Pasang Tiang di Tanah Warga Sembarangan, Fiber Net Dituduh Melawan Hukum

Avatar photo

- Penulis

Sabtu, 18 April 2026 - 12:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Tiang Wifi berdiri di jalan desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Sabtu (18/4/2026)

i

Keterangan foto : Tiang Wifi berdiri di jalan desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Sabtu (18/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Lebak – Maraknya pemasangan wifi diberbagai daerah, mulai menimbulkan persoalan. Tiang Wifi berdiri di jalan desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak. Yang menjadi persoalan adalah proses pemasangan tiang Wifi yang menggunakan lahan warga tanpa ijin pemilik lahannya.

Seorang warga kampung Cibunar Desa Mekarsari yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada media, bahwa perusahaan wifi Fiber Net tidak pernah meminta ijin menggunakan tanah milik warga untuk dipasang tiang Wifi.

“Mereka memasang tiang Wifi di tanah saya, tapi tidak ada bahasa ataupun minta ijin ke saya” ujar warga. (16/04/2026)

Lalu, awak media mengkonfirmasi pemasangan tiang Wifi ke Kepala Desa Mekarsari, Ahmad Sanwani. Ternyata Fiber Net tidak melakukan koordinasi ataupun ijin kepada kepala desa. ” Tidak ada informasi maupun ijin ke desa soal pemasangan tiang Wifi itu, bang” ujar Sanwani

Pemasangan tiang Wifi tanpa ijin warga sebagai pemilik tanah, mendapat sorotan dari Ketua LSM Banten Corruption Watch, Ana Triana. Menurutnya, Pemasangan tiang WiFi atau internet di tanah milik warga tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 13 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyedia layanan wajib meminta persetujuan pemilik lahan dan berpotensi memberikan ganti rugi jika pemasangan menimbulkan kerugian. Pemilik tanah berhak menolak atau menuntut pemindahan tiang.

“Pemasangan tiang Wifi di tanah warga tanpa ijin, itu perbuatan pidana. Dalam UU nomor 36 tahun 1999, Fiber Net sebagai penyedia layanan wajib meminta persetujuan pemilik tanah” ujar Ana.

” Kami berharap Ditreskrimsus Polda Banten, dalam hal ini Subdit Cyber untuk segera memanggil dan menindak pihak Fiber Net sebagai penyedia layanan” pungkas Bule, sapaan akrab Ana Triana.

Sampai berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak Fiber Net.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Ketua DPRD Kota Serang Turun Tangan Bantu Warga Kasemen yang Butuh Rehabilitasi
LBH PRABHU Lantik Pengurus Cabang Kota Tangerang Selatan, Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat
Wamena, Papua Muda Progresif Dorong Dialog dan Perlindungan Warga di Tengah Konflik
Ketua PW Fatayat NU Banten Ajak Kader Fatayat NU Cikeusal Terus Bergerak Menebar Manfaat
Keterangan Ahli Tunjukkan Cacat Hukum, Perkara Gabriel Lumbantoruan Dinilai Melukai Keadilan
Ketika Modal Melintasi Batas, Mengapa Tanggung Jawab Lingkungan Harus Berhenti di Perbatasan
Tim Tabur Kejati Banten Berhasil Tangkap DPO Penipuan di Tegal ​
Sinergi Lintas Lembaga Terjalin Indah, Komisi III DPR RI Pantau Langsung Kinerja Kejati Banten
Berita ini 72 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 27 September 2026 - 14:51 WIB

Ketua DPRD Kota Serang Turun Tangan Bantu Warga Kasemen yang Butuh Rehabilitasi

Minggu, 27 September 2026 - 07:04 WIB

LBH PRABHU Lantik Pengurus Cabang Kota Tangerang Selatan, Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat

Sabtu, 26 September 2026 - 22:35 WIB

Wamena, Papua Muda Progresif Dorong Dialog dan Perlindungan Warga di Tengah Konflik

Sabtu, 26 September 2026 - 08:13 WIB

Ketua PW Fatayat NU Banten Ajak Kader Fatayat NU Cikeusal Terus Bergerak Menebar Manfaat

Jumat, 25 September 2026 - 08:58 WIB

Keterangan Ahli Tunjukkan Cacat Hukum, Perkara Gabriel Lumbantoruan Dinilai Melukai Keadilan

Berita Terbaru