Nekat, CV Putri Kencana Biarkan Pekerja Irigasi di Cibeunyeur Tanpa APD

Avatar photo

- Penulis

Senin, 4 Agustus 2025 - 20:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto (Red)

i

Foto (Red)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Lebak – Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 110 hektar di Desa Parakanbeusi, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, yang dibiayai dari uang negara senilai Rp485.381.200, kini menuai sorotan tajam. Pasalnya, CV. Putri Kencana selaku pelaksana kegiatan, diduga mengabaikan aspek fundamental dalam pekerjaan konstruksi: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pantauan awak media Polisi news.com di lokasi pada Senin, 4 Agustus 2025, menemukan fakta mencengangkan. Para pekerja tampak bekerja tanpa mengenakan Alat Pelindung Diri (APD)—tidak ada helm, rompi keselamatan, apalagi sepatu boot standar proyek. Pemandangan ini tak hanya mencoreng profesionalisme kontraktor, tapi juga membahayakan nyawa para pekerja.

Padahal, aturan jelas dan tegas: Permen PU No. 05 Tahun 2014 mewajibkan penyedia jasa untuk melampirkan dan menjalankan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) sebagai bagian dari pelaksanaan kontrak. Lebih jauh lagi, Permenakertrans No. Per.08/MEN/VII/2010 tentang APD bahkan mengancam sanksi pidana hingga tiga bulan penjara bagi pelanggar.

Ironis! Di tengah semangat pemerintah membangun infrastruktur yang berkualitas dan aman, justru ada kontraktor yang diduga sembrono, lalai, dan abai terhadap nyawa manusia. Di mana pengawasan dari dinas terkait? Apakah kualitas pekerjaan juga akan seremeh keselamatan kerjanya?

CV. Putri Kencana seharusnya sadar: proyek ini bukan proyek pribadi, tapi dibiayai dari uang rakyat. Maka sudah sepantasnya dilaksanakan secara transparan, profesional, dan patuh terhadap regulasi.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak pelaksana proyek belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi. Namun masyarakat berharap, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak tidak tinggal diam dan segera menindak tegas bila benar terjadi pelanggaran.

Ingat, nyawa pekerja bukan tumbal proyek. APD bukan formalitas. Ini soal kemanusiaan. (Red)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri
Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga
Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga
LSM Gempur Desak BBPJN Segera Perbaiki Jalan Lingkar Sorong
Kapolda Banten Apresiasi Dedikasi Brimob di HUT ke-81
Ketum LMND Nilai Sufmi Dasco Ahmad Figur Tepat Dampingi Prabowo, Wacana Gantikan Gibran Mengemuka
Ini Jawaban Kedes Cipadang Terkait Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov
Sungguh Miris : Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov Desa Cipadang di Duga di Kerjakan Asal Jadi
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 14:34 WIB

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Sabtu, 14 November 2026 - 21:04 WIB

Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga

Sabtu, 14 November 2026 - 21:01 WIB

Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga

Sabtu, 14 November 2026 - 19:07 WIB

LSM Gempur Desak BBPJN Segera Perbaiki Jalan Lingkar Sorong

Sabtu, 14 November 2026 - 15:40 WIB

Kapolda Banten Apresiasi Dedikasi Brimob di HUT ke-81

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB