Terasmedia.co Nabire – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus A. Soemoele, S.POG(K)., M.H.Kes., memimpin apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menyampaikan sejumlah arahan penting terkait evaluasi kinerja triwulan pertama tahun 2026, Senin (20/4).
Dalam arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang dinilai telah menunjukkan kinerja baik sepanjang Januari hingga Maret 2026. Ia menegaskan, capaian tersebut tercermin dari realisasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang telah disalurkan pada pekan lalu, meskipun dengan mekanisme yang sedikit berbeda dibandingkan bulan sebelumnya.
Sekda menekankan bahwa TPP bukan merupakan hak mutlak pegawai, melainkan bentuk penghargaan atas kinerja yang terukur dan terdokumentasi dengan baik.
“TPP bukan hak, tetapi penghargaan atas kinerja yang dapat dibuktikan melalui laporan yang jelas,” tegasnya di hadapan peserta apel.
Ia menjelaskan, seluruh aktivitas pemerintahan harus didukung oleh dokumen resmi, baik laporan bulanan, rencana kerja (Renja), maupun rencana strategis (Renstra). Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup hanya disampaikan secara lisan, tetapi harus ditopang administrasi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sekda juga memberikan apresiasi kepada pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik. Ia menilai mereka telah menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik, yang tercermin dari penyelesaian dokumen pemerintahan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Usai apel, seluruh sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijadwalkan mengikuti pertemuan di ruang Wakil Gubernur untuk merumuskan indikator kinerja sebagai dasar pengukuran TPP bulan April. Langkah ini dilakukan agar penilaian kinerja lebih terarah, objektif, dan terukur.
Selain itu, Sekda menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijadwalkan menyelesaikan pemeriksaan pada 15 Mei 2026. Ia mengapresiasi OPD yang telah memenuhi permintaan dokumen, termasuk laporan keuangan daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat satu catatan penting yang harus segera diselesaikan, yakni laporan Barang Milik Daerah (BMD) dari masing-masing OPD. Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menuntaskan laporan tersebut sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan aset.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda kembali menegaskan tiga fokus utama pemerintahan, yakni program prioritas Gubernur, program inovasi OPD, serta program nasional Astacita. Ketiga program tersebut harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Sekda juga menyampaikan informasi terkait kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan tiba di Nabire sekitar pukul 11.00 WIT. Agenda kunjungan meliputi peninjauan kawasan perkantoran pemerintahan, rumah susun (rusunawa) bagi ASN, serta fasilitas pelabuhan.
Menanggapi dinamika yang terjadi pada pekan lalu, pemerintah daerah telah membentuk tim gabungan untuk menangani bencana, baik alam maupun non-alam. Tim tersebut melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta instansi terkait lainnya guna memastikan penanganan optimal bagi para korban di Jayapura dan Nabire.
Mengakhiri arahannya, Sekda menyampaikan pesan Gubernur agar Dinas Pengendalian Penduduk serta Perlindungan Perempuan dan Anak memastikan seluruh pasien yang dirawat di rumah sakit di Nabire maupun Jayapura mendapatkan pelayanan terbaik.
Ia menegaskan, pelayanan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Penulis : Abdullah
Editor : Redaksi
