Terasmedia.co Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono Suratto, menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan tunjangan kinerja bagi seluruh prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Langkah ini dinilai sebagai wujud nyata kepedulian negara terhadap kesejahteraan aparat pertahanan sekaligus pengakuan atas semakin berat dan kompleksnya tugas yang diemban di tengah dinamika keamanan kawasan.
“Secara prinsip saya sangat mendukung langkah ini. Kenaikan tunjangan kinerja bukan sekadar soal materi, melainkan bukti negara menghargai dedeksi personel pertahanan yang menghadapi tantangan strategis yang terus berkembang,” kata Anton di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, kebijakan ini seharusnya menjadi pendorong utama untuk meningkatkan profesionalisme serta responsivitas Kemhan dan TNI dalam menjawab setiap ancaman. “Peningkatan kesejahteraan harus berbanding lurus dengan efisiensi anggaran, kinerja yang lebih baik, serta kepercayaan publik yang semakin tinggi,” tegasnya.
Anton juga menekankan bahwa pembangunan pertahanan yang tangguh tidak hanya mengandalkan modernisasi alat utama sistem senjata, melainkan juga penguatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan tunjangan harus disertai upaya memperkuat integritas, penerapan sistem prestasi yang adil, peningkatan kualitas pendidikan, serta kepemimpinan yang selalu berpegang pada kepentingan nasional.
“Jangan sampai kenaikan ini hanya dipahami sebagai penambahan hak semata. Itu harus dibarengi dengan disiplin, akuntabilitas, dan kerja yang lebih optimal,” ingatkan Anton.
Publik berharap kebijakan ini melahirkan tata kelola pertahanan yang makin modern, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata. Anton berharap dampak positifnya terlihat pada kesiapan operasional satuan, pemeliharaan alutsista yang lebih terjaga, latihan yang lebih efektif, serta penguatan kemampuan siber, intelijen, logistik, dan dukungan personel.
“Kesejahteraan yang layak akan membuat prajurit lebih fokus, termotivasi, dan terhindar dari masalah internal yang bisa mengganggu profesionalisme,” ucapnya.
Secara strategis, kenaikan tunjangan ini harus menjadi bagian dari reformasi pertahanan yang lebih luas, guna membentuk postur TNI yang mampu beradaptasi dengan ancaman masa kini seperti sengketa wilayah, keamanan laut dan udara, serangan siber, hingga penyebaran informasi bohong.
Terakhir, Anton mengingatkan agar distribusi tunjangan bagi prajurit Tamtama, Bintara, terutama mereka yang bertugas di perbatasan, pulau terluar, dan wilayah rawan konflik, benar-benar dipastikan cair tepat waktu dan dirasakan manfaatnya langsung oleh keluarga prajurit.
