Terasmedia.co Jakarta – Pengamat Politik dari FHISIP Universitas Terbuka Insan Praditya Anugrah menyatakan bahwa menjelang pengumuman KPU siapapun yang terpilih jadi Presiden, yang terpenting adalah penguatan oposisi di parlemen untuk mengawasi pemerintah dari korupsi kekuasaan.
“Siapapun Presiden yang dinyatakan menang oleh KPU, Indonesia butuh oposisi di parlemen yang kuat demi mencegah korupsi kekuasaan terjadi”, ujar Insan, Senin (18/3/2024)
Menurut Insan, selama ini parpol yang kalah cenderung menghindari oposisi karena tidak ingin kehilangan akses terhadap kekuasaan dan kapital.
“Selama ini, terutama saya amati sejak SBY dilanjutkan Jokowi, sangat sedikit Partai Politik yang memutuskan untuk beroposisi dengan pemerintah dan bertindak mengawasi kekuasaan. Banyak parpol yang takut kehilangan akses kekuasaan dan kapital”, lanjut Insan.
Dalam konteks negara Presidensil, memang dibutuhkan Partai pendukung pemerintah yang kuat agar pemerintah mudah melaksanakan kebijakan. Namun, selama ini menurutnya persentase oposisi terlalu sedikit yakni di bawah 40% sehingga kebijakan yang disetujui parlemen hampir seluruhnya memperjuangkan supaya kepentingan pemerintah dapat dilaksanakan dan lebih sedikit mendengar aspirasi masyarakat terutama kelas bawah.
“Jika dalam sistem Presidensil dibutuhkan koalisi pemerintah yang kuat, boleh saja, namun setidaknya 40-45% itu jadi oposisi yang mengawasi pemerintah. Selama ini oposisi lemah karena selalu di bawah 40%, dengan komposisi ini seolah parlemen memperjuangkan kepentingan pemerintah dibandingian aspirasi masyarakat bawah”, pungkas Pengamat Politik yang mengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan di Universitas Terbuka itu.
