Mahasiswa Duga Isa Anshori Cawe-cawe dalam Banyak Proyek di Dinas Kelautan Perikanan Jawa Timur

Avatar photo

- Penulis

Senin, 7 Juli 2025 - 16:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan (Senin, 7/7/2025).

i

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan (Senin, 7/7/2025).

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan (Senin, 7/7/2025). Mereka menyoroti dugaan campur tangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Muhammad Isa Anshori dalam sejumlah kebijakan strategis yang dinilai menguntungkan kelompok tertentu.

Koordinator aksi, Bagoes Poedjo Koesoemo, menyampaikan bahwa dugaan campur tangan tersebut tidak hanya soal administratif biasa, melainkan sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan banyak pihak. “banyak dugaan kebijakan di dinas KP diambil untuk kepentingan kelompok tertentu dan bukan untuk kesejahteraan masyarakat, banyak yang yang jelas merugikan, terutama nelayan” ujarnya.

Bagoes menjelaskan, indikasi cawe-cawe Isa Anshori meliputi berbagai bidang, seperti pemberian izin usaha dan pengelolaan anggaran di dinas tersebut. Mereka mendesak agar KPK segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

dalam aksinya mereka menyerahkan rilis kepada pihak KPK, berisi permintaan agar lembaga antirasuah tersebut serius mengusut dugaan campur tangan yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan daerah.

Hingga berita ini disusun, KPK belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan tersebut, dan Isa Anshori pun belum menyampaikan klarifikasi atau tanggapan apapun mengenai tuduhan tersebut.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

GAANAS Soroti Pokir DPRA Rp1 Triliun, KPK Didesak Telusuri Rantai Anggaran
Kasus Kecelakaan Kerja Sri Rahayu Masuk Penyelidikan, KP MBG: Bongkar Seluruh Mata Rantai Tanggung Jawab
LBH PRABHU Lantik Pengurus Cabang Kota Tangerang Selatan, Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat
Keterangan Ahli Tunjukkan Cacat Hukum, Perkara Gabriel Lumbantoruan Dinilai Melukai Keadilan
Tim Tabur Kejati Banten Berhasil Tangkap DPO Penipuan di Tegal ​
Sinergi Lintas Lembaga Terjalin Indah, Komisi III DPR RI Pantau Langsung Kinerja Kejati Banten
Jangan Sembunyi di Balik Sakit, Kejati Sumut Pastikan Eksekusi Alexander Tetap Berjalan
 12 Izin Kehutanan Masuk KPK dan Kejagung, Matahukum: Sekjen Kemenhut Tak Bisa Lepas Tangan
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 23:33 WIB

GAANAS Soroti Pokir DPRA Rp1 Triliun, KPK Didesak Telusuri Rantai Anggaran

Senin, 28 September 2026 - 18:22 WIB

Kasus Kecelakaan Kerja Sri Rahayu Masuk Penyelidikan, KP MBG: Bongkar Seluruh Mata Rantai Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 07:04 WIB

LBH PRABHU Lantik Pengurus Cabang Kota Tangerang Selatan, Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat

Jumat, 25 September 2026 - 08:58 WIB

Keterangan Ahli Tunjukkan Cacat Hukum, Perkara Gabriel Lumbantoruan Dinilai Melukai Keadilan

Jumat, 25 September 2026 - 08:41 WIB

Tim Tabur Kejati Banten Berhasil Tangkap DPO Penipuan di Tegal ​

Berita Terbaru