TerasMedia.co Pandeglang, – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berdemo di halaman gedung Bupati Pandeglang, pada Kamis, (4/5/2023).
Aksi Demo tersebut menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPAT)
segera turun Ke Pandeglang, untuk mengaudit harta kekayaan Irna Narulita selaku Bupati Pandeglang. Para mahasiswa itu menilai kenaikan harta kekayaan Bupati Pandeglang Irna Narulita dinilai tidak wajar.
“Kalau kita lihat dari pelaporan data di elhkpn.kpk.go.id, Bupati Pandeglang Irna Narulita mempunyai harta kekayaan sebesar Rp62 Miliar. Selain itu, Irna Narulita juga memliki 112 bidang tanah, dan 1 unit kendaran bermotor merk Honda,” ungkap Koordinator lapangan aksi unjuk rasa PC PMII Pandeglang, Ahmad Fahruroji, Kamis (4/5/2023)
Dia menambahkan, jumlah harta kekayaan Bupati Pandeglang Irna Narulita mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebesar Rp11 Miliar.
“Apakah harta mewah yang dipamerkan oleh keluarga Bupati Pandeglang Irna Narulita atau Keluarga Dimyati Natakusumah, sudah seluruhnya dilaporkan di LHKPN. Ini menjadi tanda tanya yang besar mengenai laporan harta kekayaan,” katanya.
“Maka kami tegaskan agar Menko Polhukam beserta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bisa datang memeriksa harta kekayaan Bupati Pandeglang atau keluarga Natakusumah,” ujarnya.
Selain itu, katanya, gaya hidup hedonis suami dan anak Bupati Pandeglang Irna Narulita berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pandeglang.
“Belakangan ini ramainya pemberitaan tentang gaya hidup hedonis Pejabat Publik di Kabupaten Pandeglang, namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Pandeglang itu sendiri yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal trah atau dinasti Natakusuma, telah memimpin Pandeglang kurang lebih selama 16 tahun. Namun masih gagal dalam pemerataan infrastruktur, menurunkan angka kemiskinan, serta banyak kebijakan-kebijakan yang tidak objektif dan cenderung tidak berpihak kepada masyarakat banyak,” katanya.
Bahkan menurut Fahruroji, kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat yang dibuat dimasa Kepemimpinan Irna – Tanto diantaranya tentang pengadaan satu unit Predo Land Cruiser Tahun 2019 senilai Rp1,9 Miliar sebagai mobil dinas Bupati Pandeglang. Serta kebijakan tentang pemberian sepeda listrik untuk RT/RW yang menelan anggaran senilai Rp38 Miliar pada Tahun 2023.
“Kebijakan tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kondisi infrastruktur jalan di sejumlah titik di Kabupaten Pandeglang, yang masih rusak parah. Untuk diketahui total jalan rusak di Kabupaten Pandeglang sekitar 723 kilometer, per tahun 2022 masih punya kerusakan sekitar 200 Kilometer, artinya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang sangat lambat, jika dibandingkan dengan masa jabatan Bupati Pandeglang yang sudah 2 periode,” tegasnya.
