Terasmedia.co Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut masih ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bagian dari upaya penanganan banjir di ibu kota. Bahkan, menurut Pramono, ada kesan sebagian pihak justru “senang” ketika Jakarta dilanda banjir.
Padahal, OMC merupakan salah satu langkah mitigasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi intensitas hujan ekstrem, khususnya saat potensi banjir meningkat. Namun kebijakan tersebut menuai kritik tajam dari sejumlah pihak.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, menilai kebijakan penanganan banjir melalui OMC yang dilakukan Gubernur Pramono Anung tidak tepat sasaran. Ia menyebut program yang bertujuan memindahkan awan hujan itu hanya menghambur-hamburkan uang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Biaya modifikasi cuaca bisa mencapai Rp300 juta untuk sekali penerbangan. Ini kebijakan yang tidak efektif dan membebani anggaran,” tegas Lukmanul Hakim.
Kritik juga datang dari Center for Budget Analisis (CBA). Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengaku geram dengan pola pelaksanaan OMC yang dinilainya bermasalah, khususnya terkait peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Saya gemes sekali dengan BPBD dan BMKG. Masa setiap kali Pramono Anung mau menangani banjir dengan OMC harus dimonopoli oleh BMKG,” ujar Uchok, Kamis (29/1/2026).
Ia menilai pelaksanaan OMC yang tidak melalui mekanisme lelang dan dilakukan secara swakelola berpotensi melanggar aturan. “Ini pelanggaran berat, bahkan bisa diduga korupsi jika tidak dilelang oleh BPBD DKI Jakarta,” tegasnya.
Sebelumnya, CBA juga telah meminta Kejaksaan Agung untuk membuka penyelidikan terkait pengelolaan anggaran OMC tahun 2025 yang dilakukan secara swakelola oleh BMKG.
Di sisi lain, efektivitas OMC kembali dipertanyakan setelah banjir tetap terjadi di sejumlah wilayah Jakarta. Pada Kamis (29/1/2026), meskipun operasi modifikasi cuaca telah dilakukan, tercatat sebanyak 18 RT di wilayah DKI Jakarta terendam banjir.
Banjir tersebut disebabkan meluapnya debit air Kali Ciliwung akibat kiriman air dari hulu, yang dipicu hujan deras yang melanda DKI Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (28/1/2026).
Kondisi ini semakin memperkuat perdebatan publik terkait efektivitas, transparansi anggaran, serta urgensi evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan banjir melalui Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta.
