GAMMA Demo ke Bina Marga, Soroti Dugaan Komisi dan Monopoli Proyek di Banten

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 6 Mei 2026 - 01:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak, Banten, menggelar demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026)

i

Keterangan foto : Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak, Banten, menggelar demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak, Banten, menggelar demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026). Aksi ini menyoroti dugaan adanya praktik komisi atau “setoran” dalam proyek-proyek konstruksi APBN di wilayah Banten.

Koordinator Aksi, Ade Pahrul, menjelaskan bahwa dugaan ini didasari oleh informasi yang saling melengkapi. Bermula dari pemberitaan media daring pada 2025 yang memuat keterangan seorang kontraktor nasional, indikasi ini semakin kuat dengan adanya laporan langsung dari pelaksana proyek tahun anggaran yang sama.

“Berdasarkan data yang kami himpun, indikasi ini sangat kuat terutama di lingkungan Satker PJN Wilayah II dan PPK 2.3 BPJN Banten,” tegas Ade.

Soroti Pola Monopoli dan Persekongkolan

Selain dugaan komisi yang disebut mencapai 5% hingga 7% dari nilai kontrak, GAMMA juga menyoroti iklim pengadaan yang dinilai tidak sehat. Terlihat adanya pola di mana paket pekerjaan cenderung dikerjakan oleh kelompok atau pihak yang sama dari tahun ke tahun.

Kondisi ini dinilai menyimpang dari prinsip pengadaan yang seharusnya terbuka dan kompetitif, serta menjadi indikasi kuat adanya potensi persekongkolan atau pengaturan tender.

GAMMA juga menegaskan bahwa jika praktik ini benar terjadi, diduga cakupannya tidak hanya terjadi di satu atau dua satuan kerja saja, namun berpotensi meluas secara sistemik di lingkungan BPJN Banten.

Ancam Gelar Aksi Lebih Besar

Meskipun demikian, pihaknya menegaskan bahwa temuan ini masih berupa indikasi yang harus diverifikasi secara hukum. Namun, tuntutan untuk ditindaklanjuti harus segera dipenuhi.

Ade menambahkan, jika tidak ada respons konkret dari pimpinan, GAMMA siap kembali turun ke jalan dengan aksi yang jauh lebih besar.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan kembali turun dengan tekanan yang lebih masif, hingga Dirjen Bina Marga dan Menteri PUPR turun tangan langsung menemui kami,” pungkasnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Hadapi Kemarau, Arif Rahman Bantu Warga Baduy dengan Sembako dan 14 RTLH
Sekjen Projo Tegaskan: Tak Pernah Deklarasi Poros Solo dan Koalisi Pilpres 2029
Pramuka SMPN 192 Jakarta dan SMP Perguruan Rakyat 1 Gelar Perkemahan Gabungan di Raynia Camp Bogor
Penerbangan Terdampak Abu Vulkanik, Ombudsman RI Pantau Layanan Penumpang di Bandara
Dewan Pendidikan Papua Tengah: Kunker Gubernur ke Dogiyai Bukti Keberpihakan pada Pendidikan
Hukum Laut Masih Minim Dipahami, Kabid Hankam PPBN Dorong Edukasi Publik
Dr. Rieke Diah Pitaloka: Reforma Agraria Tak Boleh Jadi Obat Sementara
6 Bulan Tak Dibayar PertaMC, Karyawan Subkontraktor Mogok Kerja
Berita ini 49 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 12:30 WIB

Hadapi Kemarau, Arif Rahman Bantu Warga Baduy dengan Sembako dan 14 RTLH

Selasa, 8 September 2026 - 15:50 WIB

Sekjen Projo Tegaskan: Tak Pernah Deklarasi Poros Solo dan Koalisi Pilpres 2029

Selasa, 8 September 2026 - 15:34 WIB

Pramuka SMPN 192 Jakarta dan SMP Perguruan Rakyat 1 Gelar Perkemahan Gabungan di Raynia Camp Bogor

Selasa, 8 September 2026 - 12:14 WIB

Dewan Pendidikan Papua Tengah: Kunker Gubernur ke Dogiyai Bukti Keberpihakan pada Pendidikan

Senin, 7 September 2026 - 07:17 WIB

Hukum Laut Masih Minim Dipahami, Kabid Hankam PPBN Dorong Edukasi Publik

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Ditresnarkoba Polda PBD Gagalkan Peredaran Sabu Lintas Provinsi

Selasa, 8 Sep 2026 - 19:00 WIB