Terasmedia.co JAKARTA – Langkah diplomasi yang diambil Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai terlalu cepat mendapatkan serangan kritik, bahkan sebelum hasil nyata terlihat. Menurut pengamat, penilaian yang tergesa-gesa dan kesimpulan yang ditarik di tengah proses yang belum selesai menunjukkan ketidaksabaran publik terhadap dinamika politik luar negeri.
Hal ini terlihat dari reaksi publik terkait bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) hingga kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. Banyak yang menilai langkah ini sebagai pergeseran arah atau bahkan kecurigaan bahwa Indonesia mulai meninggalkan posisi historisnya dalam isu Palestina.
Diplomasi Bukan Sekadar Simbol, tapi Strategi
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, S.Ag., M.Si, menegaskan bahwa kritik yang muncul sering kali lebih mencerminkan kegelisahan politik daripada analisis strategis yang mendalam.
Menurut Guru Besar Busan University of Foreign Studies, Korea Selatan ini, diplomasi tidak bergerak melalui simbol-simbol yang mudah dimengerti publik, melainkan melalui kalkulasi panjang, negosiasi berlapis, dan keputusan yang sering kali tidak nyaman bagi logika moral yang kaku.
“Diplomasi negara tidak bergerak melalui simbol, tetapi melalui strategi. Ia membutuhkan kalkulasi panjang, negosiasi berlapis, dan keberanian mengambil keputusan yang sering tidak nyaman bagi logika publik yang terbiasa dengan garis moral yang kaku,” ujar Prof. Ngabalin.
Ia menjelaskan, politik luar negeri bebas aktif Indonesia tidak pernah kaku. Prinsip ini terus berevolusi, bukan sekadar menjaga jarak, melainkan menavigasi aktif di tengah arus kepentingan global yang saling bertabrakan.
Jangan Menilai dari “Tribun Moral”
Prof. Ngabalin menyoroti kecenderungan sebagian kalangan, termasuk politisi senior, yang menilai kebijakan luar negeri dari apa yang disebutnya sebagai “tribun moral”. Pandangan hitam-putih ini sering menyederhanakan setiap interaksi sebagai tanda kesetiaan atau pengkhianatan.
Padahal, tegasnya, diplomasi bekerja di wilayah abu-abu. Hadir di meja perundingan justru membuka peluang memengaruhi keputusan, sementara berdiri di luar hanya memberi kenyamanan retorika tanpa pengaruh nyata.
“Mereka yang berdiri di tribun moral sering lupa bahwa keputusan nyata selalu diambil di meja negosiasi. Menghindari forum mungkin memberi kenyamanan moral, tetapi tidak pernah memberi pengaruh strategis,” tegasnya.
Komitmen Indonesia terhadap Palestina, lanjut Ngabalin, adalah bagian dari identitas bangsa yang tidak akan hilang. Namun, pemimpin besar harus memahami perbedaan antara prinsip dan strategi. Idealisme harus dibungkus dengan kecerdasan agar mampu bertahan dalam realitas geopolitik yang kompleks.
Dihajar Sebelum Hasil Terlihat
Dalam tulisannya, Prof. Ngabalin menyesalkan fenomena di mana Presiden “dihajar” ketika proses baru dimulai, dinilai saat negosiasi masih berjalan, dan disimpulkan sebelum dampak terlihat.
“Diplomasi jarang menghasilkan headline instan yang dramatis. Ia bekerja dalam tiga lapisan: percakapan tertutup, kompromi strategis, dan pembentukan kepercayaan jangka panjang yang tidak selalu terlihat publik,” paparnya.
Kritik yang terlalu dini justru dapat melemahkan posisi tawar Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, pendekatan soft diplomacy yang ditunjukkan Prabowo dinilai sebagai bentuk navigasi bebas aktif yang relevan dengan zaman—mampu mengalir mengikuti dinamika global tanpa kehilangan arah kepentingan nasional.
“Politik luar negeri yang matang menuntut kepala dingin dan perspektif jangka panjang. Menghakimi sebelum hasil terlihat mungkin memberi kepuasan emosional sesaat, tetapi tidak memperkuat posisi Indonesia,” pungkas Prof. Ali Mochtar Ngabalin.
