Terasmedia.co Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyoroti temuan mengenai 200.000 anak Indonesia yang terpapar judi daring sebagai peringatan keras bagi ketahanan bangsa pada Jumat (15/5/2026). Data tersebut mencakup sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun yang sudah terjerat praktik ilegal tersebut.
Kekhawatiran ini muncul menyusul laporan mengenai besarnya skala paparan judi pada kelompok umur produktif dan anak-anak. Berdasarkan laporan dari Nasional, judi daring dinilai bukan hanya pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman nyata terhadap moral dan potensi masa depan generasi muda di Indonesia.
“Ketika anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan pendidikan, kreativitas, dan nilai kebangsaan justru terjerat dalam praktik ilegal, kita menghadapi risiko kerusakan sosial yang mendalam,” ujar Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR.
Politisi tersebut menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap ruang digital agar tetap menjadi tempat pembelajaran yang sehat. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital didesak untuk segera mengambil langkah taktis dalam menutup akses platform ilegal tersebut secara efektif.
“Selain aspek penindakan, literasi digital dan edukasi masyarakat menjadi kunci. Orangtua, sekolah, dan komunitas harus dilibatkan dalam membangun kesadaran kolektif bahwa judi online adalah racun yang menghancurkan masa depan. Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan geopolitik untuk menunjukkan bahwa bangsa ini mampu menjaga ruang digital tetap sehat, aman, dan produktif,” ujar Dave Laksono.
Lembaga legislatif menyatakan komitmennya dalam memperkuat regulasi dan mendorong literasi digital di tengah masyarakat. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan warga dianggap menjadi jalan keluar untuk menekan pertumbuhan angka pemain judi di kalangan anak-anak.
“Agar anak-anak Indonesia tumbuh sebagai generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global,” imbuh Dave Laksono.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya telah mengungkapkan rincian data tersebut dalam sebuah acara di Medan pada Rabu (13/5/2026). Ia menegaskan bahwa sistem perjudian daring dirancang untuk merugikan para penggunanya secara finansial dan mental.
“Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang,” kata Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.
Meutya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif menjadi pelindung bagi lingkungan keluarga masing-masing. Menurutnya, pemberantasan praktik ini memerlukan pendekatan menyeluruh yang melampaui sekadar pemutusan akses teknis di internet.
“Kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini, sehingga kesadaran tumbuh dari dalam keluarga dan komunitas,” ujar Meutya Hafid.
