Skandal Intervensi Tambang Nikel, Kejagung Tahan HS di Salemba

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 16 April 2026 - 14:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Kejaksaan Agung RI melalui Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) mengambil langkah hukum yang tegas. Pada Kamis (16/4/2026)

i

Keterangan foto : Kejaksaan Agung RI melalui Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) mengambil langkah hukum yang tegas. Pada Kamis (16/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Kejaksaan Agung RI melalui Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) mengambil langkah hukum yang tegas. Pada Kamis (16/4/2026). Tim penyidik resmi menetapkan HS, yang menjabat sebagai Ketua Ombudsman periode 2026-2031, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 s.d 2025.

Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian proses hukum yang mendalam, profesional, dan akuntabel, termasuk pemeriksaan saksi serta penggeledahan di wilayah Jakarta.

Kronologi Skandal: Intervensi demi Uang

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, memaparkan kronologi kasus ini. Berawal dari masalah perhitungan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dialami PT TSHI, pemilik perusahaan kemudian menemui HS yang saat itu masih menjabat sebagai Anggota Komisioner Ombudsman (2021-2026).

HS bersedia membantu dengan cara memeriksa kebijakan Kementerian Kehutanan seolah-olah berawal dari pengaduan masyarakat. Dalam prosesnya, HS justru mengatur agar kebijakan Kementerian tersebut dinilai keliru dan memerintahkan perusahaan untuk menghitung sendiri beban yang harus dibayar, sehingga merugikan negara.

“Terbukti adanya kesepakatan bahwa tersangka HS akan diberikan uang sejumlah Rp1,5 miliar. Tujuannya agar putusan pemeriksaan Ombudsman sesuai harapan pengusaha dan mengintervensi Kementerian Kehutanan demi keuntungan PT TSHI,” papar Anang Supriatna dengan tegas.

Dakwaan dan Penahanan

Tersangka HS disangkakan melanggar hukum pemberantasan korupsi, antara lain Pasal 12 huruf a atau huruf b, serta Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor, atau secara alternatif dengan Pasal 606 ayat (2) KUHP baru terkait tindak pidana suap dan penyalahgunaan kewenangan.

“Karena telah memenuhi unsur pidana dan didukung bukti yang cukup, tersangka HS kini resmi ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, guna kepentingan proses penyidikan yang optimal dan efektif,” pungkas Anang.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

PKB Pandeglang Resmi Dikukuhkan, Cak Imin Tekankan Penguatan Organisasi dan Kepercayaan Publik
Camellia dan Athena Rayakan Ulang Tahun dengan Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim di Puri Kembangan
Sengketa Lahan TNI AD vs Warga: Pengamat dan DPR Soroti Pemblokiran SHM Legok
BPGMN Luncurkan SAGARA: Sistem Cerdas Berbasis AI Pantau Gambut dan Mangrove Seluruh Indonesia
Gugatan ke PT Seko Fajar Plantation: Ahli Waris Minta Kejelasan Laporan Keuangan Sejak 1996
Restorasi Gambut OKI Melangkah: Demplot Satu Hektare Bambu Dijadikan Cikal Bakal Pengembangan Hingga 100 Hektare
Nusron Mangkir Terus, Jeffri Simanjuntak: KPK Jangan Mau Dikerjai Menteri
Jaksa Agung Resmikan RS Adhyaksa Jawa Timur, Komitmen Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 00:32 WIB

PKB Pandeglang Resmi Dikukuhkan, Cak Imin Tekankan Penguatan Organisasi dan Kepercayaan Publik

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 06:11 WIB

Camellia dan Athena Rayakan Ulang Tahun dengan Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim di Puri Kembangan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 06:03 WIB

Sengketa Lahan TNI AD vs Warga: Pengamat dan DPR Soroti Pemblokiran SHM Legok

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 01:23 WIB

BPGMN Luncurkan SAGARA: Sistem Cerdas Berbasis AI Pantau Gambut dan Mangrove Seluruh Indonesia

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:55 WIB

Restorasi Gambut OKI Melangkah: Demplot Satu Hektare Bambu Dijadikan Cikal Bakal Pengembangan Hingga 100 Hektare

Berita Terbaru