COCOK…!Bara Api Beberkan Fakta Andika Capres Bukan Cawapres

Teras Media

- Penulis

Kamis, 13 Oktober 2022 - 14:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Nasional Barisan Rakyat Andika Presiden Indonesia (Bara API) Adi Kurniawan, menilai munculnya deklarasi dukungan untuk Panglima TNI Andika Perkasa maju sebagai Cawapres mendampingi Anies Baswedan kurang tepat.

Adi menjelaskan, sosok Andika lebih layak dijadikan Calon Presiden (Capres) ketimbang sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres).

“Secara kapasitas dan kualitas, Bapak Panglima TNI Andika Perkasa menurut kami lebih pantas diusung sebagai Capres dibandingkan Cawapres,” jelas Adi kepada pers, di Jakarta (13/10).

Baca juga : Skema Prabowo Batal Nyapres, Bara API Tawarkan Andika ke Gerindra

Lebih lanjut, Adi menjelaskan rekam jejak Panglima TNI Andika sejauh ini adalah yang paling bersih bila dibandingkan dengan calon-calon (Presiden) lain.

“Beliau figur bersih dan tidak pernah berurusan dengan hukum. Komunikasi publik beliau selama memimpin TNI juga sangat baik. Kita tidak pernah mendengar pernyataan beliau yang picu kegaduhan,” terangnya.

Adi juga menegaskan bahwa kontestasi politik 2024 tidak melulu merujuk pada survei elektabilitas yang dibuat oleh sejumlah lembaga survei.

“Kita harus beri penegasan dalam hal ini. Soal kontestasi politik 2024, tidak melulu merujuk pada hasil survei. Di era digital ini, masyarakat kita hari ini sudah sangat cerdas dan kritis,” tegas Adi.

“Mereka bisa membedakan mana figur pemimpin yang memiliki kemampuan membangun negara, dengan pemimpin yang mengedepankan citra dibandingkan kerja,” beber Adi.

Mantan Relawan Jokowi di tahun 2019 lalu itu pun telah memberi instruksi khusus kepada seluruh Pimpinan Daerah Bara API untuk terus mengawal Panglima TNI Andika Perkasa sebagai Capres pilihan rakyat.

“Kami di jajaran Pimpinan Pusat hingga daerah, telah bermusyawarah dan mufakat untuk tetap mendukung pencalonan Jenderal Andika Perkasa sebagai Capres,” tukasnya.

“Seluruh pengurus Bara API di 34 Provinsi pun bersepakat untuk membuat gerakan sejuta tanda tangan untuk mendukung Panglima Andika sebagai Capres,” pungkasnya.

Sebelumnya, ramai diberitakan kemunculan Relawan Anies-Andika 2024 (AK 24). Kemunculan kelompok relawan ini menanggapi deklarasi Anies Baswedan sebagai capres yang diusung oleh Partai Nasdem. Kelompok relawan ini bergegas mendorong Anies berpasangan dengan Andika sebagai Capres-cawapres. Namun, kelompok relawan Andika yang sudah terbentuk hampir satu tahun setengah ini menyatakan dengan tegas bahwa Andika lebih layak menjadi capres, bukan cawapres. (Deni)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Menghadapi Disrupsi Global: Urgensi Omnibus Law Maritim Menuju Kedaulatan Maritim Menata Logistik dan Energi Nasional
Anggaran Dapur Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Capai Rp1,8 Miliar, CBA Minta Transparansi
BaraNusa Minta Transparansi Data Dapur MBG, Dugaan Keterlibatan Anggota Dewan Diperiksa
GSBK Minta Kejati DKI Usut Pengadaan Aki Sudin LH Jakarta Selatan
Rupiah Tembus Rp18.176 dan IHSG Ambles 4%, Komisi XI Ingatkan Pemerintah Harus Lakukan Intervensi
Ribuan Dokter Muda Terancam Gagal Sertifikasi, PDMI Laporkan Kebijakan Kampus ke Komnas HAM
CBA Soroti Waktu Pengalihan Saham Gubernur Maluku Utara
Orang Tua Minta SPMB Jabar Lebih Transparan dan Adil
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:57 WIB

Menghadapi Disrupsi Global: Urgensi Omnibus Law Maritim Menuju Kedaulatan Maritim Menata Logistik dan Energi Nasional

Senin, 8 Juni 2026 - 23:47 WIB

Anggaran Dapur Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Capai Rp1,8 Miliar, CBA Minta Transparansi

Senin, 8 Juni 2026 - 20:33 WIB

BaraNusa Minta Transparansi Data Dapur MBG, Dugaan Keterlibatan Anggota Dewan Diperiksa

Senin, 8 Juni 2026 - 20:03 WIB

GSBK Minta Kejati DKI Usut Pengadaan Aki Sudin LH Jakarta Selatan

Senin, 8 Juni 2026 - 19:15 WIB

Rupiah Tembus Rp18.176 dan IHSG Ambles 4%, Komisi XI Ingatkan Pemerintah Harus Lakukan Intervensi

Berita Terbaru

Komite Pemantau Program Makan Bergizi Gratis (KP MBG) bersama keluarga korban kecelakaan kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengajukan pengaduan resmi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI.

Hukum dan Kriminal

KP MBG dan Keluarga Korban Kecelakaan Kerja Mengadu ke Komnas HAM

Senin, 8 Jun 2026 - 23:18 WIB