Legilator Usulkan Desa Kelola Pendapatan, Begini Penjelasannya

Teras Media

- Penulis

Senin, 13 Februari 2023 - 11:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II Difriadi berharap adanya pemberian otonomi pada desa. Tujuanya untuk mengelola penghasilan Asli Desa yang bersumber dan berasal dari desa itu sendiri.

Kepada wartawam difri menjelaskan hal itu sangat beralasan mengingat desa sejak ada manusia di Indonesia ini desa sudah ada.

“Desa ini sejak ada Indonesia,sejak ada manusia di Indonesia sudah ada desa,” jelas Difri, Senin (13/2/2023).

Baca juga : DPR RI Soroti Kenaikan Biaya Perjalanan Haji

Dengan begitu menurutnya desa terlebih dulu memperoleh pendapatan aslinya,yang bersumber dari desa itu dan untuk desa itu sendiri.

“Jadi sejarahnya otonomi desa ini adalah otonomi yang berasal dari desa itu sendiri,” tegas Difriadi yang juga duduk di Komisi II DPR RI.

Pendapatan Asli desa sangat berbeda dari pendapatan Daerah Otonom Kabupaten, Kota dan Provinsi yang memperoleh otomom dari Pemerintah Pusat.

“Beda dari otonomi Kabupaten,beda dengan otonomi Provonsi,kalau otonomi Kabupaten,Provinsi itu di berikan oleh Negara,” pungkas Difri mantan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Karena pendapatan asli desa kuat berasal dari desa itu sendiri. Seharusnya sudah di lberikan otonom dan di atur dalam undang undang. Tujuannya agar penghasilan dan pendapatan desa dapat di kelola sendiri oleh desa untuk kemajuan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya. (Firdaus)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Alasan Logis Pembubaran KPK, Denny Charter: Kejagung Terbukti Lebih Mumpuni
Dualisme Aturan dan Agen Ilegal, Masalah Pelaut Indonesia Belum Usai
Rekor Gila! Baru 6 Hari Dilantik Prabowo, Ketua Ombudsman Langsung Digiring Kejagung
Skandal Intervensi Tambang Nikel, Kejagung Tahan HS di Salemba
Soroti Tender Rp121 M, Mukhsin Nasir: KPK Periksa Menag
Ujung Kulon Terancam, Arif Rahman: Paru-Paru Dunia Butuh Perhatian
Optimisme Tinggi! Herman Khaeron dan Anton Suratto Pastikan Jabar Tetap Juara
Gagap Data Anggaran, Menteri Pariwisata Layak Di-Reshuffle
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 21:00 WIB

Alasan Logis Pembubaran KPK, Denny Charter: Kejagung Terbukti Lebih Mumpuni

Kamis, 16 April 2026 - 19:19 WIB

Dualisme Aturan dan Agen Ilegal, Masalah Pelaut Indonesia Belum Usai

Kamis, 16 April 2026 - 19:06 WIB

Rekor Gila! Baru 6 Hari Dilantik Prabowo, Ketua Ombudsman Langsung Digiring Kejagung

Kamis, 16 April 2026 - 14:37 WIB

Skandal Intervensi Tambang Nikel, Kejagung Tahan HS di Salemba

Kamis, 16 April 2026 - 07:24 WIB

Ujung Kulon Terancam, Arif Rahman: Paru-Paru Dunia Butuh Perhatian

Berita Terbaru

Keterangan foto : Peneliti Senior IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, Kamis (16/4/2026)

Hukum dan Kriminal

Alasan Logis Pembubaran KPK, Denny Charter: Kejagung Terbukti Lebih Mumpuni

Kamis, 16 Apr 2026 - 21:00 WIB