Ngerih, CBA Dorong Kejagung Usut Keterlibatan Bupati Bandung Terkait Penyalahgunaan Wewenang BUMD

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Kamis (31/7/2025)

i

Keterangan foto : Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Kamis (31/7/2025)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendorong Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan penyalahgunaan di BUMD PT Bandung Daya Sentosa (BDS). Karena kata Uchok, kasus tersebut telah menyeret sejumlah nama pejabat publik dalam proyek ketahanan pangan BDS yang diduga disalahgunakan sebagai ajang mencari dana kampanye politik Bupati sebagai petahana.

“Kita mendorong kejaksaan bisa mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat, jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum terutama yang merugikan keuangan negara,” kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadaf lewat pernyataan tertulisnya, Kamis (31/7/2025)

Lebih lanjut, Uchok telah merinci beberapa nama yang terindikasi muncul dipublik agar diperiksa karena dugaan penyalahgunaan dana publik melalui BUMD. Berikut tujuh nama kata Uchok yang disebut dalam podcast eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto, tentang dugaan skandal penggelapan yang diduga melibatkan Bupati dan BUMD
Bandung Daya Sentosa

Dalam podcast berdurasi hampir satu jam tersebut nama Bupati Bandung, Dadang Supriatna, beberapa kali disinggung sebagai pihak yang paling bertanggung jawab secara politik. Meskipun, kata Uchok dia belum ada bukti keterlibatan langsung, kata Uchok dalam percakapan itu, Bambang Widjojanto menegaskan bahwa segala keputusan operasional PT Bandung Daya Sentosa (BDS) berada dalam lingkup pengawasan dan koordinasi kepala daerah.
“Korupsi merupakan kejahatan serius. Sehingga dibutuhkan komitmen dan keseriusan aparat penegak hukum (APH) untuk memberantas kejahatan yang sangat merugikan masyarakat ini hingga tuntas termasuk di Kabupaten Bandung. Kita minta APH melakukan pengawalan serius. Jika menemukan indikasi terjadinya korupsi, jangan ragu menindaklanjuti,” tegas Uchok.

Selain itu, kata Uchok, dalam podcast, Bambang W. menyinggung hubungan antara elite politik nasional dan manajemen BDS. Kata Uchok, dia menjelaskan bahwa Ketua Tim Kampanye Pilkada Kabupaten Bandung adalah Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI.
Dugaan mengarah pada kemungkinan bahwa proyek ketahanan pangan dijadikan kendaraan politik. Seperti Direktur Keuangan BDS – Novi Novi yang disebut sebagai sosok yang bertanggung jawab atas alur pembayaran dan pencatatan keuangan BDS.

Kemudian, kata Uchok, ada beberapa vendor melaporkan bahwa Yanuar dianggap sebagai pihak yang memberikan perintah untuk menandatangani kontrak. Di akhir pembicaran Obrolan Waras, Bambang Widjojanto menyampaikan harapan agar Bupati Bandung hadir dalam podcast tersebut untuk melakukan klarifikasi langsung tentang segala tuduhan yang melibatkan pejabat dan proyek BDS.

“Penyidikan kejaksaan agung harus berani mengusut kasus BUMD Kabupaten Bandung yang saat ini viral karena ada dugaan korupsi dan menjadi perhatian publik. Kita mendorong korps Adhyaksa mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat.Direktur utama disebut ikut bertanggung jawab terhadap skema pengadaan yang ada di BDS,” tutup Uchok.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Pelimpahan Perkara Belum Dilakukan, Praperadilan Jadi Langkah Uji Due Process Perkara PT ARA
Kedatangan Teuku Rahmatsyah Sebagai Kajati Aceh Diringkai Tradisi Peusijuk Penuh Kekhusyukan
Nasir Djamil Tekankan Integritas dan Transparansi Peradilan di PN Banda Aceh
Kebakaran Gedung Bapenda DKI: Polisi Periksa 10 Saksi, Puslabfor Turun Selidiki Asal Api
Pemuda Muslimin Indonesia Desak Pemkot Tangerang Tutup Hiburan Malam Liar di Bantaran Kali Batusari
Sidang Praperadilan Gabriel: Jawaban Polri Justru Kukuhkan Dugaan Cacat Prosedur
Sidang Praperadilan Kasus Gas Portable Digelar di PN Jakarta Utara ​
KOSMAK Ungkap Dugaan Korupsi Rp26 Miliar untuk Pengembangan Tanaman Porang di Sidrap
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 Agustus 2026 - 21:04 WIB

Pelimpahan Perkara Belum Dilakukan, Praperadilan Jadi Langkah Uji Due Process Perkara PT ARA

Kamis, 13 Agustus 2026 - 14:40 WIB

Nasir Djamil Tekankan Integritas dan Transparansi Peradilan di PN Banda Aceh

Senin, 10 Agustus 2026 - 08:29 WIB

Kebakaran Gedung Bapenda DKI: Polisi Periksa 10 Saksi, Puslabfor Turun Selidiki Asal Api

Senin, 3 Agustus 2026 - 07:56 WIB

Pemuda Muslimin Indonesia Desak Pemkot Tangerang Tutup Hiburan Malam Liar di Bantaran Kali Batusari

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:31 WIB

Sidang Praperadilan Gabriel: Jawaban Polri Justru Kukuhkan Dugaan Cacat Prosedur

Berita Terbaru