Ketua LSM DPD GPRUKK Akan Laporkan Klinik Himmah Husada Karya Utama

Avatar photo

- Penulis

Sabtu, 7 September 2024 - 21:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan poto : Ketua LSM GEPRUKK Provinsi Banten saat berpoto bersama  Anggota dan Jajajarannya.Dok Khusus.

i

Keterangan poto : Ketua LSM GEPRUKK Provinsi Banten saat berpoto bersama Anggota dan Jajajarannya.Dok Khusus.

Ikuti kami di Google News

TERASMEDIA.CO LEBAK – Terkait adanya pungutan terhadap salah satu Pasien BPJS Mandiri yang dilakukan oleh Klinik Himmah Husada Karya Utama yang berada di Kabupaten Lebak Banten, beberapa waktu lalu. Mendapat sorotan khusus dari, Nana Anggraena, S. H. selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan Dan Kemakmuran (GPRUKK )Provinsi Banten saat di konfirmasi awak media pada pada 6/9/2024

Menurutnya hal itu sangat – sangat di sayangkan, mengingat BPJS mandiri adalah Jaminan Kesehatan yang pembiayaanya secara gotong royong, dan semua peserta diwajibkan untuk membayar setiap buannya sesuai dengan kelasnya. Jadi jika mereka (Peserta BPJS/Red ) ketika berobat masih di pinta sejumlah uang, itu tentu harus diberikan sangsi tegas oleh pihak BPJS

“Apa yang dilakukan Klinik Himmah Husada Karya Utama, yang diduga memungut biaya untuk pengobatan pasien BPJS Mandiri itu tentu sangat kita sayangkan, karena sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) peraturan Mentri Kesehatan No 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional menjelaskan. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.”Beber Nana

Masih kata Nana,” Bahwa hak pelayanan kesehatan bagi setiap Peserta BPJS Kesehatan sebagaimana
Pasal 13 Ayat (1) peraturan Mentri Kesehatan No 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, berhak memperoleh pelayanan, kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Dan terkait pembiayan sudah jelas telah diatur dalam peraturan Mentri Kesehatan No 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. Bahwa peserta BPJS Kesehatan setiap kali untuk berobat itu tidak diminta uang tambahan dengan alasan diluar daripada BPJS Kesehatan.”Tandesnya

“Dengan adanya kejadian tersebut, dalam hal ini kami menilai bukan persoalan satu orang kemudian dengan nilai
uang yang hanya Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah), namun kami khawatir kecurangan ini sering kali di lakukan oleh Klinik Himmah Husada Karya Utama kepadaasyarakat. Temtu jika dibiarkan hal ini akan merugikan Masyarakat pengguna BPJS. meskipun sesuai dari informasi dari media bahwa pihak Klinik mau mengembalikan uang tersebut kepada pasien denga alasan hanya miskomunikasi dan menegur sang Dokter. Tentunya hal itu tidak lantas persoalannya selesai,”Ucapnya geram

Nana Anggraena, menbahkan, maka denga adanya dugaan pungutan tersesut kami dari LSM GEPRUK Provinsi Banten akan melayang surat kepada pihak BPJS dan Kemenkes agar melakukan audit kepada Klinik Himmah Husada Karya Utama tersebut, dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka kami minta agar memutus kerjasama dengan Klinik tersebut.” Pungkasnya

Laporan : Rai Kusbini

Komentar ditutup.

Berita Terkait

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri
Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga
Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga
LSM Gempur Desak BBPJN Segera Perbaiki Jalan Lingkar Sorong
Kapolda Banten Apresiasi Dedikasi Brimob di HUT ke-81
Ketum LMND Nilai Sufmi Dasco Ahmad Figur Tepat Dampingi Prabowo, Wacana Gantikan Gibran Mengemuka
Ini Jawaban Kedes Cipadang Terkait Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov
Sungguh Miris : Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov Desa Cipadang di Duga di Kerjakan Asal Jadi
Berita ini 38 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 14:34 WIB

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Sabtu, 14 November 2026 - 21:04 WIB

Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga

Sabtu, 14 November 2026 - 21:01 WIB

Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga

Sabtu, 14 November 2026 - 19:07 WIB

LSM Gempur Desak BBPJN Segera Perbaiki Jalan Lingkar Sorong

Sabtu, 14 November 2026 - 15:40 WIB

Kapolda Banten Apresiasi Dedikasi Brimob di HUT ke-81

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB