegur keduanya.

Berawal dari teguran itu, terjadi keributan di antara keduanya dan Sutiana langsung mengambil kayu bambu yang sedang dipegang Aep Hidayat serta mengayunkannya ke kepala. Akibat pukulan tersebut, Aep Hidayat mengalami luka memar di bagian tubuhnya, sehingga menghambat aktivitas sehari-harinya dalam mencari nafkah.

Akibat perbuatannya, Sutiana dilaporkan kepada pihak berwajib dan ditetapkan sebagai Tersangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan, dan berkas perkaranya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.

Setelah menerima berkas perkara dan melihat niat baik Tersangka untuk meminta maaf kepada saksi, menggugah niatan teguh hati Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Kabupaten Bandung Sugeng Sumarno, S.H. memfasilitasi upaya perdamaian melalui mediasi penal. Proses perdamaian keduanya pun dilaksanakan pada Jumat 26 Mei 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, yang dihadiri oleh pihak keluarga Tersangka dan saksi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tak hanya itu, proses perdamaian ini juga mendapat dukungan penuh serta disaksikan langsung oleh Bupati Kabupaten Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna.

Pada kesempatan tersebut, Jaksa Fasilitator Ira Irawati,l melakukan mediasi antara korban dan Tersangka. Saat itu, Aep Hidayat berbesar hati memaafkan perbuatan Tersangka dan menerimanya dengan ikhlas. Usai tercapainya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atau Kajari Jabar. Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Kajati Jabar Ade T. Sutiawarman sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Kini, Tersangka Sutiana telah bebas tanpa syarat, usai permohonan yang diajukan telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum atau JAM-Pidum Dr. Fadil Zumhana melalui ekspose virtual pada Kamis 08 Juni 2023. Sutiana pun dapat kembali berkumpul dengan keluarganya dan melanjutkan kehidupannya seperti sedia kala.

Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan, yaitu:
• Sutiana baru pertama kali melakukan tindak pidana;
• Ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;
• Sutiana tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada korban maupun kepada orang lain;
• Sutiana sanggup dan bersedia menanggung biaya pengobatan korban;
• Pihak korban tidak akan menggugat atau melanjutkan perkara melalui jalur hukum positif;
• Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
• Penghindaran stigma negatif;
• Respon dan keharmonisan masyarakat;
• Kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum

Dalam ekspose virtualnya, JAM-Pidum mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kajari Kabupaten Bandung dan jajaran, yang telah berupaya menjadi fasilitator mendamaikan dan menyelesaikan perkara tersebut melalui mediasi penal, sehingga terwujudnya keadilan restoratif.

Tak hanya itu, JAM-Pidum juga mengapresiasi kebaikan hati saksi Aep Hidayat yang tulus memaafkan Sutiana JAM-Pidum berharap Sutiana menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKP2 Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Pengacara: Penanganan Perkara di Polri Lambat, Rata-Rata 1–5 Tahun
Berusaha Melawan dengan Pisau, Residivis Curanmor di Sorong Dilumpuhkan Polisi
Kerugian Lebih Besar tapi Mangkrak, FPHI Tanya Kejagung soal Konsistensi ​
Residivis Curanmor Tangerang Ditangkap di Lebak, Polisi Buru Penadah
Matahukum: KPK Harus Periksa Total Pengadaan Batubara Di PLN EPI
Tiga Tersangka Ditangkap, BNN Kepri Sita Ratusan Vape Diduga Berisi Narkoba Jenis Etomidate
Matahukum: Tak Ada Kompromi, Copot dan Periksa Dirjen Planologi
BNN Amankan 10 WNI Positif Narkoba Usai Pulang dari Thailand
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 00:32 WIB

Pengacara: Penanganan Perkara di Polri Lambat, Rata-Rata 1–5 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 - 18:44 WIB

Berusaha Melawan dengan Pisau, Residivis Curanmor di Sorong Dilumpuhkan Polisi

Rabu, 17 Juni 2026 - 12:45 WIB

Kerugian Lebih Besar tapi Mangkrak, FPHI Tanya Kejagung soal Konsistensi ​

Selasa, 16 Juni 2026 - 22:38 WIB

Residivis Curanmor Tangerang Ditangkap di Lebak, Polisi Buru Penadah

Selasa, 16 Juni 2026 - 18:50 WIB

Matahukum: KPK Harus Periksa Total Pengadaan Batubara Di PLN EPI

Berita Terbaru

Keterangan foto : Pengiat Hukum Maruli Rajagukguk, Senin (13/4/2026)

Hukum dan Kriminal

Pengacara: Penanganan Perkara di Polri Lambat, Rata-Rata 1–5 Tahun

Kamis, 18 Jun 2026 - 00:32 WIB

Megapolitan

Pemkot Tangerang Masuk Daftar Khusus KPK, Ada Apa?

Rabu, 17 Jun 2026 - 23:11 WIB