Terasmedia.co Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, Irma Suryani Chaniago, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam menjalankan program dan pengelolaan anggaran. Namun, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan pada Senin (20/7), Irma memberikan sejumlah catatan kritis terkait rendahnya serapan Program Pemagangan Nasional yang dinilai belum memberikan hasil maksimal.
Irma menilai Program Pemagangan Nasional merupakan instrumen penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap memasuki dunia industri. Namun, realisasi penyerapan peserta dinilai masih jauh dari harapan.
“Berdasarkan data yang disampaikan, Program Pemagangan Nasional diikuti sebanyak 102.696 peserta, tetapi yang berhasil terserap baru sekitar 30.808 peserta atau 30 persen. Artinya, masih ada sekitar 71.888 peserta yang belum mendapatkan kesempatan bekerja. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Irma.
Menurutnya, dengan estimasi anggaran sekitar Rp3,57 juta per peserta, terdapat potensi anggaran sekitar Rp257 miliar yang belum menghasilkan manfaat optimal karena rendahnya tingkat penyerapan lulusan program.
“Anggaran yang dikeluarkan negara sangat besar. Karena itu saya ingin mengetahui mitigasi apa yang telah dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan sehingga tingkat serapan peserta masih sangat rendah. Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan tidak memberikan hasil yang sepadan,” katanya.
Irma menilai salah satu penyebab utama rendahnya penyerapan adalah belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan kementerian lain, pemerintah daerah, dunia usaha, maupun Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Menurutnya, peserta pemagangan telah mendapatkan pendidikan vokasi serta pengalaman kerja yang cukup selama mengikuti program. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu menghubungkan lulusan program dengan kebutuhan riil dunia kerja.
“Kementerian Ketenagakerjaan harus membangun komunikasi yang lebih efektif dengan seluruh kementerian yang memiliki proyek nasional, perusahaan-perusahaan di berbagai sektor, hingga BP2MI. Kesempatan kerja tidak hanya tersedia di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri yang bisa dikolaborasikan bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyediaan lapangan kerja bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh kementerian dan lembaga pemerintah.
“Kebiasaan kementerian bekerja sendiri-sendiri harus ditinggalkan. Semua kementerian harus memiliki komunikasi yang efektif karena penciptaan lapangan kerja adalah tanggung jawab bersama pemerintah,” ujarnya.
Irma juga mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
“Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang, pemerintah harus semakin efisien. Jangan sampai banyak tenaga kerja yang sebenarnya siap bekerja, tetapi gagal memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan karena lemahnya koordinasi antarlembaga,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Irma mengapresiasi keberhasilan Kementerian Ketenagakerjaan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas penggunaan anggaran.
“Saya mengapresiasi raihan WTP Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, jangan berhenti pada pencapaian administratif. Yang paling penting adalah memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja,” pungkas Irma.
Penulis : MR
