Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap mengedepankan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat.
Menurutnya, kebijakan pajak tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan usaha masyarakat. Demikian disampaikan Marwan dalam rilisnya, Senin, 9/11/2026 di Jakarta.
Hal itu disampaikan Marwan untuk merespon Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tetap mempertahankan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria, dengan batas omzet maksimal Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
Mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI ini menilai, UMKM memiliki posisi strategis dalam menopang perekonomian nasional. Selain menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah, sektor ini juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, kebijakan perpajakan terhadap UMKM harus dirancang secara proporsional agar tidak menjadi penghambat bagi pelaku usaha untuk berkembang.
“Kita tentu memahami bahwa pajak merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan negara. Namun, dalam penerapannya, pemerintah juga harus melihat kemampuan ekonomi masyarakat.
Jangan sampai kebijakan yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara justru memberikan tekanan kepada pelaku usaha kecil yang sedang berupaya tumbuh,” ujar Marwan.
Ia berpandangan, keberlanjutan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Namun, beliau secara khusus menyoroti perubahan kriteria wajib pajak penerima fasilitas PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen dalam PP Nomor 20 Tahun 2026.
Menurutnya, perubahan tersebut perlu dicermati secara serius karena berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha sejumlah kelompok pelaku ekonomi, khususnya CV, firma, PT non-perorangan, serta BUMDes yang sebelumnya dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
Ia menilai, perubahan kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kondisi pelaku usaha yang selama ini telah membangun bisnis, melakukan investasi, mempekerjakan tenaga kerja, dan menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan sebelumnya.
“Persoalannya bukan semata-mata tarif pajak 0,5 persen dipertahankan atau tidak. Yang harus kita lihat adalah siapa saja yang sekarang kehilangan fasilitas tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan usaha mereka.
Jangan sampai perubahan regulasi justru menimbulkan beban penyesuaian yang tidak kecil bagi pelaku usaha yang sedang berkembang,” ujar Anggota DPR RI Dapil 3 Jawa Tengah ini.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai konsekuensi perpajakan bagi CV, firma, PT non-perorangan, dan BUMDes yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima PPh Final UMKM. Termasuk memastikan kejelasan masa transisi, mekanisme administrasi, serta fasilitas perpajakan lain yang masih dapat dimanfaatkan.
“Jangan sampai pelaku usaha yang sudah memilih masuk ke sektor formal, membentuk badan usaha, dan membuka lapangan pekerjaan justru menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Kita ingin semakin banyak usaha kecil berkembang menjadi badan usaha yang kuat, bukan justru membuat mereka ragu untuk melakukan formalisasi usaha,” tegasnya.
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada BUMDes. Menurutnya, BUMDes tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan perusahaan komersial karena memiliki fungsi strategis dalam menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
Karena itu, kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan karakteristik serta kapasitas ekonomi masing-masing kelompok usaha.
