Terpangkasnya Anggaran Posyandu Jadi Sorotan BPJS WATCH

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 2 November 2023 - 18:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Kota Tangerang – Posyandu di Kota Tangerang terkena dampak rasionalisasi pemotongan anggaran sebesar 50% sebagai upaya penanganan Covid 19. Mirisnya anggaran itu hingga pandemi berakhir saat ini belum juga dikembalikan secara normal.

Diketahui sebelum ada Covid-19, anggaran operasional Posyandu di Kota Tangerang sebesar 2.400.000 rupiah dipangkas menjadi 700.000 rupiah, yang digunakan oleh para kader PKK untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan kegiatan Posyandu lainnya seperti tes kesehatan lansia, penimbangan balita, penyuluhan kesehatan, dan lain-lain.

Sebagai aktivis dan relawan kesehatan, Koordinator BPJS WATCH Tangerang Raya, H. Sugandi merasa miris melihat kondisi anggaran Posyandu di Kota Tangerang tersebut.

“Kalau secara logika dengan APBD Kota Tangerang yang cukup besar, seharusnya anggaran posyandu tidak terkena rasionalisasi anggaran, sebab penanganan gizi buruk, pencegahan stunting juga tidak kalah pentingnya dengan penanganan Covid-19, apalagi kan sekarang pemerintah sudah menyatakan bukan lagi pandemi,” tegas H. Gandi, Kamis (02/11/2023).

Dirinya juga menjelaskan bahwa sebagai benteng kesehatan masyarakat terdepan seharusnya Pemkot Tangerang sangat memperhatikan Anggaran Posyandu.

“Karena didalamnya ada para Kader PKK yang mayoritas kaum wanita pekerja sosial, bahkan mereka itu rela meninggalkan keluarganya demi terwujudnya kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ditempat terpisah, salahsatu Kader PKK sangat berharap Anggaran Posyandu segera dikembalikan ke angka semula sebesar 2.400.000 Rupiah.

”Jujur mas, kami ga minta dinaikan tapi dikembalikan saja nilainya seperti sebelum Covid, kami sudah sangat senang, apalagi kegiatan posyandu dan Kader PKK selalu bertambah, tidak hanya PMT tapi sekarang ada penanganan stunting, pengecekan kesehatan lansia dll,” ucap seorang Kader Posyandu yang enggan disebutkan namanya ini. (Yud)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Warga Pertanyakan Pemasangan Tiang WiFi MyRepublic di Kampung Batur Jaya, Diduga Tanpa Persetujuan Pemilik Lahan
Didukung Pengawasan Berlapis, BPJN Komitmen Jaga Kualitas Jalan Mamasa-Malabo
Terkubur 16 Tahun, Dibongkar Sekarang: Kejati Sulbar Diminta Usut Dugaan Korupsi di Balik HGU PT Letawa
PPK Diduga Langgar KAK dan Aturan LKPP, Kadisdik Bekasi Enggan Menjelaskan
Ketika Modal Melintasi Batas, Mengapa Tanggung Jawab Lingkungan Harus Berhenti di Perbatasan
PB PII Apresiasi Penguatan Peran Imam Masjid dalam Diplomasi Keagamaan
Sentul City Buldoser Lahan Milik Tetangga Prabowo di Bojong Koneng, Warga Siap Adu Bukti di Pengadilan
Rakyat Susah, Fasilitas Pejabat Mewah: Golf dan Rumah Miliaran Komisioner OJK Dipersoalkan
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:26 WIB

Warga Pertanyakan Pemasangan Tiang WiFi MyRepublic di Kampung Batur Jaya, Diduga Tanpa Persetujuan Pemilik Lahan

Jumat, 2 Oktober 2026 - 20:18 WIB

Didukung Pengawasan Berlapis, BPJN Komitmen Jaga Kualitas Jalan Mamasa-Malabo

Kamis, 1 Oktober 2026 - 15:43 WIB

Terkubur 16 Tahun, Dibongkar Sekarang: Kejati Sulbar Diminta Usut Dugaan Korupsi di Balik HGU PT Letawa

Kamis, 1 Oktober 2026 - 14:53 WIB

PPK Diduga Langgar KAK dan Aturan LKPP, Kadisdik Bekasi Enggan Menjelaskan

Jumat, 25 September 2026 - 08:53 WIB

Ketika Modal Melintasi Batas, Mengapa Tanggung Jawab Lingkungan Harus Berhenti di Perbatasan

Berita Terbaru