Arif Rahman Desak Pemerintah Tuntaskan Penanganan Korban Banjir Lebak

Avatar photo

- Penulis

Minggu, 15 Februari 2026 - 17:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI, Arif Rahman (Dok Istimewa-red)

i

Anggota DPR RI, Arif Rahman (Dok Istimewa-red)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Lebak – Anggota DPR RI, Arif Rahman, mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan penanganan korban banjir bandang di Lebak Gedong. Hingga 15 Februari 2026, warga terdampak masih bertahan di hunian sementara tanpa kepastian relokasi ke hunian tetap.

Menurut Arif, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya penyelesaian pascabencana, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal permanen bagi masyarakat yang kehilangan rumah dan sumber penghidupan. Ia menilai negara tidak boleh membiarkan korban berlarut-larut hidup dalam ketidakpastian setelah bencana.

“Penanganan pascabencana tidak boleh berlarut, apalagi menyangkut kebutuhan paling mendasar. Pemerintah harus hadir secara nyata memastikan korban memperoleh hunian layak dan kepastian hidup,” tutur Arif, Minggu (15/2/2026).

Ia menegaskan pemerintah pusat perlu mempercepat pembangunan hunian permanen sekaligus memastikan seluruh program pemulihan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.

Keterlambatan relokasi, menurutnya, berpotensi memperpanjang kerentanan sosial-ekonomi warga terdampak yang selama ini bergantung pada fasilitas hunian sementara.

Selain persoalan tempat tinggal, Arif juga menyoroti pentingnya kepastian jangka panjang bagi korban, termasuk akses terhadap layanan dasar, pemulihan ekonomi keluarga, serta keberlanjutan lingkungan permukiman baru. Tanpa langkah percepatan yang jelas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai berisiko stagnan.

Ia menyatakan akan terus mengawal isu penanganan pascabencana Lebak Gedong di tingkat nasional, termasuk melalui fungsi pengawasan parlemen, hingga pemerintah memastikan seluruh hak masyarakat terdampak terpenuhi dan mereka tidak lagi hidup dalam ketidakpastian pascabencana.

Penulis : Rohim

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Upacara 17-an Kodim 0510/Trs, Kasad Ingatkan Bahaya Kemarau 2026
Pekerja PT Win Win Travel Goods Technologies Bentuk Serikat Pekerja FSPIP
Dana Desa di Pandeglang Rp4,9 Miliar Diduga Dibancak! KITA Banten Siap Gedor Kejagung
Diduga Tak Kantongi Izin SIPA, Pengeboran Air Tanah di Lebak Diminta Segera Dihentikan
Bupati Tangerang Buka Pembinaan Tahap IV Kafilah MTQ Kabupaten Tangerang
Wabup Intan Hadiri Penen Jagung Serentak Kuartal II Polres Metro Tangsel
Kodim 0601 Pandeglang Hadiri Launching 1.061 Titik KDKMP, Perkuat Ekonomi dan Ketahanan Pangan
LSM WGAB Soroti Dugaan Penimbunan Kayu Ilegal di Moswaren, APH Diminta Segera Bertindak
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 18 Mei 2026 - 19:57 WIB

Upacara 17-an Kodim 0510/Trs, Kasad Ingatkan Bahaya Kemarau 2026

Senin, 18 Mei 2026 - 19:53 WIB

Pekerja PT Win Win Travel Goods Technologies Bentuk Serikat Pekerja FSPIP

Minggu, 17 Mei 2026 - 14:24 WIB

Dana Desa di Pandeglang Rp4,9 Miliar Diduga Dibancak! KITA Banten Siap Gedor Kejagung

Minggu, 17 Mei 2026 - 08:35 WIB

Diduga Tak Kantongi Izin SIPA, Pengeboran Air Tanah di Lebak Diminta Segera Dihentikan

Sabtu, 16 Mei 2026 - 19:53 WIB

Bupati Tangerang Buka Pembinaan Tahap IV Kafilah MTQ Kabupaten Tangerang

Berita Terbaru