Terasmedia.co Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Ahmad Fauzi, menegaskan pentingnya penyelarasan program-program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan visi dan prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang ketahanan pangan. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR, yang membahas laporan keuangan pemerintah pusat APBN Tahun Anggaran 2024, evaluasi pelaksanaan APBN 2025 sampai Juli 2025, serta pembahasan awal RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.
Ahmad Fauzi, yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Banten I (Lebak–Pandeglang), menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan program prioritas di dapilnya, antara lain 100 titik irigasi dan pembangunan Jalan Tol Serang–Panimbang Komplek Senyan (9/7/2025).
“Insyaallah kita usahakan 100 titik irigasi di dapil Banten I. Jalan Tol Serang–Panimbang juga terus berjalan dan akan terus kami kawal hingga tuntas,” tegasnya.
Fauzi juga menyoroti belum adanya keputusan terkait Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, padahal infrastruktur jalan sangat menentukan keberhasilan distribusi hasil pertanian rakyat.
“Banyak jalan daerah rusak parah, petani tidak bisa mengangkut hasil panennya. Ini jelas berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan seharusnya menjadi prioritas,” ujarnya.
Tak hanya soal infrastruktur, Ahmad Fauzi juga menyoroti Program Padat Karya dan P3-TKI yang justru terpinggirkan dalam usulan anggaran tahun 2026.
“Padat karya itu menyentuh langsung masyarakat. Tukang, penyedia material, semua bergerak. Ini cara pemerataan kesejahteraan. Tapi justru program seperti ini malah di-nol-kan dalam usulan anggaran,” kata Fauzi.
Ia mempertanyakan logika pengajuan anggaran sebesar Rp70,8 triliun, namun sejumlah program prioritas seperti P3-TKI dan irigasi tidak mendapatkan alokasi yang memadai, bahkan ada yang di-nol-kan.
“Kalau tidak ada kejelasan, tidak ada gambar, tidak ada keputusan, lalu mau dibawa ke mana program ini? Kalau Pak Menteri bilang ini untuk mendukung ketahanan pangan, tunjukkan wujud nyatanya. Jangan anggarkan hal lain, lalu padat karya dan irigasi dihilangkan. Ini tidak masuk akal,” tegasnya.
Ahmad Fauzi juga memahami langkah Presiden Prabowo yang sebelumnya menarik kembali anggaran agar kementerian bisa melakukan koreksi program.
“Presiden ingin memastikan program yang dijalankan kementerian selaras dengan prioritas nasional. Kalau tidak mendukung ketahanan pangan, ya ditahan dulu. Jadi tolong, koreksi lagi program dan alokasinya,” pungkasnya.
