Ketua DPD RI Ingatkan Validasi Data Agar Bansos Ramadhan Tepat Sasaran

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 5 April 2023 - 20:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattaliti berfoto Menggunakan Kamera selfie,tersenyum pada kamera handphone yang dimilikinya, (Rabu,5/4/2023)

i

Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattaliti berfoto Menggunakan Kamera selfie,tersenyum pada kamera handphone yang dimilikinya, (Rabu,5/4/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co, BANDUNG – Pemerintah berupaya melakukan pengendalian harga pangan di bulan Ramadhan hingga Lebaran dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pentingnya validasi data terutama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) supaya distribusi bansos tepat sasaran.

“Momen Ramadhan berbagai harga produk mengalami lonjakan. Termasuk komoditi pangan mengalami fluktuasi harga. Sebenarnya dalam hal ini pemerintah gagal dalam mengendalikan harga yang dampaknya memberatkan masyarakat, terutama kelompok rentan. Dengan adanya bansos, kita apresiasi sebagai satu langkah menjaga stabilitas harga pangan,” tutur LaNyalla di sela kunjungan kerja di Bandung, Rabu (5/4/2023).

Baca jugaKetua DPD RI Minta ESDM Tolak Pengalihan PI Blok Migas Bulu Ke Perusahaan Kanada

Pemberian bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan membantu kesulitan masyarakat pada Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Yang kemudian perlu dipikirkan, menurut LaNyalla adalah data yang valid agar pendistribusian bansos bisa tepat sasaran. Karena persoalan DTKS ini selalu bermasalah sejak awal. Mulai dari NIK ganda, orang yang sudah meninggal maupun pindah masih tercantum, hingga ketidaksamaan data antara Dukcapil Kabupaten/Kota dengan Dukcapil Kemendagri.

“Makanya data terpadu ini sebaiknya sudah valid dan benar-benar update. Sehingga program berjalan baik tanpa muncul konflik dan bisa tepat sasaran,” ucap dia.

Selain validasi, ditambahkan LaNyalla, dibutuhkan kontrol, monitoring dan pendampingan sehingga semua berjalan optimal.

“Inilah pentingnya peran dan sinergi pihak terkait. Seperti misalnya antara Bulog, Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah hingga tingkat pemerintah desa dan lainnya,” tegasnya.

Ini juga : Ketua DPD RI Minta Pemerintah Selesaikan Persoalan Dosen & Tendik Universitas Alih Status

Di sisi lain, LaNyalla mengkhawatirkan fluktuasi harga bisa terjadi hingga pasca lebaran. Sebab ketidakstabilan harga akan berdampak domino pada sektor lain, seperti sektor transportasi dan perdagangan.

“Makanya saya mewanti-wanti pemerintah benar-benar melakukan pengendalian harga agar tidak terus menerus mengalami inflasi,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui Pemerintah menyiapkan enam bansos yang akan cair di bulan Ramadhan hingga Idul Fitri yakni bansos pangan, PKH, BPNT, bantuan miskin ekstrem, bansos BPJS Kesehatan, serta bansos BKKBN.(Deni Lukman)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Gus Rozin Apresiasi Muktamirin, Hormati Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU melalui AHWA
Ironi Muktamar NU ke-35: Wartawan Menunggu Seharian, Akses Peliputan Dibatasi
Gus Rozin Ajak Muktamirin Memilih Berdasarkan Hati Nurani
Peristiwa Cipasung Cukup Sekali, Jamaah Perlu Jaga Jam’iyah
Pandangan Kritis terhadap Isu Dinamika Internal Partai Golkar
Wakil Sekretaris PWNU Jateng: Muktamar Berwenang Membahas dan Mengubah AD/ART
Camelia Petir Guncang Muktamar NU ke-35, Jutaan Santri Bersholawat Bersama Seribu Rebana
Aspirasi Masyarakat Makimi: Minta DPR dan DPD RI Awasi Penertiban Kawasan Hutan
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 30 Agustus 2026 - 10:41 WIB

Gus Rozin Apresiasi Muktamirin, Hormati Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU melalui AHWA

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 23:04 WIB

Ironi Muktamar NU ke-35: Wartawan Menunggu Seharian, Akses Peliputan Dibatasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 12:48 WIB

Peristiwa Cipasung Cukup Sekali, Jamaah Perlu Jaga Jam’iyah

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 08:09 WIB

Pandangan Kritis terhadap Isu Dinamika Internal Partai Golkar

Jumat, 28 Agustus 2026 - 23:06 WIB

Wakil Sekretaris PWNU Jateng: Muktamar Berwenang Membahas dan Mengubah AD/ART

Berita Terbaru