Jakarta — Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) menegaskan kembali perannya sebagai wadah purnawirawan TNI dan Polri untuk menyampaikan aspirasi politik secara demokratis, sekaligus memperjuangkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
Sebagai organisasi yang beranggotakan purnawirawan TNI dan Polri, FPPI menempatkan diri sebagai mitra kritis pemerintah. Dukungan terhadap pemerintah diberikan sepanjang kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan bangsa dan rakyat. Namun, apabila terdapat kebijakan yang dinilai keliru atau menyimpang dari kepentingan masyarakat, FPPI akan menyampaikan kritik dan masukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua Umum FPPI, Kolonel Purn. Sugeng Waras, menegaskan bahwa perjuangan seorang prajurit tidak berhenti ketika memasuki masa purnawirawan.
“Perjuangan tidak selalu harus dilakukan dengan peluru seperti ketika masih berdinas. Setelah pensiun, tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara tetap melekat. Perjuangan itu dapat dilakukan melalui jalur demokrasi, termasuk dengan menyuarakan aspirasi rakyat.”
Dalam rangka memperkuat konsolidasi organisasi, FPPI membentuk kepengurusan wilayah Jabotabek. Penguatan tersebut ditandai dengan pengukuhan Laksamana Purn. Dr. Faisal Manaf, MCOD, sebagai Ketua FPPI Jabotabek.
Pengukuhan dilaksanakan di Jakarta pada Senin, 10 Agustus 2026, oleh Ketua Umum FPPI Kolonel Purn. Sugeng Waras. Prosesi berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Menurut FPPI, keberadaan organisasi tersebut bukan untuk sekadar menambah struktur atau jabatan, melainkan menjadi wadah demokrasi bagi purnawirawan TNI dan Polri sekaligus ruang untuk menampung aspirasi berbagai elemen masyarakat.
FPPI bagian dari organisasi purnawirawan lainnya seperti PEPABRI, PPAD, PPAU, dan PPAL. Namun, FPPI menempatkan dirinya sebagai wadah yang terbuka untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara lebih luas.
“FPPI hadir bukan untuk mengambil peran organisasi lain. Kami ingin menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang mampu menyampaikan aspirasi secara kritis, konstruktif, dan konstitusional,” tegas Sugeng Waras.
Dengan terbentuknya FPPI Jabotabek, organisasi tersebut diharapkan mampu memperluas jaringan perjuangan sekaligus memperkuat pengawalan terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan kebijakan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Kepemimpinan Laksamana Purn. Dr. Faisal Manaf diharapkan mampu membawa FPPI Jabotabek menjadi organisasi yang aktif, kritis, dan konstruktif. Kritik terhadap pemerintah bukan dimaknai sebagai upaya untuk berseberangan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor kepentingan bangsa dan rakyat.
FPPI menegaskan bahwa suara rakyat kecil tidak boleh berhenti sebagai keluhan. Aspirasi masyarakat harus diserap, disampaikan, dan dikawal agar benar-benar menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan publik.
“Di sanjung tidak terbang, di caci tidak hilang. FPPI akan tetap berdiri untuk kejujuran, kebenaran, keadilan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
