Terasmedia.co Jakarta — Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Evaluasi tersebut secara khusus menyoroti keberlanjutan program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Bagi LMND, ukuran paling mendasar dari keberhasilan dua tahun pemerintahan bukanlah seberapa banyak program diluncurkan atau secepat apa infrastruktur dibangun, melainkan sejauh mana kebijakan negara mampu mengurangi ketimpangan dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat,” tegas juru bicara EN-LMND saat memaparkan rilis evaluasinya di Jakarta.
Dalam catatannya, EN-LMND menyoroti besarnya alokasi anggaran program MBG pada RAPBN 2027 yang mencapai Rp240 triliun. Nilai tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan yang masih diwarnai persoalan tata kelola pangan serta ditemukannya puluhan ribu kasus keracunan makanan di berbagai daerah.
“Hingga 12 Mei 2026, Komnas HAM mencatat terdapat 449 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait MBG dengan 38.023 korban di 36 provinsi. Keselamatan anak-anak tidak boleh dijadikan risiko yang dianggap wajar atas nama percepatan program,” ujar perwakilan organisasi mahasiswa tersebut.
Di sisi lain, EN-LMND menilai anggaran MBG sebesar Rp240 triliun tersebut jauh melampaui kebutuhan pembebasan biaya kuliah bagi jutaan mahasiswa di Indonesia.
Berdasarkan kalkulasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, negara sebenarnya hanya membutuhkan sekitar Rp93,7 triliun per tahun untuk membebaskan biaya pendidikan 2,8 juta mahasiswa D3 hingga S1 di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Anggaran MBG tahun 2027 mencapai 2,56 kali lipat dari kebutuhan kuliah gratis di PTN. Terdapat ruang fiskal selisih sekitar Rp146,5 triliun yang seharusnya bisa dialokasikan untuk mewujudkan pendidikan tinggi gratis, baik di PTN maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS),” jelasnya lebih lanjut.
Selain program MBG, EN-LMND turut mengkritik model pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dinilai terlalu berorientasi pada target administratif dan pembiayaan fisik dari pemerintah pusat ketimbang membangun kapasitas kelembagaan anggota secara independen.
“Pemerintah menargetkan 80.000 koperasi dengan fasilitas pembiayaan fisik hingga Rp3 miliar per unit lewat Dana Desa. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka berapa anggaran yang benar-benar dicairkan dan bagaimana mitigasi risikonya jika koperasi tersebut tidak beroperasi secara produktif,” ungkapnya.
EN-LMND menambahkan bahwa potensi anggaran KDMP sebesar Rp240 triliun juga jauh lebih tinggi ketimbang simulasi kebutuhan iuran BPJS Kesehatan gratis bagi seluruh rakyat. Dalam rapat Komisi IX DPR RI pada Februari 2026, estimasi iuran BPJS Kesehatan untuk 216,5 juta warga hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp108,8 triliun per tahun.
“Jika pemerintah memiliki keberanian politik untuk mengalihkan prioritas anggaran dari proyek-proyek fisik populis, layanan kesehatan bebas biaya untuk seluruh rakyat Indonesia sejatinya sangat mungkin untuk diwujudkan,” lanjutnya.
Atas dasar berbagai temuan tersebut, EN-LMND mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera menghentikan ekspansi program yang belum terbukti efektif, melakukan transparansi penggunaan anggaran, serta mengalihkan prioritas fiskal pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui kebijakan redistribusi.
“Politik Redistribusi untuk Kesejahteraan Rakyat yang diperjuangkan LMND harus mempunyai wujud nyata. Kita tidak sedang berbicara tentang sekadar membagi-bagikan anggaran, tetapi bagaimana kekayaan yang dihasilkan rakyat dikembalikan untuk menjamin hak-hak mereka,” tegas Ketua Umum Eksekutif Nasional LMND, Yoga Aldo Novensi.
Ia menggarisbawahi bahwa kesejahteraan sejati tidak dapat diukur dari popularitas program sesaat yang digulirkan pemerintah, melainkan dari jaminan penuh negara terhadap hak sosial dan ekonomi warga negaranya.
“Ketika rakyat bisa kuliah tanpa memikirkan biaya dan bisa berobat tanpa takut tidak mampu membayar, di situlah redistribusi hadir. Republik ini tidak kekurangan kekayaan, yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk mendistribusikannya demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Yoga.
