Abdul Fickar Hadjar: KUHP Baru Berlaku Tiga Tahun Setelah Disahkan

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 20 Februari 2026 - 01:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan saksi W tentang penganiayaan guru perempuan oleh oknum ASN di SDN Cempaka 1 Warunggunung bisa terancam pidana jika dia memberikan keterangan berubah-ubah, Minggu (24/9/2023)

i

Keterangan foto : Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan saksi W tentang penganiayaan guru perempuan oleh oknum ASN di SDN Cempaka 1 Warunggunung bisa terancam pidana jika dia memberikan keterangan berubah-ubah, Minggu (24/9/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan bahwa proses hukum terhadap Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J) tidak dapat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Hal ini dikarenakan peristiwa pembunuhan terjadi ketika KUHP Lama masih berlaku, sehingga prinsip hukum tidak berlaku surut tetap dijunjung tinggi.

“Ferdy Sambo (proses hukumnya) tidak bisa pakai KUHP Baru, karena peristiwanya terjadi sebelum KUHP Baru disahkan,” jelas Abdul Fickar Hadjar, Rabu (19/2/2026).

Selain itu, Abdul Fickar juga menegaskan bahwa KUHP Baru tidak langsung berlaku setelah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna pada 6 Desember 2022. Menurutnya, aturan baru ini akan mulai diberlakukan tiga tahun setelah pengesahan, dengan tujuan memberikan waktu adaptasi bagi penegak hukum dan masyarakat.

“Lagipula KUHP Baru akan berlaku tiga tahun ke depan,” ujarnya.

Dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Ferdy Sambo dijerat berdasarkan Pasal 340 subsider Pasal 338 junto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Lama, dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama 20 tahun. Sementara itu, di dalam KUHP Baru, hukuman mati hanya dijadikan sebagai alternatif terakhir atau dengan masa percobaan selama 10 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 100.

Abdul Fickar menjelaskan bahwa konsep hukuman mati di KUHP Baru diatur untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa, bukan sebagai hukuman utama yang harus dijatuhkan.

“Hukuman mati diancamkan secara alternatif dengan penjara waktu tertentu, atau bisa dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun,” tambahnya.

Diketahui, KUHP Baru resmi disahkan setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang dan memiliki beberapa perubahan signifikan dibandingkan dengan KUHP Lama, salah satunya terkait regulasi hukuman mati dan berbagai jenis tindak pidana baru yang diatur.

Penulis : Nanang

Editor : Red

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Hanya Persatuan Nasional Yang Mampu Merebut Kursi Wakil Presiden
Geopolitik Regional bagi Macan Asia
Melampaui Status Emerging Market: Daya Tarik Investasi Menuju Kedaulatan Ekonomi
Ariani Djalal: Dari IHSG‑Selat Malaka, Uji Kedaulatan Ekonomi Indonesia di Era Global
Cegah Bencana di Bumi Nusantara, Kidung Tirto Serukan Ruwat Bumi dan Kebangkitan Budaya Leluhur
Ariani Djalal: Gap Analysis Bukan Akhir, Langkah Awal Menuju Peluang Bisnis Baru ​
Ariani Djalal: Dari Aset Pengalaman Pensiunan Menuju Peran Strategic Integrator
Ariani Djalal: Melampaui Efisiensi, Cari Peluang Baru Bisnis Transportasi Laut
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 04:33 WIB

Hanya Persatuan Nasional Yang Mampu Merebut Kursi Wakil Presiden

Sabtu, 7 November 2026 - 18:42 WIB

Geopolitik Regional bagi Macan Asia

Jumat, 30 Oktober 2026 - 23:54 WIB

Melampaui Status Emerging Market: Daya Tarik Investasi Menuju Kedaulatan Ekonomi

Senin, 26 Oktober 2026 - 10:20 WIB

Ariani Djalal: Dari IHSG‑Selat Malaka, Uji Kedaulatan Ekonomi Indonesia di Era Global

Rabu, 21 Oktober 2026 - 19:59 WIB

Cegah Bencana di Bumi Nusantara, Kidung Tirto Serukan Ruwat Bumi dan Kebangkitan Budaya Leluhur

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB