Terasmedia.co Serang – Pernyataan Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, yang menyebut “wartawan bodrek seperti pak ogah” saat momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Tidak hanya insan pers, kecaman juga datang dari kalangan aktivis masyarakat sipil.
Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) Banten menilai ucapan tersebut tidak sekadar keliru secara etika, tetapi juga mencerminkan cara pandang yang merendahkan profesi wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ketua JAN Banten, Muhamad Yusuf, yang juga merupakan mantan Ketua BEM Universitas Indraprasta (Unindra), menyatakan bahwa pernyataan pejabat publik pada forum resmi HPN sangat tidak pantas dan berpotensi merusak hubungan pemerintah dengan media.
“Kami sangat menyayangkan pernyataan Wakil Gubernur Banten. Momentum Hari Pers Nasional seharusnya menjadi ruang penghormatan terhadap peran pers, bukan justru menghadirkan stigma dan generalisasi negatif terhadap profesi wartawan,” tegas Yusuf, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, kritik terhadap oknum wartawan memang boleh disampaikan, namun harus dilakukan secara proporsional dan tidak digeneralisasi kepada seluruh insan pers.
“Jika ada oknum wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik, maka yang dikritik adalah oknumnya, bukan profesinya. Pernyataan seperti itu berbahaya karena dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pers sekaligus memperkeruh iklim demokrasi di daerah,” lanjutnya.
Yusuf menambahkan, pejabat publik seharusnya memahami bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial, penyampai informasi yang berimbang, serta pengawas kebijakan publik. Karena itu, ucapan yang merendahkan profesi wartawan justru dinilai bertolak belakang dengan semangat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
JAN Banten juga mendesak Wakil Gubernur Banten untuk segera menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers di Provinsi Banten.
“Kami meminta ada klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka. Ini penting untuk menjaga hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan media. Pemerintah dan pers adalah mitra dalam memastikan pembangunan berjalan transparan dan berpihak kepada rakyat,” ujar Yusuf.
Sejumlah jurnalis di Banten turut menilai pernyataan tersebut mencederai martabat profesi wartawan, terlebih disampaikan pada momentum HPN yang seharusnya menjadi refleksi bersama memperkuat sinergi antara pemerintah dan media.
Hari Pers Nasional selama ini dipandang sebagai simbol penghormatan terhadap kontribusi pers dalam pembangunan bangsa serta penguatan demokrasi. Karena itu, banyak pihak berharap polemik ini dapat segera diselesaikan dengan sikap kenegarawanan dan itikad baik.
JAN Banten menegaskan, kritik terhadap media tetap boleh disampaikan dalam negara demokrasi, namun harus tetap menjunjung etika, menghormati profesi, serta tidak menimbulkan stigma yang merugikan masyarakat luas.
“Pers dan pemerintah bukan musuh. Keduanya harus berjalan beriringan demi kepentingan publik,” tutup Yusuf.
