MK Resmi Tolak Permohonan Sengketa Pilpres dari Anis – Muhaimin

Avatar photo

- Penulis

Senin, 22 April 2024 - 16:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Hakim MK saat Membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Permohonan sengketa Pilpres 2024,(Senin, 22/4/2024)

i

Keterangan foto : Hakim MK saat Membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Permohonan sengketa Pilpres 2024,(Senin, 22/4/2024)

Ikuti kami di Google News

TerasMedia.co, Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar setelah membacakan pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

MK awalnya menyatakan berwenang mengadili permohonan Anies-Cak Imin. MK selanjutnya membacakan pertimbangan terhadap berbagai dalil. “Pemohonan pemohon tidak beralasan hukum,” ucapnya.

Salah satu yang dipertimbangkan MK ialah dalil Anies-Cak Imin yang meminta Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Menurut MK, dalil yang disampaikan Anies-Cak Imin tersebut tidak beralasan menurut hukum.

MK juga menyatakan KPU selaku termohon telah melakukan langkah-langkah sesuai aturan dalam menindaklanjuti putusan MK yang mengubah syarat pendaftaran capres-cawapres. MK juga menyatakan dalil yang menganggap ada nepotisme hingga cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait munculnya putusan MK yang mengubah syarat usia capres-cawapres tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah Konstitusi juga mengatakan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan setelah ada Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai capres-cawapres. MK juga menyatakan tidak ada bukti bentuk cawe-cawe Jokowi yang disampaikan Anies-Cak Imin dalam permohonannya dengan raihan suara Prabowo-Gibran.

(Dn)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Arif Rahman Fraksi NasDem: Keputusan MK dan MA Final, Posisi Wapres Sudah Cacat Konstitusi
Camellia Panduwinata: Fatwa MUI Soal Vape, Momentum Nyata Lindungi Generasi Muda Bangsa
Disomasi Partai Golkar, Sri Radjasa Tegaskan Tak Akan Minta Maaf
Menjemput Impian Tjokroaminoto dari Pinggir Empang
Sisno Adiwinoto Apresiasi Langkah Kapolri Suyudi Ario Seto, Dorong Polri Hadir hingga Pelosok Desa
Camellia Panduwinata: Ekonomi Tumbuh 5,47 Persen, Jangan Biarkan Daya Beli Rakyat Tertinggal
Raja Juli Mundur dari PSI, Mukhsin Nasir: Waspadai Manuver Citra Politik di Balik Layar
Marwan Jafar: Pajak UMKM Harus Berkeadilan, Jangan Sampai Menghambat Usaha Rakyat untuk Tumbuh
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 14:20 WIB

Camellia Panduwinata: Fatwa MUI Soal Vape, Momentum Nyata Lindungi Generasi Muda Bangsa

Rabu, 11 November 2026 - 11:44 WIB

Disomasi Partai Golkar, Sri Radjasa Tegaskan Tak Akan Minta Maaf

Rabu, 11 November 2026 - 11:11 WIB

Menjemput Impian Tjokroaminoto dari Pinggir Empang

Rabu, 11 November 2026 - 10:02 WIB

Sisno Adiwinoto Apresiasi Langkah Kapolri Suyudi Ario Seto, Dorong Polri Hadir hingga Pelosok Desa

Selasa, 10 November 2026 - 07:37 WIB

Camellia Panduwinata: Ekonomi Tumbuh 5,47 Persen, Jangan Biarkan Daya Beli Rakyat Tertinggal

Berita Terbaru