Anggota DPRD Lebak ancam laporkan Pokja pembentukan panwascam Lebak ke DKPP RI

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 26 Oktober 2022 - 17:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

 

Lebak, – Terkait ditemukannya belasan orang Calon Panwascam Kabupaten Lebak yang dinyatakan lolos seleksi oleh Pokja pembentukan Panwascam Kabupaten Lebak kini mendapatkan sorotan serius dari anggota Komisi III DPRD Lebak, Musa Weliansyah.

Menurutnya, belasan orang yang lolos seleksi Panwascam di Kabupaten Lebak adalah doble job dengan SDM PKH, Pendamping Desa, dan P3K untuk itu dirinya mengaku akan segera membuat laporan resmi ke Kemensos RI, Kemendes RI dan BKD yang mana laporan untuk SDM PKH yang lolos menjadi panwascam namun tidak pengunduran diri akan saya tujukan ke Direktur Limjamsos Kemensos RI, untuk Pendamping Desa ke Kemendes melalui DPMPD Provinsi Banten dan P3K ke BKD Lebak serta Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak karena apapun dalihnya Doble job jelas akan mengganggu salah satu pekerjaan yang tidak akan efektif, penerimaan honor doble yang sama-sama dari anggaran negara baik itu APBN maupun APBD sangat tidak dibenarkan,” beber Politisi PPP tersebut.

Legislator yang juga Mahasiswa Fakultas Hukum STIH PAINAN kembali menegaskan bahwa keputusan Pokja pembentukan Panwas Kabupaten Lebak yang meloloskan peserta Panwascam yang terikat perjanjian pekerjaan tertentu yang ulah kerjanya bersumber dari anggaran Negara tanpa surat pengunduran diri adalah maladministrasi dan adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Pokja pembentukan panwascam maka dari itu persoalan ini akan segera saya laporkan ke DKPP dan Ombudsman RI perwakilan Provinsi Banten,” ungkapnya.

Atas adanya dugaan pelanggaran etik tersebut yang dilakukan oleh Kelompok kerja pembentukan Panwascam Kabupaten Lebak, Musa mengaku sedang Konsultasi dan Koordinasi dengan beberapa rekan pengacara yang akan ditunjuknya menjadi kuasa hukum dalam pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam waktu dekat. (Dj)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Deteksi Dini Penyakit, Lapas Bekasi Pastikan Hak Kesehatan Warga Binaan Terpenuhi Layak
6 mahasiswa sudah DO, KJMU Digantung, SIGAP Desak Gubernur Bertindak
 Desil Setan Ancam Putus Kuliah: Ratusan Anak Buruh Jakarta Kehilangan Beasiswa KJMU
Usai Evakuasi 8 Pendaki Wanita, KOPAJA Soroti Persiapan Pendakian
Pentingnya Teknologi bagi Para Kader Bela Negara
Pemkot Tangerang Masuk Daftar Khusus KPK, Ada Apa?
Data adalah Kompas Pembangunan, Adde Rosi: Akurasi adalah Harga Mati
Respon Cepat Kajati: Herlangga Wisnu Gantikan Kajari Karo yang Disorot DPR
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 06:37 WIB

Deteksi Dini Penyakit, Lapas Bekasi Pastikan Hak Kesehatan Warga Binaan Terpenuhi Layak

Senin, 31 Agustus 2026 - 00:40 WIB

6 mahasiswa sudah DO, KJMU Digantung, SIGAP Desak Gubernur Bertindak

Senin, 24 Agustus 2026 - 19:16 WIB

 Desil Setan Ancam Putus Kuliah: Ratusan Anak Buruh Jakarta Kehilangan Beasiswa KJMU

Selasa, 21 Juli 2026 - 21:54 WIB

Usai Evakuasi 8 Pendaki Wanita, KOPAJA Soroti Persiapan Pendakian

Minggu, 5 Juli 2026 - 15:09 WIB

Pentingnya Teknologi bagi Para Kader Bela Negara

Berita Terbaru

Gerakan Aksi Anti Korupsi Nasional (GAANAS) melontarkan kritik terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA),

Hukum dan Kriminal

GAANAS Soroti Pokir DPRA Rp1 Triliun, KPK Didesak Telusuri Rantai Anggaran

Selasa, 29 Sep 2026 - 23:33 WIB