Terasmedia.co Lebak – Pertemuan antara Pemerintah Desa Padasuka, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur keamanan dari Polsek dan Koramil Maja, serta Aliansi Pemuda Desa Padasuka yang digelar pada Senin (30/3/2026), berakhir dalam suasana tegang dan penuh emosi.
Agenda pembahasan rencana pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di atas satu-satunya lapangan sepak bola milik warga justru memicu kekecewaan mendalam dari kalangan pemuda. Forum yang semula diharapkan menjadi ruang dialog terbuka berubah menjadi perdebatan yang dinilai tidak memberi ruang cukup bagi aspirasi masyarakat.
Sejak awal, Aliansi Pemuda Desa Padasuka menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembangunan. Namun, mereka meminta pemerintah desa mempertimbangkan lokasi alternatif. Bagi warga, lapangan tersebut bukan sekadar aset fisik, melainkan ruang publik yang memiliki nilai sosial dan historis bagi masyarakat lintas generasi.
Dalam jalannya diskusi, sejumlah peserta menilai komunikasi berlangsung satu arah. Aspirasi yang disampaikan pemuda dinilai tidak mendapatkan tanggapan yang memadai, sehingga memicu kekecewaan.
Situasi memuncak ketika Aliansi Pemuda Desa Padasuka memutuskan untuk melakukan walkout sebagai bentuk protes. Mereka meninggalkan forum dengan alasan tidak lagi merasa didengar.
Ketegangan semakin meningkat saat Kepala Desa Padasuka, Dudi Ridwan, yang hadir di penghujung pertemuan, menyatakan bahwa pembangunan akan tetap dilaksanakan. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari peserta forum.
Salah satu perwakilan pemuda, Didi, menyampaikan protes secara terbuka dengan pernyataan bernada kritik keras yang kemudian disambut sorakan dari peserta lainnya. Suasana forum pun sempat memanas sebelum akhirnya berakhir tanpa kesepakatan.
Peristiwa ini tidak hanya menandai berakhirnya forum tanpa hasil, tetapi juga mencerminkan retaknya komunikasi antara pemerintah desa dan sebagian masyarakat.
Aliansi Pemuda Desa Padasuka kembali menegaskan dukungan mereka terhadap pembangunan desa. Namun, mereka menolak jika pembangunan tersebut harus mengorbankan satu-satunya ruang publik yang tersedia bagi warga.
Hingga saat ini, polemik terkait rencana pembangunan tersebut masih belum menemukan titik temu. Masyarakat pun berharap adanya ruang dialog yang lebih terbuka dan solutif agar keputusan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan bersama.
