Ngerih, CBA Dorong Kejagung Usut Keterlibatan Bupati Bandung Terkait Penyalahgunaan Wewenang BUMD

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Kamis (31/7/2025)

i

Keterangan foto : Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Kamis (31/7/2025)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendorong Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan penyalahgunaan di BUMD PT Bandung Daya Sentosa (BDS). Karena kata Uchok, kasus tersebut telah menyeret sejumlah nama pejabat publik dalam proyek ketahanan pangan BDS yang diduga disalahgunakan sebagai ajang mencari dana kampanye politik Bupati sebagai petahana.

“Kita mendorong kejaksaan bisa mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat, jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum terutama yang merugikan keuangan negara,” kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadaf lewat pernyataan tertulisnya, Kamis (31/7/2025)

Lebih lanjut, Uchok telah merinci beberapa nama yang terindikasi muncul dipublik agar diperiksa karena dugaan penyalahgunaan dana publik melalui BUMD. Berikut tujuh nama kata Uchok yang disebut dalam podcast eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto, tentang dugaan skandal penggelapan yang diduga melibatkan Bupati dan BUMD
Bandung Daya Sentosa

Dalam podcast berdurasi hampir satu jam tersebut nama Bupati Bandung, Dadang Supriatna, beberapa kali disinggung sebagai pihak yang paling bertanggung jawab secara politik. Meskipun, kata Uchok dia belum ada bukti keterlibatan langsung, kata Uchok dalam percakapan itu, Bambang Widjojanto menegaskan bahwa segala keputusan operasional PT Bandung Daya Sentosa (BDS) berada dalam lingkup pengawasan dan koordinasi kepala daerah.
“Korupsi merupakan kejahatan serius. Sehingga dibutuhkan komitmen dan keseriusan aparat penegak hukum (APH) untuk memberantas kejahatan yang sangat merugikan masyarakat ini hingga tuntas termasuk di Kabupaten Bandung. Kita minta APH melakukan pengawalan serius. Jika menemukan indikasi terjadinya korupsi, jangan ragu menindaklanjuti,” tegas Uchok.

Selain itu, kata Uchok, dalam podcast, Bambang W. menyinggung hubungan antara elite politik nasional dan manajemen BDS. Kata Uchok, dia menjelaskan bahwa Ketua Tim Kampanye Pilkada Kabupaten Bandung adalah Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI.
Dugaan mengarah pada kemungkinan bahwa proyek ketahanan pangan dijadikan kendaraan politik. Seperti Direktur Keuangan BDS – Novi Novi yang disebut sebagai sosok yang bertanggung jawab atas alur pembayaran dan pencatatan keuangan BDS.

Kemudian, kata Uchok, ada beberapa vendor melaporkan bahwa Yanuar dianggap sebagai pihak yang memberikan perintah untuk menandatangani kontrak. Di akhir pembicaran Obrolan Waras, Bambang Widjojanto menyampaikan harapan agar Bupati Bandung hadir dalam podcast tersebut untuk melakukan klarifikasi langsung tentang segala tuduhan yang melibatkan pejabat dan proyek BDS.

“Penyidikan kejaksaan agung harus berani mengusut kasus BUMD Kabupaten Bandung yang saat ini viral karena ada dugaan korupsi dan menjadi perhatian publik. Kita mendorong korps Adhyaksa mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat.Direktur utama disebut ikut bertanggung jawab terhadap skema pengadaan yang ada di BDS,” tutup Uchok.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

LBH PRABHU Lantik Pengurus Cabang Kota Tangerang Selatan, Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat
Keterangan Ahli Tunjukkan Cacat Hukum, Perkara Gabriel Lumbantoruan Dinilai Melukai Keadilan
Tim Tabur Kejati Banten Berhasil Tangkap DPO Penipuan di Tegal ​
Sinergi Lintas Lembaga Terjalin Indah, Komisi III DPR RI Pantau Langsung Kinerja Kejati Banten
Jangan Sembunyi di Balik Sakit, Kejati Sumut Pastikan Eksekusi Alexander Tetap Berjalan
 12 Izin Kehutanan Masuk KPK dan Kejagung, Matahukum: Sekjen Kemenhut Tak Bisa Lepas Tangan
OTT Kampungan, Matahukum Tegaskan KPK Perlu Reformasi: Bongkar Saja Tak Cukup
Jangan Biarkan Kabel Wifi Menjadi Ancaman Adit Wahyudin Somasi IndiHome Terkait Kecelakaan Ibu
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 27 September 2026 - 07:04 WIB

LBH PRABHU Lantik Pengurus Cabang Kota Tangerang Selatan, Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat

Jumat, 25 September 2026 - 08:58 WIB

Keterangan Ahli Tunjukkan Cacat Hukum, Perkara Gabriel Lumbantoruan Dinilai Melukai Keadilan

Jumat, 25 September 2026 - 08:41 WIB

Tim Tabur Kejati Banten Berhasil Tangkap DPO Penipuan di Tegal ​

Jumat, 25 September 2026 - 08:00 WIB

Sinergi Lintas Lembaga Terjalin Indah, Komisi III DPR RI Pantau Langsung Kinerja Kejati Banten

Kamis, 24 September 2026 - 20:23 WIB

Jangan Sembunyi di Balik Sakit, Kejati Sumut Pastikan Eksekusi Alexander Tetap Berjalan

Berita Terbaru