Terasmedia.co Banten – Ketua Serikat Sopir Banten, Ahmad Mulyadi mencium adanya dugaan money politics di wilayah pemilihan Lebak. Karena itu, Mulyadi yang berlatar belakang aktivis pergerakan mengingatkan seluruh anggota masyarakat, terutama kepada para petugas, agar menghentikan praktik-praktik politik kotor dalam peroses Pesta Demokrasi di Pemilu 2024 ini.
“Politik uang atau money politics untuk meraih suara masyarakat oleh para oknum Caleg, mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi hingga DPR RI diduga marak di Banten,” kata Ketua Serikat Sopir Banten, Mukyadi lewat pernyataannya, Selasa (13/2/2024).
“Namun, sebagian masih ada para Caleg dan masyarakat yang cerdas, yang tetap menolak politik uang,” lanjut Mulyadi.
Mulyadi yang juga pernah aktif di Serikat buruh, mengingatkan penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Serta, kata Mulyadi aparat Kepolisian, untuk melakukan tindakan preventif terhadap potensi-potensi kecurangan dalam proses Pemilu.
Selain upaya preventif, lanjut Mulyadi, tindakan tegas berupa proses hukum harus dilakukan bagi para pelanggar, yang melakukan money politics.
“KPU dan pihak Kepolisian harus lebih pro aktif menjaga di setiap Tempat Pemungutan Suara, agar demokrasi kita berjalan dengan baik. Nilai dari setiap suara bervariasi mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu per pemilih,” ujar Mulyadi
Kemudian, lanjut Mulyadi, pihaknya mengendus indikasi adanya kedekatan para oknum tertentu dengan petugas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini sangat berindikasi adanya dugaan permainan di antara mereka.
Mulyadi juga memperingatkan, agar petugas dan pelaksana Pemilu bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, dan jangan mencederai Pesta Demokrasi di Pemilu 2024 ini.
“Selain itu, perlu dilakukan pengawasan proses dan pelaksanaan pencoblosan di pelosok-pelosok dan lain-lainnya, sebab tempat-tempat itu mudah dan disusupi oleh para oknum. Saya menghimbau masyarakat dan kita seluruhnya, mari kita jalankan pesta demokrasi ini menjadi bersih dan bertanggungjawab,” tutur Mulyadi.
“Dan saya berharap rakyat harus pintar dan cerdas, jangan tergoyah dengan nilai suara Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu yang akan membuat kita menderita selama 5 tahun ke depan,” tandas Mulyadi.
