Matahukum Soroti Kekosongan Dirut Perum Perhutani dan Harus Bebas Lobi Politik

Teras Media

- Penulis

Kamis, 25 September 2025 - 16:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir dan Nurokhman sebagai salah satu peserta seleksi Calon Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) juga
Mantan Ketua Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka)
Mukhsin dan Nurohkman, Senin (27/11/2023)

i

Keterangan foto : Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir dan Nurokhman sebagai salah satu peserta seleksi Calon Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) juga Mantan Ketua Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) Mukhsin dan Nurohkman, Senin (27/11/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Matahukum meminta Plt Menteri BUMN Dony Oskaria untuk mengedepankan independensi dalam proses seleksi jabatan pada direksi Perum Perhutani. Matahukum berharap sosok yang mengisi jabatan direksi Perum Perhutani harus dari kalangan yang bersih dan tak terafiliasi pihak manapun.

“Yang pertama saya berharap direksi Perum Perhutani harus independen. Semoga tidak boleh ada langkah-langkah politik, intervensi-intervensi politik, lobi-lobi politik untuk kepentingan pemilihan Dirut Bank Jabar,” kata Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir lewat pernyataanya yang diterima redaksi, Kamis (25/9/2025)

Selain itu, pria yang kerap disapa Daeng tersebut meminta Menteri BUMN agar mencari sosok dirut yang mampu melakukan strukurisasi sumber daya manusia. Sebab, kata Daeng, Presiden Prabowo sangat menginginkan sumber daya manusia (SDM), sementara yang dianggap tidak mumpuni di Perum Perhutani harus berani dikeluarkan sebagai upaya kredibilitas BUMN.

“Pegawainya jangan numpuk, Ini adalah bagian apalagi pegawai-pegawai yang mohon maaf tanda kutip katanya karena anak pejabat jadi pegawai BUMN. Enggak boleh lagi BUMN itu bukan sekretariat daerah,” ucap Daeng yang sangat prihatin dengan kondisi BUMN di Indonesia.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi Konsorsium Perbaruan Agraria (KPA), meminta Plt Menteri BUMN Dony Oskaria segera menunjuk direksi Perum Perhutani. Untuk menyelesaikan berbagai polemik reforma agraria.

“Kami cek tadi bahwa direksi Perhutani sampai dengan sekarang masih kosong. Kira-kira kapan itu mau diisi? Kira-kira kapan pak? Supaya masalah-masalah ini bisa kita tanggulangi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).

Dony langsung menjawab, paling lambat Senin (29/9/2025), sudah ada Direktur Utama Perum Perhutani.

“Minggu depan. Senin, kami selesaikan (soal) direksi Perhutani,” ucap Dony Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).

Sebagai informasi, saat ini, posisi Dirut Perhutani masih diisi Plt Dirut sekaligus Direktur Operasi Perhutani, Natalas Anis Harjano.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Harta Kekayaan Anak Zulkifli Hasan Disoroti, Matahukum Minta KPK Panggil dan Periksa
Jerry Massie: Pertemuan dengan Tokoh Dinasti di Tengah Aksi Protes Munculkan Pertanyaan
Membongkar Modus Under-Invoicing: Celah Impor yang Diduga Gerus Penerimaan Negara
Maraknya Kriminalitas Jalanan Jadi Sorotan, FWK Desak Kapolri Perkuat Keamanan
Ribuan Kendaraan Dinas Menunggak Pajak, Anggota DPRD Komisi II: Pemerintah Harus Beri Contoh, Jangan Hanya Tagih Rakyat
Konsumen Bawa Kasus Kehilangan Motor di Indomaret ke BPSK
Kajati Jabar Lantik Kajari Sukabumi, Tekankan Integritas dan Profesionalisme
Komdigi dan DPR Gelar Literasi Digital: Teknologi Kunci Perkuat Ketahanan Pangan
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 15:56 WIB

Harta Kekayaan Anak Zulkifli Hasan Disoroti, Matahukum Minta KPK Panggil dan Periksa

Jumat, 19 Juni 2026 - 11:41 WIB

Jerry Massie: Pertemuan dengan Tokoh Dinasti di Tengah Aksi Protes Munculkan Pertanyaan

Jumat, 19 Juni 2026 - 09:32 WIB

Membongkar Modus Under-Invoicing: Celah Impor yang Diduga Gerus Penerimaan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 - 14:31 WIB

Maraknya Kriminalitas Jalanan Jadi Sorotan, FWK Desak Kapolri Perkuat Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 - 11:59 WIB

Ribuan Kendaraan Dinas Menunggak Pajak, Anggota DPRD Komisi II: Pemerintah Harus Beri Contoh, Jangan Hanya Tagih Rakyat

Berita Terbaru