Kejari Kota Bekasi Usut Pungli Izin MCK Pasar Bantargebang

Avatar photo

- Penulis

Sabtu, 9 Mei 2026 - 18:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Kejari Kota Bekasi, Minggu (3/5/2026)

i

Keterangan foto : Kejari Kota Bekasi, Minggu (3/5/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Bekasi – Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tengah gencar mengusut dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan izin rekomendasi pengelolaan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di kawasan Pasar Bantargebang. Penyelidikan ini difokuskan pada dugaan keterlibatan oknum pejabat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi yang diduga beraksi pada tahun anggaran 2025.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mengungkap adanya permintaan uang pelicin dari pihak oknum dinas sebagai syarat mutlak diterbitkannya izin pengelolaan fasilitas publik tersebut. Sejak kasus mencuat, tim penyidik Adhyaksa terus bergerak aktif memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan guna membangun konstruksi hukum yang kuat.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bekasi, Ryan Anugrah, membenarkan bahwa pemeriksaan saksi berjalan intensif secara maraton. “Hingga minggu ini, kami sudah memeriksa 14 orang saksi. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pegawai dinas terkait, pengelola pasar, hingga pihak lain yang paham betul alur perizinan ini,” jelas Ryan pada Jumat (8/5/2026).

Di tengah berjalannya proses hukum, sempat beredar kabar yang menyebutkan tim penyidik menerima ancaman berupa senjata api. Menanggapi hal itu, Ryan menegaskan isu tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Ia menjamin seluruh proses pengumpulan bukti dilakukan secara profesional, ketat sesuai prosedur, dan bebas dari tekanan pihak mana pun.

“Kami pastikan kabar ancaman senjata itu tidak benar. Tim bekerja secara terukur, fokus mencari alat bukti yang sah untuk mengungkap modus operandi pemungutan uang yang telah mencoreng pelayanan publik dan merusak tata kelola pasar yang bersih,” tegasnya.

Saat ini, penyidik masih mendalami cara kerja dan besaran tarif yang biasa dipatok oknum dalam penerbitan izin tersebut. Kejari Kota Bekasi juga menegaskan tidak akan terburu-buru menetapkan status hukum bagi pihak yang terlapor. Penetapan tersangka baru akan dilakukan setelah seluruh keterangan saksi dan dokumen yang disita dianalisis tuntas dan dinilai cukup untuk memenuhi syarat pembuktian secara materiil.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Pelimpahan Perkara Belum Dilakukan, Praperadilan Jadi Langkah Uji Due Process Perkara PT ARA
Kedatangan Teuku Rahmatsyah Sebagai Kajati Aceh Diringkai Tradisi Peusijuk Penuh Kekhusyukan
Nasir Djamil Tekankan Integritas dan Transparansi Peradilan di PN Banda Aceh
Kebakaran Gedung Bapenda DKI: Polisi Periksa 10 Saksi, Puslabfor Turun Selidiki Asal Api
Sinergi Penuh Kejari Jakut dan Polres Tanjung Priok: Pastikan Proses Hukum Cepat, dan Akuntabel
Pemuda Muslimin Indonesia Desak Pemkot Tangerang Tutup Hiburan Malam Liar di Bantaran Kali Batusari
Sidang Praperadilan Gabriel: Jawaban Polri Justru Kukuhkan Dugaan Cacat Prosedur
Sidang Praperadilan Kasus Gas Portable Digelar di PN Jakarta Utara ​
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 Agustus 2026 - 21:04 WIB

Pelimpahan Perkara Belum Dilakukan, Praperadilan Jadi Langkah Uji Due Process Perkara PT ARA

Kamis, 13 Agustus 2026 - 14:40 WIB

Nasir Djamil Tekankan Integritas dan Transparansi Peradilan di PN Banda Aceh

Senin, 10 Agustus 2026 - 08:29 WIB

Kebakaran Gedung Bapenda DKI: Polisi Periksa 10 Saksi, Puslabfor Turun Selidiki Asal Api

Rabu, 5 Agustus 2026 - 08:04 WIB

Sinergi Penuh Kejari Jakut dan Polres Tanjung Priok: Pastikan Proses Hukum Cepat, dan Akuntabel

Senin, 3 Agustus 2026 - 07:56 WIB

Pemuda Muslimin Indonesia Desak Pemkot Tangerang Tutup Hiburan Malam Liar di Bantaran Kali Batusari

Berita Terbaru