Terasmedia.co Bogor – Kawasan hanggar Pasar Parung, Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan publik setelah insiden kebakaran hebat melanda area tersebut pada Rabu malam, 3 Juni 2026. Amukan si jago merah yang menghanguskan tiga unit kios pedagang ini dinilai bukan sekadar musibah biasa, melainkan cerminan nyata dari rapuhnya sistem pengelolaan sarana dan prasarana oleh direksi Perumda Pasar Tohaga.
Hal ini patut menjadi catatan kritis meski oprasional harian dilakukan oleh Kepala Unit Pasar Tohaga Parung namun kendali penuh kebijakan atas penataan, ketersediaan keamanan fasilitas dan utilitas harus dipantau langsung oleh direksi dan manajemen Perumda Pasar Tohaga sebagai instansi utama pengendali Pasae seluruh Kabupaten Bogor.
Detik-Detik Api Melahap Lapak Pedagang
Peristiwa mencekam tersebut terjadi sekitar pukul 20.03 WIB di saat aktivitas bongkar muat barang di area belakang pasar masih cukup ramai. Kobaran api pertama kali muncul dari salah satu kios frozen food dan sembako, sebelum akhirnya merembet cepat ke kios sayuran serta kios bumbu masak di sekitarnya.
Berdasarkan hasil investigasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor Sektor Parung, kebakaran diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik pada perangkat CCTV di dalam kios.
Meski saksi mata sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam ringan (APAR), minimnya kesiapan sistem proteksi kebakaran mandiri di area pasar membuat si jago merah dengan cepat membesar.
Api baru berhasil dijinakkan sekitar 1 jam 20 menit kemudian setelah dua unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Total kerugian material akibat kejadian ini ditaksir mencapai Rp250 juta.
Kebakaran dan Sengkarut Pengelolaan Pasar
Bagi para pedagang dan pengamat kebijakan publik, insiden ini menjadi puncak gunung es dari rentetan masalah tata kelola yang buruk di Pasar Tohaga Parung. Kebakaran akibat korsleting listrik membuktikan adanya pembiaran terhadap kelaikan instalasi elektrikal massal yang seharusnya rutin diaudit oleh Perumda Pasar Tohaga selaku pengelola.
Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir menilai ada tiga poin utama yang menyoroti kegagalan manajemen pengelolaan di wilayah ini pertama sistem Utilitas yang Usang, Jaringan kabel dan instalasi listrik di dalam hanggar pasar dibiarkan semrawut tanpa ada standardisasi keamanan yang ketat, sehingga sangat rentan memicu hubungan pendek arus listrik.
Kedua ketidakpastian proteksi kebakaran yakni ketiadaan sistem hidran yang berfungsi optimal serta minimnya edukasi mitigasi bencana bagi pedagang membuat penanganan awal kebakaran selalu terlambat. Ketiga stigma jumuh dan tata ruang yang buruk
“Harusnya Direksi dan manajemen Perumda Pasar Tohaga malu dengan Bupati dan wakil Bupati umumnya dan masyarakat Bogor khususnya, saar Pemerintah Kabupaten Bogor belakangan ini gencar melakukan penertiban terhadap ratusan pedagang kaki lima (PKL) di bahu jalan untuk mengurai kemacetan dan membersihkan drainase, penataan internal pasar justru terasa berjalan lambat dan otopilot Fasilitas di dalam hanggar terkesan minim perbaikan sarana dasar standar SNI” papar Mukhsin.
Desakan Evaluasi Total untuk Perumda Pasar Tohaga
Insiden ini memicu gelombang protes dari para pedagang yang menggantungkan urat nadi ekonominya di Pasar Parung. Mereka menuntut tanggung jawab penuh dan transparansi dari pengelola terkait retribusi pelayanan yang selama ini ditarik secara rutin, namun tidak berbanding lurus dengan peningkatan keselamatan kerja di area pasar.
“Kami warga parung meminta agar Bupati mengevaluasi total dan mengganti direksi serta menejemen Perumda Pasar Tohaga” ungkap IIp warga yang dekat dengan pasar Parung.
Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan tidak hanya fokus pada program eksternal seperti pembersihan estetika luar pasar atau proyek penataan PKL semata. Transformasi besar yang dicanangkan untuk menjadikan Parung sebagai salah satu pusat ekonomi utama di utara Bogor harus diawali dari pembenahan fundamental internal pasar.
Tanpa adanya audit total terhadap kelayakan infrastruktur fisik dan reformasi manajemen keselamatan oleh Perumda Pasar Tohaga, lapak-lapak pedagang tradisional ini akan terus dihantui oleh risiko bencana serupa di masa depan.
