Terasmedia.co Jakarta – Apa jadinya jika keluarga warga dan buruh yang hidup pas‑pasan, bahkan sering kekurangan kebutuhan sehari‑hari, justru dinyatakan “sudah sejahtera” semata‑mata karena angka dalam sistem pendataan baru berbasis Desil atau DTSEN? Masalah serius ini kini menimpa banyak warga Jakarta dan disorot tegas oleh gerakan SIGAP JAKARTA.
Kasus ini muncul setelah puluhan hingga ratusan orang‑tua mahasiswa dari berbagai penjuru Jakarta mendatangi Sekretariat SIGAP JAKARTA pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Mereka mengadu bahwa anak‑anaknya kini terancam kehilangan beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bahkan terancam berhenti kuliah karena keluarganya tiba‑tiba dimasukkan ke dalam Desil 6, yaitu kelompok yang dianggap “masuk golongan menengah”. Padahal kehidupan nyata mereka tetaplah keluarga sederhana, pekerja harian, dan berpenghasilan sangat terbatas.
Warga pun menyebut penetapan tersebut sebagai “Desil Setan”: muncul tiba‑tiba, mengubah status begitu saja, dan langsung menghancurkan harapan pendidikan anak‑anak mereka. Padahal sebelumnya keluarga‑keluarga ini sudah dinyatakan memenuhi syarat sebagai keluarga kurang mampu serta penerima manfaat program.
Program beasiswa KJMU sendiri memang disiapkan Pemprov DKI Jakarta guna menjamin anak dari keluarga tidak mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan tinggi, yang pelaksanaannya menggunakan data pendataan sosial berbasis Desil/DTSEN. Penyaluran tahap kedua Anggaran Tahun 2026 sendiri dijadwalkan segera berlangsung mulai bulan September.
“Kami apresiasi Pemda Jakarta dengan program KJMU‑nya. Trennya berkembang baik dilihat dari pagu anggaran maupun jumlah penerima manfaatnya. Tapi, apakah seleksi terhadap penerima manfaatnya telah berjalan efektif? Apakah alokasi dananya juga terjaga sesuai peruntukannya? Kami meragukan hal itu,” ujar Achmad Ismail (Ais), Pengurus Komando Nasional GeberBUMN sekaligus Presidium SIGAP Jakarta, Senin (24/8/2026)
Sampai saat ini SIGAP JAKARTA sudah mencatat banyaknya keluhan yang masuk.
“Dari yang sudah terkonfirmasi saja, ada sekitar 147 keluarga tidak mampu yang kini tidak bisa lagi menerima manfaat KJMU. Mereka ini justru warga dan keluarga buruh yang dilabeli secara keliru berada di Desil 6 — bahkan kelompok Desil 1 sampai 5 pun ikut terdampak dan kehilangan haknya. Entah berapa ribu lagi yang belum melapor,” tambah Budi dari Forum Pejuang KJMU.
Masalah makin bertambah: SIGAP JAKARTA juga menemukan adanya pemangkasan anggaran program KJMU tahun 2026, turun dari semula Rp 399 miliar menjadi Rp 349 miliar. Pengurangan ini berpotensi makin memperlebar jumlah anak yang kehilangan jaminan biaya pendidikan.
Siapa mereka yang terkena dampaknya? Bukan keluarga berada: ini adalah keluarga buruh harian lepas, pekerja serabutan, pengemudi ojek, penjahit, petugas kebersihan hingga pengurus masjid — penghasilan pas‑pasan, kadang tak tentu, kebutuhan hidup sering ditutupi dengan berutang, dan biaya sekolah anak adalah beban terbesar.
“Mereka adalah orang‑orang yang bekerja apa saja yang ada. Pemerintah dulu berjanji akan menciptakan jutaan lapangan kerja nyata, namun kenyataannya belum terwujud. Sementara anak‑anak mereka sudah diterima dan sedang kuliah di perguruan tinggi,” jelas Sunarti, Ketua Umum SBSI ’92 sekaligus Presidium SIGAP Jakarta.
Kini kenyataan pahit sudah terlihat: dua mahasiswa terpaksa putus kuliah atau DO, dan satu orang lainnya sudah berhenti sementara / cuti akademik, semata‑mata karena beasiswa KJMU dicabut atau tidak cair lagi akibat penetapan desil tersebut. Padahal banyak dari keluarga tersebut tetap masuk golongan Desil 1–5 yang seharusnya tetap berhak menerima bantuan.
“Lantas siapa yang akan bertanggung‑jawab atas masa depan anak‑anak keluarga tak mampu yang sudah berjuang masuk perguruan tinggi, lalu kini terhenti di tengah jalan?” tanya para orang tua yang hadir.
Warga bersama SIGAP JAKARTA kini menyatakan tidak akan tinggal diam.
“Kami akan datang langsung menemui dan mengajak berdiskusi Gubernur DKI Jakarta, Anggota DPRD DKI Jakarta, serta pimpinan Partai PDIP — partai utama yang mengusung pasangan pemerintahan saat ini — sampai persoalan ini selesai,” tegas para orang tua mahasiswa yang hadir di Sekretariat SIGAP JAKARTA.
