Terasmedia.co Jakarta – Di tengah sorotan besar terhadap pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) kembali diguncang skandal. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada pengadaan perangkat printer canggih yang diduga menjadi ajang pemborosan dan mark up harga yang sangat fantastis.
Printer tipe HP OfficeJet Pro 9730 A3 yang didistribusikan secara masif untuk kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dari Sabang sampai Merauke, dinilai memiliki banyak kejanggalan. Selain mempertanyakan urgensi penggunaan barang impor di tengah gencarnya kampanye produk dalam negeri (TKDN), harga pembelian pemerintah justru jauh lebih mahal dibanding harga pasar.
Harga Pemerintah Lebih Mahal dari Toko Kelontong
Berdasarkan dokumen Surat Pesanan Elektronik (SPE) yang bocor, tercatat pembelian 500 unit printer dilakukan kepada PT Eureka Indotama Perkasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dohardo Pakpahan.
Dalam dokumen tersebut, harga yang dipatok mencapai Rp 11.900.000 per unit (sudah termasuk PPN, satu set tinta tambahan, dan garansi tiga tahun).
Namun, survei harga di berbagai marketplace resmi justru menunjukkan fakta yang mencengangkan:
✅ Harga Retail Tertinggi: Jika dibeli eceran lengkap dengan tinta tambah dan garansi, harganya hanya berkisar Rp 9,4 juta – Rp 9,6 juta.
Artinya, BGN membayar jauh lebih mahal (sekitar 19%) dibanding harga beli masyarakat biasa, padahal pembelian dilakukan secara partai besar yang seharusnya mendapatkan potongan harga spesial.
Dugaan Mark Up hingga 100%
Lebih jauh, adanya indikasi kuat bahwa harga asli perangkat tersebut setelah mendapatkan dukungan khusus dari prinsipal (termasuk gratis tinta dan garansi) diperkirakan hanya berada di kisaran Rp 6 juta-an.
Jika hal ini terbukti, maka potensi keuntungan yang diambil penyedia mencapai puluhan persen, bahkan kerugian negara disinyalir bisa mencapai 100% jika dihitung dari modal sebenarnya dan restitusi pajak. Publik mencium bau busuk adanya “settingan” tender untuk memenangkan pihak-pihak tertentu.
“Ini bukan sekadar masalah printer, ini soal integritas pengelolaan uang rakyat. Mengapa harga borongan pemerintah bisa lebih mahal dari harga toko?” ungkap Mukhsin Nasir.
Daftar Pemenang Tender, Nilai Mencapai Miliaran
Pengadaan printer ini ternyata tidak hanya diberikan kepada satu vendor, melainkan terbagi ke sejumlah perusahaan dengan nilai kontrak yang terbilang fantastis:
– KATA SUHU KITA: Rp 5,95 Miliar
– ARRAHJI BUSSINESS: Rp 5,95 Miliar
– CEMERLANG DATA TEKNOLOGI: Rp 2,97 Miliar
– ALE TEKNO KOMPUTER: Rp 5,95 Miliar
– MULTI DIMENSI TEKNOLOGI: Rp 5,95 Miliar
– EUREKA INDOTAMA PERKASA: Rp 5,95 Miliar
– SAKTI KARUNIA UNITEK: Rp 5,95 Miliar
– BEOTHERSINDO SOUDARA MAS: Rp 5,95 Miliar
– MAZAYA SEJAHTERA PERDANA: Rp 5,95 Miliar
– INTISOF DATAKOM INDONESIA: Rp 2,97 Miliar
– SUMBER DIGITAL INDONESIA: Rp 5,95 Miliar
– TINGGIRINDO JAYA PERKASA: Rp 1,48 Miliar
Mahasiswa Geram, Siap Lapor Kejaksaan dan Demo
Melihat kondisi ini, elemen mahasiswa tidak tinggal diam. Serikat Mahasiswa Gerakan Indonesia Raya dan Forum Aksi Mahasiswa berencana membawa kasus ini ke ranah hukum.
“Penganggaran dan belanja BGN kelewat ugal-ugalan, mulai dari hal kecil hingga peralatan. Kami berencana melaporkan dugaan kebocoran anggaran ini ke Kejaksaan Agung dan menggelar aksi demonstrasi di kantor BGN,” tegas Adiem, perwakilan mahasiswa.
Mereka menuntut dilakukan Audit Forensik dan Audit Pajak menyeluruh untuk membongkar siapa saja yang bermain di balik skandal printer ini.
