Gelombang Besar Desak Kemendagri Copot PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali

Teras Media

- Penulis

Rabu, 28 Februari 2024 - 16:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir menggunakan kacamata, Sabtu (20/10/2023)

i

Keterangan foto : Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir menggunakan kacamata, Sabtu (20/10/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.com Jakarta – Matahukum menanggapi adanya dugaan indikasi tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi sorotan publik terhadap PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali. Menurut Matahukum, sebaiknya PJ Bupati Muara Enim tersebut segera dievaluasi dari jabatannya bahkan dicopot.

“Saya meminta Mendagri untuk segera mencopot PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali. Alasanya, dia telah menjadi sorotan publik karena diduga terindikasi korupsi, ” kata Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir, Rabu (28/2/2024)

Lebih lanjut, dijelaskan Mukhsin, bahwa seorang pejabat publik terlebih dia PJ Bupati bila sudah terindikasi korupsi. Maka, kata Mukhsin, patut diduga pejabat tersebut bermental korup yang tidak pantas menduduki jabatan itu.

“Masih PJ aja sudah terindikakasi dugaan korupsi, apa lagi nanti bila jabatan Pj ini tetap dijabat bisa saja perilaku korup ini tetap terjadi. Maka itu sebaiknya pj bupati tersebut segera di copot dari jabatannya oleh Mendagri agar pj tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan antar waktu, ” jelas Mukhsin.

Menurut Mukhsin, seharusnya sebelum Ahmad Rizali diangkat PJ Bupati oleh Mendagri. Kata Mukhsin, Pj tersebut bisa diketahui latar belakangnya termasuk rekam jejaknya, apakah dia bermasalah atau tidak.

“Setelah dilantik oleh Menndagri, malah muncul adanya indikasi dugaan korupsi dari PJ Bupati Muara Enim. Hal ini menjadi kegagalan Mendagri dalam menyeleksu rekam jejak seorang PJ yang tidak bersih dari dugaan tindak pidana korupsi,” tutur pria berbadan kecil tersebut.

Untuk diketahui, sebelumnya KPK Nusantara juga telah melaporkan PJ Bupati Muara Enim, Dr Ahmad Rizali ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dugaan anggaran dinas pada dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada hari Senin (19/2/2024) kemarin. KPK Nusantara berharap laporan tersebut dugaan korupsi tersebut bisa ditindak lanjuti.

Bahkan, LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan juga sempag melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung Republik Indoneisa (Kejagung) RI. Dalam aksinya, mereka mendesak agar Kejaksaan Agung memeriksa mantan kepala Dinas Perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan Dr Ahmad Rizali.

Sekedar informasi, saat ini, Ahmad Rizali sedang menjabat sebagai Pj Bupati Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan. Dia menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan melawan hukum pada saat menjabat sebagai Kadis perdagangan Provinsi Sumsel. Ia juga diduga melakukan korupsi penggelapan anggaran pada dinas perdagangan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Kasus Korupsi Rp54 Miliar di Sorong: Masa Tahanan Kota Tiga Tersangka Resmi Berakhir Hari Ini
Proses PAW NasDem Sulsel Dituding Bermasalah, Gedung KPU Mencekam Imbas Rumor Suap
Polda Banten Sita 4.400 Butir Obat Keras Ilegal di Lebak, Satu Pelaku Dibekuk
Sidang Nadiem Kembali Tertunda, JPU Bantah Kondisi Sakit dan Soroti Penggunaan Perban
KPK Diminta Periksa Dua Legislator PKB Terkait Dugaan Potongan Dana Pendidikan
Kejari Sorong Tahan 6 Tersangka Korupsi Pengadaan Pakaian Dinas DPR Papua Barat Daya
Mahkamah Agung Tolak PK, Rossina Boekorsyom Resmi Pemilik Sah Lahan Sengketa di Sorong
Kasus Korupsi Seragam DPRPBD Rugikan Negara Rp715 Juta, Enam Tersangka Diserahkan ke Jaksa
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 6 Mei 2026 - 18:29 WIB

Kasus Korupsi Rp54 Miliar di Sorong: Masa Tahanan Kota Tiga Tersangka Resmi Berakhir Hari Ini

Rabu, 6 Mei 2026 - 16:33 WIB

Proses PAW NasDem Sulsel Dituding Bermasalah, Gedung KPU Mencekam Imbas Rumor Suap

Selasa, 5 Mei 2026 - 23:35 WIB

Sidang Nadiem Kembali Tertunda, JPU Bantah Kondisi Sakit dan Soroti Penggunaan Perban

Selasa, 5 Mei 2026 - 19:30 WIB

KPK Diminta Periksa Dua Legislator PKB Terkait Dugaan Potongan Dana Pendidikan

Senin, 4 Mei 2026 - 17:11 WIB

Kejari Sorong Tahan 6 Tersangka Korupsi Pengadaan Pakaian Dinas DPR Papua Barat Daya

Berita Terbaru