Terasmedia.co Jakarta – Rekomendasi 40 nama-nama tokoh oleh Kementerian Sosial kepada Kementerian Kebudayaan yang akan dijadikan sebagai Pahlawan Nasional banyak melahirkan polemik di masyarakat, pasalnya 1 dari sekian nama yang diajukan adalah Presiden RI ke 2, Soeharto.
Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) melalui Wendy Habari menilai, pemaksaan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial adalah sikap pengkhianatan terhadap reformasi.
“Kemensos yang memaksa soeharto menjadi pahlawan nasional merupakan penegasan sikap pengkhianat reformasi,” ujar Wempy Habari, Ketua Bidang HUKUM dan HAM EN-LMND, Kamis (23/10/2025).
Wempy menjelaskan, dosa-dosa soeharto selama 32 tahun berkuasa masih bisa dirasakan sampai saat ini, dimulai dari pelanggaran HAM, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang merusak dan lain-lain.
“Dosa-dosa kekuasaan soeharto selama 32 tahun masih kita saat ini, mulai dari pelanggaran HAM, KKN, Eksploitasi Sumber SDA yang merusak dan lain-lain sebagainya,” beber Wempy
Ia melanjutkan, bahwa elemen pro demokrasi harus menentang upaya pemaksaan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, terkhususnya aktivis 1998 yang telah menumbangkannya. Pasalnya, jika soeharto menjadi Pahlawan maka gerakan yang menumbangkannya adalah pengkhianat.
“Elemen pro demokrasi harus menentang upaya pemaksaan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, khusus aktivis 1998 yang telah menumbangkannya. Hal ini karena, jika soeharto menjadi Pahlawan maka gerakan yang menumbangkannya adalah pengkhianat,” tuturnya
Terakhir, Ketua Bidang Hukum dan Ham EN-LMND itu menegaskan, akan melakukan konsolidasi gerakan untuk menentang upaya paksa negara, termasuk menentang Kementerian Sosial yang akan menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
