Upaya Cegah Konflik dan Pelanggaran Pemilu, Pengawas Pemilu Diminta Manfaatkan Data dalam IKP 2024
Terasmedia.co, Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk memanfaatkan data-data dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 dengan baik. Sebab, data tersebut bisa digunakan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan 2024.
“IKP merupakan parameter sehat atau tidaknya demokrasi Indonesia ke depan. Maka harus dimanfaatkan dengan baik,” katanya dalam peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Jumat, (16/12/2022).
Baca juga: Kinerja KPU dan Bawaslu RI Mendapat Apresiasi, Ternyata Ini Alasannya
Bagja berharap pesta demokrasi 2024 tidak dihiasi oleh berita bohong, politisasi sara dan kampanye hitam. Seluruh pihak terkait dan masyarakat harus bersama-sama menjaga suasana pemilu dan pemilihan agar berjalan kondusif.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menilai, IKP merupakan produk yang sangat penting. Hasil penelitian bisa dijadikan sebagai mitigasi program dari beberapa pihak terkait. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.
“IKP semacam manajemen resiko. KPU akan gunakan IKP sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi ledakan konflik di daerah,” tuturnya.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menuturkan, data yang dihimpun Bawaslu dalam IKP sangat penting. Bisa dijadikan sebagai rujukan berbagai pihak untuk melakukan berbagai langkah strategis untuk meredam terjadinya konflik.
“IKP sangat penting karena kerawanan dan dinamika dilapangan bisa berdampak kepada penyelenggara pemilu. Sehingga akan pengaruhi kredibilitas dan integritas penyelenggara dalam melakukan tugasnya,” terangnya.
Baca juga: Bawaslu Prov. Banten Monitoring Perekrutan Panwascam
Dalam peluncuran IKP turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn JH Malonda, Totok Hariyono beserta jajaran struktural Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hadir juga perwakilan dari beberapa lembaga terkait, diantaranya kementerian politik hukum dan keamanan (polhukam) kementerian dalam negeri (kemendagri), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, perwakilan partai politik, pemantau pemilu dan mahasiswa.
