Proses PAW NasDem Sulsel Dituding Bermasalah, Gedung KPU Mencekam Imbas Rumor Suap

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 6 Mei 2026 - 16:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Suasana di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, mendadak berubah mencekam. Pemeriksaan keamanan diperketat menyusul beredarnya rumor kuat adanya dugaan praktik suap bernilai miliaran rupiah menjelang rapat pleno penetapan Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dari Partai NasDem Dapil III Sulawesi Selatan (Sulsel).

Isu ini mencuat setelah DPW NasDem Sulsel mengusung nama Hj Hayarna sebagai pengganti Rusdi Masse Mappasessu (RMS). Padahal, berdasarkan aturan yang berlaku, posisi tersebut seharusnya jatuh kepada peraih suara terbanyak berikutnya.

Fakta di lapangan menunjukkan, pada Pemilu 2024 lalu, Hj Hayarna hanya meraih 22.564 suara. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan Putriana Hamda Dakka yang berhasil mengumpulkan 53.700 suara sah.

Melanggar Aturan, Muncul Indikasi Transaksi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 1, calon pengganti wajib merupakan peraih suara terbanyak berikutnya dari Daftar Calon Tetap (DCT). Hal ini membuat usulan Hj Hayarna dinilai tidak memenuhi syarat konstitusional.

“Kendati bertentangan dengan undang-undang, DPW tetap memaksakan nama tersebut. Dari sinilah muncul dugaan kuat adanya transaksi atau suap di lingkungan KPU,” ungkap sumber internal penggiat anti-korupsi di Makassar.

KPK Siaga, Budi Prasetyo: Tidak Semua Gerakan Bisa Diumbar

Merespons kabar adanya operasi senyap atau rencana OTT (Operasi Tangkap Tangan), Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memilih berhati-hati. Ia tidak membenarkan maupun menyangkal informasi tersebut.

“Kami tidak bisa mengumbar ke publik semua kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Namun, KPK selalu siaga dan waspada terhadap setiap informasi adanya praktik suap,” tegas Budi.

Ia menyinggung laporan Direktorat Monitoring KPK yang menemukan tingginya entry cost atau biaya politik dalam kaderisasi partai yang berpotensi memicu korupsi.

Ketua KPU: Jika Melanggar, Pasti Ditolak!

Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Affifuddin menegaskan lembaganya akan tegas memegang aturan. Ia enggan berkomentar soal isu operasi senyap, namun menjamin proses verifikasi berjalan transparan melalui aplikasi SIMPAW.

“KPU akan patuh terhadap undang-undang. Kalau usulan partai tidak sesuai dan bertentangan aturan, dipastikan akan ditolak dalam rapat pleno,” tegas Affifuddin.

Sikap Tenang Putriana Hamda Dakka

Di tengah hiruk pikuk isu suap ini, calon yang berhak secara hukum, Putriana Hamda Dakka, justru bersikap tenang dan berprasangka baik.

“Kita harus percaya pada aturan. PKPU Nomor 3 Tahun 2025 sudah sangat jelas, tidak ada multitafsir. Saya serahkan sepenuhnya kepada partai dan KPU untuk mengambil keputusan yang benar,” ujar Putriana kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin
Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi
Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten
Aco Rida Ditahan, Massa Tuntut Penanganan Agraria Pasangkayu yang Timpang
LBH Bogor Somasi RS Mulia Pajajaran, Tuntut Hak Karyawan yang Diberhentikan karena Pensiun
Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi
Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor
Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres
Berita ini 64 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 22:20 WIB

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 November 2026 - 20:58 WIB

Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi

Minggu, 15 November 2026 - 20:54 WIB

Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten

Jumat, 13 November 2026 - 20:49 WIB

Aco Rida Ditahan, Massa Tuntut Penanganan Agraria Pasangkayu yang Timpang

Jumat, 13 November 2026 - 12:27 WIB

LBH Bogor Somasi RS Mulia Pajajaran, Tuntut Hak Karyawan yang Diberhentikan karena Pensiun

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB