Terindikasi Mark Up dan Proyek Fiktif di Banten, P3B Minta KPK Bertindak

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 16 April 2026 - 10:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Gedung DPRD Provinsi Banten, Kamis (16/4/2026)

i

Keterangan foto : Gedung DPRD Provinsi Banten, Kamis (16/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Serang – Praktik pengelolaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Banten kembali menjadi sorotan tajam. Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B) menilai mekanisme ini rawan disalahgunakan dan diduga kuat sarat dengan praktik dugaan korupsi yang merugikan keuangan daerah.

Ketua P3B, Arip Wahyudin, menegaskan bahwa secara aturan, Pokir sebenarnya adalah mekanisme yang sah. Hal ini merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan, lalu diperjuangkan agar masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

“Pokir itu sah secara hukum dan seharusnya menjadi wadah aspirasi masyarakat. Prosesnya pun jelas, mulai dari usulan di SIPD, diverifikasi Sekretariat DPRD, Bappeda, hingga TAPD. Seharusnya semua berjalan transparan,” ujar Arip dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Namun sayangnya, menurut pengamatan P3B, di lapangan banyak terjadi penyimpangan yang mencolok. Berbagai modus kecurangan terungkap, mulai dari intervensi penunjukan kontraktor, mark-up anggaran, hingga proyek yang fiktif.

“Sering terjadi oknum mengintervensi dinas teknis untuk menunjuk kontraktor tertentu demi mendapatkan fee. Ada juga praktik pinjam bendera perusahaan, hingga proyek yang dilaporkan selesai 100 persen padahal realisasinya jauh dari kata tuntas dan kualitasnya buruk,” papar Arip dengan tegas.

P3B juga menemukan fakta adanya proyek fisik yang nilainya tidak sebanding dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta penitipan anggaran di OPD yang tidak sesuai prioritas pembangunan.

Karena dugaan pelanggaran ini dinilai sudah sangat masif, P3B mendesak pihak berwenang untuk segera bertindak.

“Kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas praktik KKN di balik pengelolaan Pokir DPRD Banten ini. Jangan biarkan uang rakyat dikorupsi dan dinikmati segelintir oknum,” tegasnya.

Ia berharap lembaga antirasuah dapat membersihkan Banten dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor
Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres
Mukhsin Nasir: Mundur Menutup Keretakan Bangsa, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka
Camellia Panduwinata: KH. Abbas Abdul Jamil Layak Menjadi Teladan Bangsa, Penghargaan untuk Perjuangan Ulama dan Santri
Sungguh Miris : Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov Desa Cipadang di Duga di Kerjakan Asal Jadi
Diduga Terjadi Saling Klaim Kepemilikan Lahan, Revitalisasi SDN 2 Sangiang Jadi Sorotan
LSM WGAB Tantang Polres Nabire Bongkar Bandar Togel, Temuan Kupon di Kaliharapan Jadi Sorotan
Bank Banten Salurkan Bantuan untuk Renovasi dan Perlengkapan Belajar Mengajar di MI Mathlaul Anwar Canali Lebak
Berita ini 100 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 11:30 WIB

Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor

Kamis, 12 November 2026 - 07:39 WIB

Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 06:56 WIB

Mukhsin Nasir: Mundur Menutup Keretakan Bangsa, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka

Rabu, 11 November 2026 - 13:37 WIB

Sungguh Miris : Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov Desa Cipadang di Duga di Kerjakan Asal Jadi

Selasa, 10 November 2026 - 16:57 WIB

Diduga Terjadi Saling Klaim Kepemilikan Lahan, Revitalisasi SDN 2 Sangiang Jadi Sorotan

Berita Terbaru