Pasang Tiang di Tanah Warga Sembarangan, Fiber Net Dituduh Melawan Hukum

Avatar photo

- Penulis

Sabtu, 18 April 2026 - 12:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Tiang Wifi berdiri di jalan desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Sabtu (18/4/2026)

i

Keterangan foto : Tiang Wifi berdiri di jalan desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Sabtu (18/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Lebak – Maraknya pemasangan wifi diberbagai daerah, mulai menimbulkan persoalan. Tiang Wifi berdiri di jalan desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak. Yang menjadi persoalan adalah proses pemasangan tiang Wifi yang menggunakan lahan warga tanpa ijin pemilik lahannya.

Seorang warga kampung Cibunar Desa Mekarsari yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada media, bahwa perusahaan wifi Fiber Net tidak pernah meminta ijin menggunakan tanah milik warga untuk dipasang tiang Wifi.

“Mereka memasang tiang Wifi di tanah saya, tapi tidak ada bahasa ataupun minta ijin ke saya” ujar warga. (16/04/2026)

Lalu, awak media mengkonfirmasi pemasangan tiang Wifi ke Kepala Desa Mekarsari, Ahmad Sanwani. Ternyata Fiber Net tidak melakukan koordinasi ataupun ijin kepada kepala desa. ” Tidak ada informasi maupun ijin ke desa soal pemasangan tiang Wifi itu, bang” ujar Sanwani

Pemasangan tiang Wifi tanpa ijin warga sebagai pemilik tanah, mendapat sorotan dari Ketua LSM Banten Corruption Watch, Ana Triana. Menurutnya, Pemasangan tiang WiFi atau internet di tanah milik warga tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 13 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyedia layanan wajib meminta persetujuan pemilik lahan dan berpotensi memberikan ganti rugi jika pemasangan menimbulkan kerugian. Pemilik tanah berhak menolak atau menuntut pemindahan tiang.

“Pemasangan tiang Wifi di tanah warga tanpa ijin, itu perbuatan pidana. Dalam UU nomor 36 tahun 1999, Fiber Net sebagai penyedia layanan wajib meminta persetujuan pemilik tanah” ujar Ana.

” Kami berharap Ditreskrimsus Polda Banten, dalam hal ini Subdit Cyber untuk segera memanggil dan menindak pihak Fiber Net sebagai penyedia layanan” pungkas Bule, sapaan akrab Ana Triana.

Sampai berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak Fiber Net.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Jerry Hermawan Lo: Atlit Indonesia Tak Boleh Lagi Hidup Nestapa
Di Balik Kesepakatan Halal Bihalal: Musrianto Ingatkan RUU Ketenagakerjaan adalah Mandat Konstitusi
Wali Kota Bogor Dianggap Abai: Penataan PKL Hanya Jadi Proyek Gusur Rezeki
Mirip Kasus Amsal Sitepu, Kasus Kominsa Simeulue Diduga Bungkam Wartawan
Sambut Seba Baduy, Warga: Terima Kasih Bulog, Bantuannya Sangat Berarti
Kejari Jakpus Tangkap DPO, Siap Dibui 4 Tahun
Desakan Menguat, KPK Diminta Usut Dugaan Kejanggalan Anggaran Sewa Mobil Dinas di Pemkot Samarinda
Ratusan Buruh SARBUPRI Sumsel Aksi Pra May Day, Desak Pembentukan Dewan Pengupahan
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 18:32 WIB

Jerry Hermawan Lo: Atlit Indonesia Tak Boleh Lagi Hidup Nestapa

Sabtu, 18 April 2026 - 12:42 WIB

Pasang Tiang di Tanah Warga Sembarangan, Fiber Net Dituduh Melawan Hukum

Sabtu, 18 April 2026 - 12:26 WIB

Di Balik Kesepakatan Halal Bihalal: Musrianto Ingatkan RUU Ketenagakerjaan adalah Mandat Konstitusi

Sabtu, 18 April 2026 - 12:20 WIB

Wali Kota Bogor Dianggap Abai: Penataan PKL Hanya Jadi Proyek Gusur Rezeki

Sabtu, 18 April 2026 - 12:14 WIB

Mirip Kasus Amsal Sitepu, Kasus Kominsa Simeulue Diduga Bungkam Wartawan

Berita Terbaru