Terasmedia.co Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus (TB) Hasanuddin, menyoroti rencana hibah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Pemerintah Italia kepada Indonesia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7).
TB Hasanuddin menyampaikan terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait hibah alutsista tersebut.
Pertama, ia menegaskan bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hibah alutsista dari negara lain kepada Indonesia memang memerlukan persetujuan DPR RI. Namun, menurutnya, untuk hibah alutsista strategis yang memiliki dampak terhadap posisi Indonesia di kawasan, DPR seharusnya dilibatkan sejak awal proses pembahasan.
“Kalau hibah mortir, meriam kecil, sampai tank mungkin tidak menjadi persoalan. Tetapi kalau hibah yang besar dan merupakan senjata strategis yang bisa berpengaruh terhadap citra Indonesia di mata negara-negara tetangga, sebaiknya jangan disampaikan secara mendadak seperti sekarang ini,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Komisi I DPR menerima surat permohonan persetujuan secara mendadak sehingga harus mengubah jadwal rapat. Padahal, berdasarkan penjelasan pemerintah, proses hibah tersebut sudah berjalan sejak 8 Mei 2026 dan telah dibahas di Parlemen Italia.
“Kalau memungkinkan, DPR bisa diajak berdiskusi sejak awal sehingga ada prolog dan pembahasan bersama sebelum masuk pada tahap persetujuan,” kata TB Hasanuddin.
Selain itu, TB Hasanuddin juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Italia atas hibah kapal induk kepada Indonesia. Menurutnya, berapa pun nilainya, Indonesia tetap patut mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut.
“Kami harus mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Italia yang telah memberikan hibah berupa kapal induk kepada Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kapal induk tersebut memiliki usia sekitar 40 tahun. Berdasarkan referensi umum, usia operasional kapal perang berkisar 40 hingga 45 tahun sehingga kapal tersebut diperkirakan hanya memiliki sisa masa pakai sekitar 10 tahun.
TB Hasanuddin menjelaskan, selain biaya operasional sekitar 5 juta euro per bulan atau kurang lebih Rp101 miliar per tahun, pemerintah juga harus menyiapkan anggaran besar untuk proses retrofit kapal.
“Setelah diterima, biaya retrofit diperkirakan sekitar Rp7,2 triliun hingga Rp16,8 triliun, tergantung spesifikasi yang akan dipasang. Artinya, kita harus menghidupkan kapal ini dengan anggaran yang tidak sedikit,” katanya.
Karena itu, ia mempertanyakan kesiapan anggaran negara, khususnya terhadap kemampuan anggaran TNI Angkatan Laut di masa mendatang.
“Saya mohon kepada Kementerian Keuangan, apakah ini tidak akan membebani anggaran TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. Kita harus menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan yang cukup besar setiap tahunnya,” ujarnya.
TB Hasanuddin juga menilai keberadaan kapal induk harus disesuaikan dengan doktrin pertahanan Indonesia. Ia mengingatkan bahwa doktrin lama TNI pernah menempatkan pulau-pulau kecil sebagai “kapal induk alami” bagi Indonesia. Namun, menurutnya, perubahan strategi dan doktrin tentu dimungkinkan mengikuti perkembangan lingkungan strategis.
“Kita punya dinamika dalam mengubah strategi maupun doktrin. Kalau memang diperlukan tentu bisa disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan kapal tersebut untuk kebutuhan lain,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, TB Hasanuddin kembali mengingatkan pentingnya memperhitungkan kemampuan fiskal negara. Ia mengaku baru membaca informasi mengenai kemungkinan pengurangan anggaran TNI sebagaimana pernah disampaikan Presiden demi kepentingan rakyat.
“Ini menjadi warning bagi kita semua. Apakah kita benar-benar mampu membiayai operasional dan kebutuhan kapal tersebut ke depan, itu yang perlu menjadi perhatian,” pungkasnya.
Penulis : MR
