Terasmedia.co Jakarta – Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, mengkritik keras penggunaan anggaran negara yang disebut mencapai Rp100 miliar untuk pengadaan sapi kurban pemerintah pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.
Kritik tersebut disampaikan menyusul pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang merespons soal anggaran bantuan sapi kurban Presiden sebanyak 1.098 ekor sapi yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia.
Adi Kurniawan menilai, penggunaan anggaran sebesar itu di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit dapat melukai rasa keadilan publik.
“Di saat rakyat masih menghadapi tekanan ekonomi, PHK, harga kebutuhan pokok yang tinggi, dan daya beli yang menurun, pemerintah justru mengalokasikan anggaran fantastis hingga Rp100 miliar untuk sapi kurban. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sensitivitas pemerintah terhadap kondisi rakyat,” tegas Adi Kurniawan dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).
Menurutnya, semangat berkurban seharusnya menjadi simbol kepedulian sosial, bukan justru memunculkan kesan pemborosan anggaran negara.
Karena itu, BaraNusa mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut.
“Kami mendesak BPK melakukan audit investigatif secara terbuka dan meminta KPK ikut mengawasi seluruh proses pengadaan sapi kurban ini agar tidak ada potensi penyimpangan, mark up anggaran, ataupun praktik permainan proyek,” ujar Adi.
BaraNusa juga meminta pemerintah membuka secara transparan rincian penggunaan anggaran tersebut kepada publik, termasuk mekanisme pengadaan, distribusi, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelian sapi kurban.
“Jangan sampai kegiatan yang seharusnya bernilai ibadah dan solidaritas sosial justru memunculkan polemik karena minim transparansi. Publik berhak tahu uang negara digunakan untuk apa dan bagaimana prosesnya,” lanjutnya.
Ia menambahkan, anggaran sebesar Rp100 miliar seharusnya bisa lebih diprioritaskan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat kecil, seperti bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Pemerintah harus mampu menunjukkan empati dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Simbolisme tidak boleh mengalahkan substansi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
