Terasmedia.co Jakarta – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) meminta agar Pemerintah Kota Tangerang segera mencari solusi dalam mengantisipasi kewaspadaan akan adanya bencana. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPD KITA Kota Tangerang, Carlianto, Kamis (13/2/2025)
“Status siaga darurat yang terjadi di Kota Tangerang berdasarkan BMKG agar semua masyarakat waspada sudah diperpanjang sampai dengan 11 Maret yang berpotensi bencana bajir. Saya harap Pemkot bisa memberikan solusi untuk mencegah terjadinya bencana, ” kata Ketua Ormas KITA Kota Tangerang, Carlianto, Kamis (13/2/2025)
Carlianto yang kerap dipanggil Bule ini mengatakan cuaca hujan yang terjadi beberapa hari terakhir berdampak buruk terhadap aktivitas keseharian warga, seperti turunnya produktifitas, kegiatan perekonomi, kesehatan dan terganggunya aktivitas sehari-hari.
“Kerugian dari segi ekonomi yang diderita akibat cuaca buruk tentu tidak sedikit, sepertii kebutuhan ekonomi, tidak bekerja karena memilih harus siaga di rumah, ” ucap Carlianto.
Pria yang aktif advokasi buruh ini, meminta para pengambil kebijakan baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, bersama dengan DPRD, instansi terkait, para ahli, dan pakar duduk satu meja untuk mengevaluasi secara menyeluruh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan banjir.
“Pengalokasian dana melalui APBD yang sudah direalisasikan berkali-kali juga perlu dievaluasi, apakah sasaran pencapaiannya selama ini sudah tepat mutu dan tepat fungsi? Jangan sampai dana diserap tapi masalah belum juga teratasi,” tutur Bule.
Karena itu, menurut dia, program pencegahan dan penanggulangan banjir yang selama ini telah dilaksanakan harus benar-benar diseriusi. Menurut Bule, normalisasi Daerah Airan Sungai (DAS) Cisadane, pelebaran parit, pengerukan Sungai Cisadanne, perbaikan saluran air lingkungan, relokasi rumah-rumah di bantaran Sungai Cisadane harus kembali didorong.
“Pemerintah kota dan provinsi harus makin serius menangani banjir ini melalui kerja sama terbaik,” ujarnya.
Menurut dia, menyelesaikan masalah banjir khususnya di Kota Tangerang tidak bisa ditangani hanya dengan obsesi dan teori. Tidak cukup hanya dilakukan oleh Pemerintah apakah Kota Tangeranng maupun Provinsi Banten.
“Namun juga diperlukan keterlibatan masyarakat khususnya warga yang ada di daerah-daerah sasaran penanggulangan banjir. Jangan sampai anggaran sudah dialokasi, namun warga keberatan untuk direlokasi dan dibebaskan, sehingga dana yang seyogyanya untuk pembayaran ganti rugi tidak dapat terserap dengan baik, pada akhirnya rakyat sekarang dirugikan akibat banjir ini,” ujar pria berambut panjang tersebut.
Komitmen penanggulangan banjir dan bencana di Kota Tangerang kata dia, jangan juga hanya sebagai visi misi lima tahunan para calon eksekutif.
“Dibutuhkan terobosan berani para pemimpin demi kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah kota dan provinsi benar-benar hadir memberikan kenyamanan, bahwa Kota Tangerang ke depan kota layak huni yang aman, nyaman dan teduh,” tutup Carlianto.
Sebelumnya Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Nurdin resmi menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Status tersebut ditetapkan berdasarkan hasil kaji cepat terkait potensi terjadinya bencana banjir sangat tinggi di Kota Tangerang.
“Potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir sangat tinggi karena tidak hanya akibat hujan lokal tapi juga terpengaruh dengan banjir kiriman dari wilayah-wilayah sekitar apabila mengalami curah hujan yang tinggi,” ujar Nurdin, Rabu, 11 Desember 2024.
