Terasmedia.co Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono Suratto, menilai peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh setiap tanggal 20 Mei, sebaiknya tidak hanya dimaknai sebagai pengingat sejarah berdirinya Boedi Oetomo. Menurutnya, momentum ini harus menjadi panggilan bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat fondasi ketahanan nasional di tengah dinamika dunia yang penuh ketidakpastian saat ini.
Pandangan itu disampaikan Anton saat berbincang dengan Kedai Pena di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Baginya, semangat kebangkitan yang diwariskan para pendiri bangsa kini harus diubah menjadi langkah nyata menjaga eksistensi dan kedaulatan Indonesia.
“Kita tidak boleh hanya tenggelam dalam romantisme sejarah masa lalu. Sebagai putra bangsa yang mencintai negara ini, saya melihat Harkitnas 2026 adalah momen kolektif untuk mengokohkan ketahanan nasional kita menghadapi tantangan zaman yang terus berubah,” tegas Anton.
Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini menekankan, semangat kebangkitan menuntut persatuan gerak seluruh komponen bangsa. Hal ini diperlukan guna menciptakan keseimbangan ideal antara stabilitas keamanan negara, iklim demokrasi yang sehat, serta jaminan perlindungan penuh atas hak-hak dasar setiap warga negara.
“Kita harus mampu bertransformasi menjadi bangsa yang tangguh, cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dan memiliki kedewasaan berpikir. Semua kemajuan ini tentu harus tetap berpijak pada akar budaya dan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air,” jelasnya.
Kedaulatan Meluas ke Ranah Digital
Dalam pandangan strategisnya, Anton juga menyoroti definisi kedaulatan negara yang kini telah bergeser dan meluas. Ia mengingatkan, wilayah kedaulatan Indonesia tidak lagi terbatas pada daratan dan perairan, namun telah merambah secara masif ke ruang siber atau digital.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta lembaga terkait, untuk menyusun arsitektur kebijakan yang fokus pada perlindungan ekosistem digital.
“Saya mendesak negara hadir secara mutlak untuk melindungi data pribadi dan data publik dari berbagai bentuk ancaman. Mulai dari risiko kebocoran, sabotase terhadap infrastruktur vital negara, hingga mencegah masuknya propaganda yang bertujuan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Anton.
Diplomasi Lincah & Dukung Misi Perdamaian
Sementara dalam hubungan internasional, Anton mengingatkan bahwa kebangkitan nasional menuntut Indonesia untuk tidak lagi bersikap pasif di tengah ketatnya persaingan geopolitik global. Prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif harus diperhalus menjadi strategi diplomasi yang lincah, taktis, dan tetap berwibawa di mata dunia.
“Kemenlu harus mampu membaca peta konstelasi global secara cermat dan analitis. Fokus utamanya adalah memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia di luar negeri serta menempatkan Indonesia sebagai aktor utama pencipta perdamaian dunia yang dihormati secara internasional,” tambahnya.
Sejalan dengan semangat perdamaian tersebut, Anton turut menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada 742 prajurit TNI dari Satgas Kontingen Garuda yang akan diberangkatkan akhir Mei 2026 ini untuk bergabung dalam misi perdamaian PBB, United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Ia berharap, pengorbanan prajurit TNI yang telah gugur dalam tugas serupa sebelumnya tidak menyurutkan langkah para penggantinya, melainkan menjadi api semangat pengabdian yang membara.
“Keberhasilan dan dedikasi pendahulu kita adalah bukti nyata komitmen Indonesia bagi kemanusiaan dunia. Saya berdoa agar para prajurit ini bertugas dengan kepala tegak, menjaga profesionalisme tinggi, dan senantiasa waspada. Seluruh rakyat Indonesia menyertai kalian dengan doa agar selamat dan sukses menyelesaikan amanah mulia ini,” ucapnya haru.
Di akhir pernyataannya, Anton menegaskan agar Harkitnas menjadi pendorong lahirnya kebijakan publik yang berbasis data, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta taat pada supremasi hukum.
“Mari jadikan momen ini sebagai titik balik untuk membangun sistem ketahanan nasional yang modern dan transparan. Semuanya demi mewujudkan Indonesia yang aman, sejahtera, dan berkeadilan bagi generasi mendatang,” pungkas Anton Sukartono Suratto.
